RUU HIP Disebut Tak Cantumkan TAP MPRS XXV
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

RUU HIP Disebut Tak Cantumkan TAP MPRS XXV

Minggu, 17 Mei 2020 | 20:20 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila.

Misalnya seperti, Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai terlarang, termasuk pelarangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi atau ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR M Hidayat Nur Wahid dalam keterangannya, Minggu (17/5/2020). Menurut Hidayat, RUU HIP malah mencantumkan 8 TAP MPR lain sebagai dasar pembentukan, padahal tidak terkait langsung dengan pengokohan dan penyelamatan HIP.

"RUU HIP akan kehilangan rohnya apabila tidak mempertimbangkan sejarah pembentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, hingga mencapai kesepakatan final PPKI pada 18 Agustus 1945," kata Hidayat.

Hidayat menjelaskan kesepakatan itu menyebut Sila Ketuhanan, dan tidak satupun yang menyatakan sila atheisme apalagi komunisme sebagai dasar atau ideologi negara. Meski begitu, lanjut Hidayat, sudah terjadi dua kali pemberontakan PKI.

Sekarang, menurut Hidayat, kembali bermunculan fenomena penyebaran ideologi komunisme yang menjadi ancaman terhadap Pancasila. Hidayat menyayangkan tidak dimasukannnya TAP MPRS tentang larangan ideologi komunisme sebagai dasar hukum RUU HIP. "Padahal TAP MPRS ini masih berlaku dan bahkan ada turunannya," ucap Hidayat.

Hidayat pun menyebut, "Ini aneh, ada 8 TAP MPR yang dijadikan dasar hukum pembentukan RUU HIP, padahal tak terkait langsung dengan ideologi Pancasila, tetapi ada TAP MPR yang sangat terkait dan menjaga ideologi Pancasila dari ideologi yang merongrongnya, yaitu komunisme, malah tidak dimasukkan."

Hidayat menyatakan semestinya TAP MPR yang terkait langsung dengan penyelamatan haluan ideologi Pancasila yaitu TAP MPRS No 25/1966 lebih layak dimasukkan. Dicantumkan pada penyebutan awal. Perlu ditegaskan pula sejak awal, bahwa yang dimaksud dengan Pancasila adalah Pancasila dalam bentuk final sesuai kesepakatan para Founding Fathers dalam PPKI pada 18 Agustus 1945, bukan yang lainnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan pemilihan acuan hukum yang tepat sangat dibutuhkan dalam memahami dan melihat arah suatu pengaturan RUU.

"Inisiator dan penyusun RUU HIP sudah diingatkan oleh Anggota FPKS pada saat rapat-rapat di Badan Legislasi DPR, soal rasionalitas memasukan TAP MPRS tentang Larangan PKI dan Penyebaran Ideologi Komunis tersebut sejak dibahas di Badan Legislasi DPR RI. Namun, hingga ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, TAP MPRS, pada Rapat Paripurna DPR, usulan-usulan itu tidak juga dimasukkan sebagai dasar hukum. Karenanya wajar bila FPKS menyampaikan penolakan RUU ini bila tidak memasukkan TAP MPRS no 25/1966," ujar Hidayat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KIPP: Siapkan Prakondisi Pilkada 9 Desember

"Kita perlu belajar dari Korea Selatan. Korsel berhasil laksanakan Pemilu di tengah pandemi karena adanya pra kondisi."

NASIONAL | 17 Mei 2020

Kemdag Pastikan Stok Gula Aman Jelang Idulfitri

Kementerian Perdagangan memastikan stok gula masih aman menjelang lebaran Idulfitri 2020.

NASIONAL | 17 Mei 2020

Besok, Puskesmas se-Kota Jayapura Akan Gelar Rapid Test Gratis

Target untuk rapid test adalah semua warga kota yang kerjanya banyak berhubungan dengan orang banyak dan juga yang pernah berhubungan dengan pasien Covid-19.

NASIONAL | 17 Mei 2020

Pemerintah dan DPR Didesak Hentikan Pembahasan RUU Pemasyarakatan

"Melihat ketentuan yang tertuang dalam RUU-Pas ini rasanya kejahatan korupsi hanya dipandang sebagai tindak kriminal biasa saja oleh DPR dan juga pemerintah."

NASIONAL | 17 Mei 2020

Legislator Kaltim Dorong Penguatan Program P3TGAI

Program itu merupakan padat karya masyarakat guna memberikan dampak perputaran ekonomi kepada masyarakat kecil.

NASIONAL | 17 Mei 2020

Kode Inisiatif: Ada 8 Syarat Pilkada 9 Desember Bisa Dilakukan

Delapan syarat itu harus dijawab DPR, pemerintah, dan KPU sebelum memutuskan pemungutan suara.

NASIONAL | 17 Mei 2020

MAKI Tantang Presiden dan DPR soal Kekebalan Hukum Perppu Covid-19

Kami ingin pejabat hati-hati, teliti dan tidak korupsi dalam menjalankan amanah dengan bentuk dibatalkannya kekebalan pejabat dalam Pasal 27 Perppu.

NASIONAL | 17 Mei 2020

KPK Dalami Munculnya Nama Achsanul Qosasi dan Adi Toegarisman

Ulum yang bersaksi untuk terdakwa Imam Nahrawi menyebut adanya aliran dana Rp 3 miliar ke Achsanul Qosasi dan sebesar Rp 7 miliar ke Adi Toegarisman.

NASIONAL | 17 Mei 2020

Masyarakat Jawa Tengah Diimbau Salat Idulfitri di Rumah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat mematuhi perintah Kementerian Agama untuk melaksanakan salat Idulfitri di rumah.

NASIONAL | 17 Mei 2020

Penyekatan Operasi Ketupat, 19.940 Kendaraan Diminta Putar Balik

4.378 kendaraan pribadi dan 2.664 kendaraan umum diminta putar balik di Tol Cikarang Barat dalam Operasi Ketupat Jaya.

NASIONAL | 17 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS