Fraksi di DPR Berpolemik RUU HIP soal Ancaman Komunisme dan Khilafah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Fraksi di DPR Berpolemik RUU HIP soal Ancaman Komunisme dan Khilafah

Senin, 18 Mei 2020 | 07:28 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah memastikan tidak ada ruang bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk kembali bangkit seperti dituduhkan sejumlah pihak dalam kaitan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

"Kami berharap pihak-pihak tertentu, baik kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat umum, untuk tidak khawatir dan membesar-besarkan isu kebangkitan partai terlarang ini di Indonesia," kata Basarah.

Polemik ini dipicu oleh pernyataan dari sejumlah politisi, umumnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi PAN, pascaparipurna DPT mensahkan RUU HIP menjadi RUU inisiatif yang dibahas bersama Pemerintah.

Wakil Ketua Fraksi PKS Habib Aboebakar Al-Habsyi menyatakan, pihaknya tak setuju bila RUU HIP tak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai dasar pembahasan RUU.

"Tentunya menjadi aneh jika kemudian RUU HIP tidak merujuk TAP MPRS tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme. Karena TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingnya ideologi pancasila yang pernah hendak diganti oleh komunisme," ujar Aboebakar.

PKS menilai ada yang patut dipertanyakan ketika TAP MPR itu dihilangkan dari konsiderans RUU HIP. Bahwa ada upaya mengubur sejarah bahwa komunisme merupakan musuh Pancasila.

Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, juga mengungkapkan hal senada. Menurut dia, PAN menilai bahwa TAP MPRS itu masih sangat diperlukan dalam rangka mengawal kemurnian ideologi Pancasila. Termasuk untuk menghalau ideologi-ideologi lain yang bisa saja masuk di tengah-tengah masyarakat.

Saleh juga mengklaim semua fraksi di DPR juga menyuarakan agar TAP itu dijadikan dasar pertimbangan RUU HIP, bukan hanya PAN saja.

“Ketika dibahas di baleg, fraksi-fraksi sudah menyampaikan pandangan mini fraksi. Hampir semua mendesak agar TAP MPRS XXV/1966 dimasukkan di dalam konsideran," kata Saleh.

PAN juga mengancam akan menolak ikut serta di dalam pembahasan RUU itu bersama Pemerintah jika TAP MPRS dimaksud tak dijadikan konsideran dalam pembahasan RUU HIP.

“Sikap PAN jelas terkait masalah ini. Jika TAP MPRS itu diabaikan, Fraksi PAN akan menarik diri dari pembahasan," tegasnya.

Ahmad Basarah menjelaskan, TAP MPRS itu adalah tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme.

Baginya, sejumlah pihak salah dalam melihat kenyataan yang ada. Faktanya, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Karena itu, tanpa disebutkan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila pun, organisasi terlarang ini dan ajaran komunismenya tak mungkin lagi dibangkitkan kembali dengan cara apa pun," ujar Basarah, Minggu (17/5/2020).

Dia lalu mengingatkan bahwa pada 2003, MPR sudah mengeluarkan ketetapan nomor 1/2003 yang secara populer disebut dengan ‘’TAP Sapujagat’’. Disebut demikian karena TAP itu berisi Peninjauan Tehadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI sejak 1960 sampai 2002.

"Dan setelah keluarnya TAP MPR No I Tahun 2003 ini, MPR sudah tidak lagi punya wewenang untuk membuat TAP MPR yang bersifat mengatur keluar atau regeling," kata Basarah.

Hal kedua, dari total 139 TAP MPRS/MPR yang pernah dikeluarkan, semuanya dikelompokkan menjadi enam kategori. Nah, TAP MPR soal pelarangan komunisme itu masuk kluster yang masih berlaku hingga saat ini..

"TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu masuk dalam kelompok kedua dan dinyatakan masih berlaku. Jadi, sekali lagi, tak perlu ada kekhawatiran PKI bakal bangkit lagi,’’ tukas Basarah.

Apalagi, lanjutnya, ada regulasi lain yang juga mengatur soal itu yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-undang ini memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun sampai dengan 20 tahun penjara.

"Dengan demikian, tidak ada ruang lagi bagi PKI untuk kembali bangkit," tegas Basarah.

Di sisi lain, lanjut dia, yang kini banyak dibahas adalah justru ancaman gerakan Islam Transnasional yang tengah melakukan propaganda di Tanah Air. Satu di antaranya adalah organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dijelaskannya, sepak terjang HTI memang tidak identik melakukan tindakan kekerasan. Akan tetapi dakwah yang dipropagandakannya demikian berbahaya lantaran mengusung konsep Khilafah Islamiyyah.

"Apa itu Khilafah Islamiyyah? Sebuah imperium tunggal yang melintasi lintas sekat-sekat wilayah negara dan menolak konsep nasionalisme bangsa Indonesia," ujar pria yang kerap dianggar Doktor Pancasila itu.

Sebagai ormas, HTI telah dibubarkan tidak hanya berdasarkan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tapi juga oleh pengadilan hingga level putusan Mahkamah Agung.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk hanya berpegang pada Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara.

"Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara Indonesia yang mengayomi kita semua sebagai bangsa dengan suku dan pilihan agama berbeda-beda," kata Basarah.

"Pancasila memuat unsur-unsur ketuhanan. Sejak kelahirannya Pancasila tidak pernah bertentangan dengan agama tetapi justru keduanya saling melengkapi. Pancasila sebagai dasar negara yang final juga telah diterima baik oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta organisasi keagamaan lainnya," kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Bupati Kolaka Timur Bersama 5 Staf Diperiksa KPK

upati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Merya Nur, diperiksa KPK di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra bersama lima anak buah.

NASIONAL | 22 September 2021

Pantau Vaksinasi di Jambi, Nadiem Makarim: Penuntasan Vaksinasi PTK Jadi Fokus Kemdibudristek

Mendikbudristek mengatakan, penuntasan vaksinasi bagi PTK menjadi fokus Kemdikbudristek dan Kemkes dalam menghadirkan sekolah yang aman dan nyaman.

NASIONAL | 22 September 2021

Ditangkap KPK, Bupati Kolaka Timur Masih Diperiksa di Mapolda Sultra

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra).

NASIONAL | 22 September 2021

Bupati Kolaka Timur Ditangkap KPK

Dolfi menuturkan, Bupati Kolaka Timur tersebut diperiksa bersama lima orang stafnya.

NASIONAL | 22 September 2021

Hari Ini, 2 Eks Pejabat Pajak Jalani Sidang Perdana Perkara Suap dari Bank Panin Cs

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Dadan Ramdani dan Angin Prayitno Aji, akan menjalani sidang dalam kasus menerima suap dari PT Bank Panin.

NASIONAL | 22 September 2021

OTT di Kolaka Timur, Firli: KPK Tak Pandang Bulu Jerat Koruptor

KPK tidak pandang bulu siapa pun yang berdasarkan bukti permulaan cukup telah melakukan tindak pidana korupsi.

NASIONAL | 22 September 2021

Legislator Dukung KLHK dan Polri Berangus PETI di Sulut

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Amin AK mendukung upaya tegas KLHK dan Mabes Polri menertibkan aktivitas PETI di Sulawesi Utara.

NASIONAL | 22 September 2021

Diingatkan Nadiem, Ini Dampak Learning Loss Jika PTM Terbatas Tak Dilakukan

Mendikbudristek mengingatkan kepada semua pihak tentang dampak learning loss jika pembelajaran tatap muka terbatas tak dilakukan.

NASIONAL | 22 September 2021

Operasi Tangkap Tangan KPK di Kolaka Timur, Sejumlah Pihak Diringkus

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Selasa (21/9/2021) malam.

NASIONAL | 22 September 2021

BMKG Keluarkan Peringatan Dini terkait Cuaca Ekstrem di Berbagai Daerah

BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrem di sejumlah daerah, Rabu (22/9/2021).

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Bupati Kolaka Timur Bersama 5 Staf Diperiksa KPK

Bupati Kolaka Timur Bersama 5 Staf Diperiksa KPK

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings