Data RT/RW Tak Bisa Digunakan Otomatis, Jadi Kendala Penyaluran BST dan BLT Desa

Data RT/RW Tak Bisa Digunakan Otomatis, Jadi Kendala Penyaluran BST dan BLT Desa
Muhadjir Effendy. (Foto: Antara)
Lenny Tristia Tambun / YS Rabu, 20 Mei 2020 | 08:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, data warga miskin penerima bantuan sosial (bansos) yang dihimpun oleh RT atau RW tidak bisa secara otomatis digunakan sebagai dasar penyaluran bansos tunai maupun bantuan langsung tunai (BLT) Desa.

Sehingga hal itu menjadi kendala bagi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Abdul Halim Iskandar bagi penyaluran BST dan BLT Desa secara tepat sasaran.

“Berkaitan dengan data, tadi sudah saya sampaikan, Pak Mendes punya problem ada aturan yang menetapkan bahwa data yang dihimpun oleh RT/RW tidak otomatis bisa digunakan untuk dasar membagi bansos,” kata Muhadjir Effendy dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference, Selasa (19/5/2020).

Sebab, lanjutnya, berdasarkan aturan yang ada, setelah data warga dihimpun oleh pengurus RT/RW, selanjutnya data diverifikasi ke Kabupaten/Kota. Permasalahan data banyak timbul di tingkat Kabupaten/Kota, karena banyak pemerintah Kabupaten/Kota tidak segera menurunkan data tersebut.

“Masalahnya adalah banyak kabupaten/kota yang tidak segera menurunkan itu. Dengan berbagai macam alasan. Bahkan kadang-kadang turun namanya sudah beda. Jadi disusulkan RT/RW, itu kemudian turun ke desa beda namanya,” terang Muhadjir Effendy.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah sudah memutuskan, untuk tahap pertama semua data yang dihimpun dari RT/RW untuk kepentingan bantuan sosial tidak harus diverifikasi ke Kabupaten/Kota.

"Jadi kita sekarang kita sepakati bahwa semua data yang dhimpun oleh RT/RW baik untuk kepentingan Kemsos maupun dana bantuan desa tidak diharuskan untuk diverifikasi dulu di tingkat kabupaten/kota. Paling tidak untuk pembagian putaran pertama,” terang Muhadjir Effendy.

Sedangkan untuk verifikasi ke kabupaten/kota dilakukan saat tahap kedua penyaluran bansos. Karena itu ia meminta kepala daerah untuk mengikuti kebijakan tersebut. "Soal putaran kedua akan diberlakukan lagi silahkan,” ungkapnya.

Hal ini dilakukan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali roda perekonomian yang sekarang sedang mengalami hibernasi. “Nah karena itu saya mohon semua bupati, wali kota mohon dimaklumi, mohon disadari tentang kebijakan ini,” tutur Muhadjir Effendy.

Kemudian, dalam penyaluran bansos, pemerintah akan melibatkan Babinkamtibmas dan Babinsa dalam penyaluran bansos. Sehingga penyaluran bansos bisa tepat sasaran.

"Bagaimana untuk memastikan atau paling tidak mengeliminasi kemungkinan terjadinya moral hazard di dalam pembagian bansos berdasarkan data tanpa terverifikasi di tingkat kabupaten ini. Maka bapak presiden telah menginstruksikan melalui pak Mendes nanti akan dikawal oleh Babinkantibmas dan dibantu oleh Babinsa,” terang Muhadjir Effendy.



Sumber: Suara Pembaruan