Kesaksian Ulum soal Aliran Uang ke Achsanul Qosasi Jadi Alat Bukti KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

Kesaksian Ulum soal Aliran Uang ke Achsanul Qosasi Jadi Alat Bukti KPK

Senin, 18 Mei 2020 | 21:04 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mendalami keterangan asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap dana hibah KONI dan gratifikasi dengan terdakwa Imam Nahrawi pada Jumat (15/5/2020). KPK juga akan mendalami kesaksian Ulum mengenai aliran dana Rp 3 miliar kepada anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi dan Rp 7 miliar kepada mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, kesaksian Ulum tersebut bernilai alat bukti. Hal ini lantaran kesaksian itu disampaikan Ulum di persidangan yang telah di bawah sumpah.

"Keterangan saksi di bawah sumpah di depan persidangan tentu menjadi satu keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti," Ali, Senin (18/5/2020).

Ali menyatakan, kesaksian Ulum ini akan didalami dengan diperiksa silang dengan keterangan saksi dan bukti lain. Hal ini penting lantaran keterangan satu saksi bukanlah saksi.

"Adanya asas hukum satu saksi bukanlah saksi maka tentu harus dilihat pula dari sisi alat bukti lainnya, setidaknya ada persesuaian keterangan saksi lainnya, alat bukti petunjuk ataupun keterangan terdakwa," katanya.

Ali mengatakan, seluruh fakta yang muncul di persidangan telah dicatat oleh Jaksa Penuntut KPK. Nantinya dari seluruh fakta persidangan akan dilakukan analisis yuridis lebih lanjut dalam surat tuntutan.

Lembaga antirasuah ini memastikan perkara korupsi tersebut akan dikembangkan. Bila ditemukan fakta hukum maupun pertimbangan majelis hakim dalam putusan, tak menutup kemungkinan KPK akan bertindak terhadap pihak lainnya.

"Setidaknya adanya dua alat bukti permulaan yang cukup. Maka tentu KPK tak segan untuk menentukan sikap berikutnya dengan menetapkan pihak lain sebagai tersangka," tegasnya.

Sebelumnya, Ulum menyebut Qosasi dan Adi menerima uang dari Kempora. Pemberian fulus diduga terkait temuan BPK dan Kejaksaan Agung mengenai keuangan KONI maupun Kempora.

Hakim meminta Ulum menjelaskan detail nama-nama pihak yang menerima uang tersebut.

"Untuk inisial AQ yang terima Rp3 miliar itu, Achsanul Qosasi. Kalau Kejaksaan Agung ke Adi Toegarisman, setelah itu KONI tidak lagi dipanggil oleh Kejagung," kata Ulum dalam kesaksiannya.

Sebelumnya dalam persidangan pada Rabu (18/3/2020) terungkap adanya aliran dana sebesar Rp 7 miliar dari Kempora untuk menyelesaikan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung. Aliran dana itu disampaikan Kepala Bagian Keuangan KONI, Eny Purnawati yang dihadirkan sebagai saksi.

Dalam persidangan itu, Imam mempertanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Eny di KPK soal uang pinjaman untuk mengurus kasus di Kejaksaan Agung.

"Ibu mengatakan di sini (BAP) saya diberitahu Pak Johnny E Awuy (Bendahara KONI) bahwa ada pinjaman KONI sebesar Rp 7 M untuk menyelesaikan kasus di Kejaksaan," tanya Imam di persidangan.

"Iya," jawab Eny.

Kemudian Imam menanyakan soal pemanggilan Eny oleh Kejaksaan sampai dua kali. "Kasus apa?" tanya Imam.

"Setahu saya bantuan KONI dari Kempora tahun 2017," jawab Eny.

Dugaan korupsi dana bantuan pemerintah melalui Kempora untuk KONI sekitar Rp 26 miliar diketahui merupakan salah satu kasus di Kempora yang ditangani Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kasus bermula dari proposal KONI Pusat tertanggal 24 November 2017 kepada Menpora Imam Nahrawi yang berisi permohonan bantuan senilai Rp 26.679.540.000,00.

Pada tanggal 8 Desember 2017, Menpora Imam Nahrawi memerintahkan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk segera menindaklanjuti proposal dari KONI Pusat tersebut. Hal ini mengingat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kempora Tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran untuk merespons proposal KONI tersebut.

Kempora melalui Biro Perencanaan kemudian melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Desember 2017, Kempora menggulirkan dana bantuan hingga Rp 25 miliar yang dicairkan ke rekening KONI. Penggunaannya diperuntukkan dalam rangka pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring prestasi atlet jelang Asian Games 2018. Namun diduga telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Sejumlah oknum dari Kempora dan KONI Pusat diduga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran fiktif dengan modus pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur lelang.

Dalam perkara ini, Imam Nahrawi bersama-sama asisten pribadinya Miftahul Ulum didakwa menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Endang Fuad Hamidy agar mempercepat proses persetujuan dan pencairan bantuan dana hibah yang diajukan oleh KONI pusat kepada Kempora pada tahun kegiatan 2018 lalu. Selain itu, Imam dan Ulum didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 8,6 miliar dari beberapa pihak.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Novel Baswedan Khawatir Kasus Penyiraman Air Keras Hanya Jerat Dua Terdakwa

Novel Baswedan mengaku khawatir kasus penyiraman air keras yang dialaminya berhenti dengan menjerat dua anggota Brimob Polri, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis.

NASIONAL | 18 Mei 2020

Lantik Rektor PTN, Sekjen Kemdikbud Ingatkan Kampus Merdeka

Sekjen Kemdikbud Ainun Na'im kembali mengingatkan perguruan tinggi untuk menerapkan kebijakan Kampus Merdeka.

NASIONAL | 18 Mei 2020

Jaringan Jamaah Islamiyah Nonstruktur Dibekuk di Tasikmalaya

Polisi meyakini pelaku yang ditangkap di Tasikmalaya sebagai jaringan Jamaah Islamiyah (JI) nonstruktur yang dibongkar Densus/88 belakangan ini.

NASIONAL | 18 Mei 2020

Kemhub Terbitkan SE Dirjen tentang Petunjuk Operasional Transportasi

Kemhub menerbitkan Surat Edaran Dirjen tentang Petunjuk Operasional Transportasi untuk menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas No. 4/2020.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Polda Papua: Penyerang Pos Polisi di Paniai Anak Anggota KKB

Polda Papua masih menyelidiki motif dibalik penyerangan Pos Polisi 99 Ndeotadi, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua.

NASIONAL | 18 Mei 2020

Kapolri: Polisi Harus Menjadi Teladan Hidup Sederhana

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menegaskan pola hidup sederhana harus dimulai dari atasannya.

NASIONAL | 18 Mei 2020

28 Personel Tim Medis Korpolairud Baharkam Polri Raih Penghargaan

Kakorpolairud Baharkam Polri memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan tim medis selama pandemi Covid-19.

NASIONAL | 18 Mei 2020

Polres Majalengka Bantu Warakawuri dan Purnawirawan Polri

Pemberian tali asih menjadi ajang silaturahmi antara purnawirawan dan warakawuri dengan para generasi yang saat ini masih menjabat.

NASIONAL | 18 Mei 2020

Sambut Normal Baru Pariwisata, PT TWC Terapkan Stiker Panas Tubuh bagi Pengunjung

“Jadi mohon maaf, jika ada pengunjung yang datang tanpa mengenakan masker, maka akan kami tolak,” ujar Edy.

NASIONAL | 18 Mei 2020

Bamsoet Minta Pendataan Distribusi Bansos Diperbaiki

Pemerintah pusat dan Pemda sebaiknya bersinergi memberikan data yang akurat terkait masyarakat miskin penerima bansos.

NASIONAL | 18 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS