Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Uji Materi Perppu Covid-19 di MK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Uji Materi Perppu Covid-19 di MK

Selasa, 19 Mei 2020 | 18:58 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly memastikan bakal hadir dalam sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (20/5/2020) besok.

Dalam sidang lanjutan tersebut, Yasonna berencana hadir bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Yasonna menegaskan tetap akan menghadiri sidang, meski obyek perkara yang digugat yakni Perppu nomor 1/2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

“Saya bersama Menteri Keuangan dan Jaksa Agung tetap hadir di sidang MK Rabu besok. Meski Objectum Litis (Perppu) yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sudah tidak ada, karena sudah disahkan Presiden dan diundangkan Menkumham menjadi Undang-Undang,” kata Yasonna dalam keterangan pers, Selasa (19/5/2020).

Diketahui, Perppu nomor 1 tahun 2020 atau Perppu Corona digugat oleh tiga pemohon sesaat setelah diterbitkan pada akhir Maret 2020 lalu. Ketiganya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Din Syamsuddin serta Amien Rais dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis. Dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/5/2020), DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi undang-undang. Setelah Perppu disetujui DPR, Damai Hari Lubis mencabut gugatannya di MK.

Sementara dua gugatan lain yang dimohonkan oleh MAKI dan kawan-kawan serta Din Syamsuddin-Amien Rais dan kawan-kawan tetap dilanjutkan.

Para penggugat menilai Covid-19 tidak termasuk dalam kegentingan memaksa dan APBN hanya boleh direvisi melalui APBN perubahan, bukan melalui Perppu. Selain itu, pemohon juga menyoroti Pasal 27 ayat (1) yang mengatur imunitas hukum pemerintah dan/atau anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) karena dianggap bentuk pengistimewaan pejabat tertentu yang berpotensi pada terjadinya tindak pidana korupsi. Pemerintah telah menegaskan bahwa Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidak menghilangkan delik korupsi atas pejabat pemerintah pelaksana Perppu.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, Pasal 27 Perppu tersebut hanya memberikan jaminan bagi pelaksana perppu agar tidak khawatir dalam mengambil keputusan secara cepat.

"Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana Perppu ini. Pasal 27 pada Perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberi jaminan agar pelaksana Perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat," ujar Yasonna.

Ditegaskan Yasonna, tidak ada istilah kebal hukum bagi siapapun yang melakukan korupsi.

"Tidak ada yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja menguntungkan diri atau kelompoknya, tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum," tegas Yasonna.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DIY Larang Takbir Keliling dan Salat Idulfitri di Lapangan

Sri Sultan Hamengku Bowono X meminta masyarakat DIY tidak menggelar Salat Idul Fitri di lapangan dan masjid-masjid dalam masa pandemic corona.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Menko PMK Akui Tidak Mudah Cari Data Warga Miskin

Menko PMK mengakui data warga miskin yang sinkron merupakan kendala dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) baik berupa sembako maupun tunai.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Peduli Covid-19 di Sumut, Mark Dynamics Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar

Mark Dynamics salurkan bantuan kepada instansi pemerintah senilai Rp 1 miliar di Sumut sebagai bentuk peduli Covid-19

NASIONAL | 19 Mei 2020

Pusat Perbelanjaan Ramai, Polri Ancam Akan Pulangkan Pengunjung

Pengelola perbelanjaan menjadi orang pertama yang bertanggungjawab Jika terjadi kerumunan massa di pusat perbelanjaan.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Solidaritas Atasi Dampak Negatif Produk Tinggi Kandungan Gula dalam Bantuan Sosial

Pemerintah diminta memerhatikan meningkatnya jumlah penduduk miskin yang berakibat melonjaknya stunting dan gizi buruk akibat pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Larangan Mudik, Polri: Hanya Berlaku di Wilayah PSBB

Mabes Polri menyatakan bahwa larangan mudik hanya berlaku di daerah yang menerapkan PSBB.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Bareskrim Polri Tetapkan 2 Tersangka Kasus Perekrutan ABK WNI Kapal Tiongkok

Dugaan sementara perusahaan tersebut diketahui tidak punya izin memberangkatkan ABK.

NASIONAL | 19 Mei 2020

BIN Prediksi Akan Terjadi Lonjakan Angka Covid-19 Bila Salat Idulfitri Digelar di Luar

Dengan adanya prediksi BIN terebut, Fachrul Razi meminta umat Islam dapat menaati aturan pemerintah dalam pelaksanaan Salat Idulfitri yakni digelar di rumah.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Menteri Agama Imbau Umat Islam Salat Idulfitri di Rumah

Menteri Agama Fachrul Razi memberikan imbauan agar umat Islam di Indonesia melakukan salat Idulfitri di rumah.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Jelang Idulfitri, Korpolairud Tingkatkan Pengawasan Jalur Laut

Ada beberapa jalur tikus yang digunakan migran ilegal dari Malaysia.

NASIONAL | 19 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS