Komisi II DPR Terbuka untuk Usulan Modifikasi Pilkada Serentak 2020

Komisi II DPR Terbuka untuk Usulan Modifikasi Pilkada Serentak 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Markus Junianto Sihaloho / YS Rabu, 20 Mei 2020 | 09:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi menyatakan, pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan dari masyarakat menyangkut pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang rencananya dilaksanakan Desember mendatang, dan tahapannya dimulai sejak Juni.

Termasuk usulan dari Peneliti CSIS Arya Fernandez, bahwa pilkada serentak dilaksanakan per daerah di tengah belum jelasnya penyelesaian pandemi covid-19. Pilkada hanya dilaksanakan di daerah yang berstatus 'hijau' alias bebas Covid-19.

Menurut, prinsip bagi Komisi II DPR adalah jangan sampai penyelenggaraan pilkada justru membuka atau makin memperbesar risiko penyebaran Covid-19.

"Prinsipnya pilkada dilaksanakan dengan syarat aman dari Covid-19. Jika tidak aman atau belum bisa menjalankan protokol aman secara ketat, maka pilkada tidak bisa dipaksakan," kata Arwani Thomafi, Selasa (19/5/2020).

Maka itu, DPR akan mengajak Pemerintah dan Komisi Pemilihan umum (KPU) untuk berpikir realistis berbasis kondisi yanga da di lapangan. Menurutnya, evaluasi terhadap keadaan yang ada wajib dilaksanakan.

Misalnya, adalah fakta yang bisa disaksikan secara terbuka bagaimana kedisiplinan masyarakat Indonesia dalam mengikuti protokol pembatasan sosial berskala besar. Dan besar kemungkinan hal itu akan sejalan dengan tradisi pemilu di Indonesia yang kerap bersinggungan dengan kerumunan massa.

Politikus PPP itu menilai sulit untuk mengubah tradisi pemilu itu, seperti merubah kebiasaan berkerumun, ramai, dan riuh masa pemilihan. Baik itu di tahapan kampanya, pemungutan suara, serta tahapan kampanye lainnya.

"Artinya akan ada banyak kegiatan pemilu yang kontra dengan perjuangan melawan covid-19. Pada titik itu kita harus realistis. Jangan sampai rakyat dikorbankan," kata Arwani.

Karena itulah, lanjut Arwani, usulan dari peneliti CSIS itu bisa menjadi salah satu usulan dari masyarakat yang akan dipertimbangkan. Tentu saja, jika itu diterima dan disepakati, harus diwujudkan dalam peraturan resmi.

"Jadi usul bisa dilaksanakan, asal dilakukan dengan penyesuaian regulasi pemilu," katanya.

Sebelumnya, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengemukakan jika wabah virus corona atau Covid-19 belum reda, perlu dipikirkan pilkada serentak untuk digelar per wilayah atau daerah. Pilkada bisa saja digelar tanggal 9 Desember 2020 tetapi basisnya adalah serentak untuk satu wilayah atau provinsi, bukan serentak secara nasional.

Yang bisa dilakukan adalah pilkada hanya digelar daerah-daerah yang sudah bebas Covid-19. Misalnya beberapa provinsi yang sudah bebas Covid-19 bisa dilakukan bersamaan. Atau hanya dalam satu lingkup provinsi, tetapi ada sejumlah kabupaten dan kota yang akan menggelar pilkada secara bersamaan.

“Untuk wilayah-wilayah yang masih merah, harus ditangguhkan, tunggu sampai dinyatakan hijau,” kata Arya.

Arya juga mengusulkan perlu penambahan waktu pemungutan suara dari pukul 13.00 menjadi 15.00 jika tetap dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu agar tidak ada penumpukan pemilih. Kemudian memperpendek waktu kampanye, misalnya maksimal hanya dua bulan. Perlu juga memperbanyak jumlah pemilih per tempat pemungutan suara (TPS) menjadi 400 orang.



Sumber: Suara Pembaruan