Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Uji Materi Perppu Covid-19 di MK

Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Uji Materi Perppu Covid-19 di MK
Yasonna Laoly. (Foto: Antara)
Fana Suparman / YUD Selasa, 19 Mei 2020 | 18:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly memastikan bakal hadir dalam sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (20/5/2020) besok.

Baca juga: BIN Prediksi Akan Terjadi Lonjakan Angka Covid-19 Bila Salat Idulfitri Digelar di Luar

Dalam sidang lanjutan tersebut, Yasonna berencana hadir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Yasonna menegaskan tetap akan menghadiri sidang, meski obyek perkara yang digugat yakni Perppu nomor 1/2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

“Saya bersama Menteri Keuangan dan Jaksa Agung tetap hadir di sidang MK Rabu besok. Meski Objectum Litis (Perppu) yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sudah tidak ada, karena sudah disahkan Presiden dan diundangkan Menkumham menjadi Undang-Undang,” kata Yasonna dalam keterangan pers, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Update Covid-19: Bertambah 486, Kasus Positif Menjadi 18.496

Diketahui, Perppu nomor 1 tahun 2020 atau Perppu Corona digugat oleh tiga pemohon sesaat setelah diterbitkan pada akhir Maret 2020 lalu. Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Din Syamsuddin serta Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis. Dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/5/2020), DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi undang-undang. Setelah Perppu disetujui DPR, Damai Hari Lubis mencabut gugatannya di MK.

Sementara dua gugatan lain yang dimohonkan oleh MAKI dan kawan-kawan serta Din Syamsuddin-Amien Rais dan kawan-kawan tetap dilanjutkan.

Baca juga: 116 Negara Desak WHO Selidiki Asal Wabah Covid-19

Para penggugat menilai Covid-19 tidak termasuk dalam kegentingan memaksa dan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN perubahan, bukan melalui Perppu. Selain itu, pemohon juga menyoroti Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena dianggap bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi. Pemerintah telah menegaskan bahwa Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana Perppu.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, Pasal 27 Perppu tersebut hanya memberikan jaminan bagi pelaksana perppu agar tidak khawatir dalam mengambil keputusan secara cepat.

"Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana Perppu ini. Pasal 27 pada Perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana Perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat," ujar Yasonna.

Ditegaskan Yasonna, tidak ada istilah kebal hukum bagi siapapun yang melakukan korupsi.

"Tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," tegas Yasonna.



Sumber: BeritaSatu.com