Sekolah Swasta Dilarang Kutip Biaya Pendaftaran Peserta Didik Baru

Sekolah Swasta Dilarang Kutip Biaya Pendaftaran Peserta Didik Baru
Ilustrasi Siswa baru mengikuti kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) (Foto: Antara/Ahmad Subaidi)
Arnold H Sianturi / JEM Selasa, 19 Mei 2020 | 13:47 WIB

Medan, Beritasatu.com - Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution melarang perguruan swasta mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak (TK), Sekolah Dasar (SS) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun sederajat untuk membebankan biaya pendaftaran maupun pembangunan saat penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021.

Larangan ini Akhyar Nasution sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No 4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam masa Darurat penyebaran Covid-19, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.60/2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan oleh pergurian swasta di tingkat SD dan SMP.

Berdasarkan surat edaran yang diterima Beritasatu.com, Selasa (19/5/2020), Akhyar Nasution juga mengeluarkan surat edaran No.420/3481 tanggal 14 Mei 2020 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Pada Perguruan Swasta supaya tidak membebani peserta PAUD, TK, SD dan SMP, dengan pembelian buku pelajaran baru. Perguruan swasta diminta melaksanakan surat edaran yang sudah diedarkan dengan semangat tanggungjawab.

"Pandemi Covid-19 berdampak di hampir semua lini, baik itu masyarakat dari ekonomi bawah, menengah maupun atas. Oleh karena itu, Pemkot Medan bertanggung jawab membuat kebijakan dalam meringankan beban masyarakat terkait pandemi Covid-19 tersebut," ujar Akhyar serta menegaskan sekolah tidak boleh membebani dalam bentuk apapun.

Tidak hanya perguruan swasta, larangan juga disampaikan Plt Wali Kota Medan kepada UPT-TK, SD dan SMP Negeri se-Kota Medan melalui Surat Edarah No.420/3482 tanggal 14 Mei 2020. Dalam surat edaran tersebut, Akhyar melarang semua UPTK-TK, SD dan SMP di Kota Medan melakukan pungutan atau mengutip uang sumbangan dalam bentuk apapun terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

Di samping itu, imbuh Akhyar lagi, UPT-TK, SD dan SMP negeri dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam, baju batik, baju pramuka, pakaian olahraga maupun buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Termasuk, tidak membebani seluruh murid dengan pembelian buku pelajaran baru. Kepala sekolah yang melanggar surat edaran ini akan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah (PP) No.53/2010 tentang Disiplin Apratur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu masih menyikapi pandemi Covid-19, Plt Kadis Pendidikan Kota Medan Muslim Harahap juga mengeluarkan Surat No.420/7852.SMP/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang ditujukan kepada seluruh Kepala SD/SMP Swasta di Kota Medan. Dalam surat tersebut, Muslim mengimbau agar Kepala SD dan SMP Swasta untuk tidak menunda atau membatalkan penyerahan Surat keterangan Kelulusan bagi siswa yang belum menyelesaikan seluruh administrasi (SPP dan lainnya) yang berkaitan denga biaya sekolah.

“Kita imbau agar Kepala SD dan SMP Swasta untuk memberikan Surat Keterangan Kelulusan kepada siswa, sehingga para peserta didik tidak terhalang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Apabila saudara tidak mematuhi surat pemberitahauan ini, maka izin operasional sekolah akan dicabut," sebutnya. 



Sumber: BeritaSatu.com