Terkait Bank Banten, Fraksi PDIP Usulkan Interpelasi kepada Gubernur Wahidin

Terkait Bank Banten, Fraksi PDIP Usulkan Interpelasi kepada  Gubernur  Wahidin
Gubernur Banten Wahidin Halim. (Foto: Beritasatu Photo / Laurens Dami)
Laurens Dami / EHD Rabu, 20 Mei 2020 | 20:59 WIB

Serang, Beritasatu.com - Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan rekening khas umum daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) berbuntut panjang.

Bank Banten yang baru dibangun pada tahun 2016 lalu, kini terancam dilikuidasi karena sedang terbelenggu masalah likuiditas.
Masalah kesulitan likuiditas yang dialami Bank Banten dijadikan dasar oleh Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan RKUD Pemprov Banten ke BJB. Pemindahan RKUD tersebut tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada DPRD Banten.

Sebagian anggota DPRD Banten menyesalkan keputusan yang telah diambil Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut. Karena, selain langkah pemindahan RKUD dinilai kurang tepat, tetapi juga keputusan gubernur Banten tersebut telah membuat kepanikan masyarakat.

Semua nasabah beramai-ramai menarik uangnya dari Bank Banten. Bahkan hingga saat ini, nasabah masih melakukan penarikan uang di Bank Banten, tetapi jumlahnya dibatasi.

Anggota dewan dari Fraksi PDIP DPRD Banten telah secara resmi mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Mereka ingin meminta keterangan mantan wali kota Tangerang itu terkait kebijakannya memindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB.

Menurut Fraksi PDIP DPRD Banten, kebijakan penunjukan BJB sebagai tempat penyimpanan uang milik Pemprov Banten itu merupakan kebijakan strategis. Kebijakan itu dinilai sangat penting dan memenuhi unsur untuk mengusulkan hak interpelasi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muchlis menegaskan, keputusan menggunakan hak interpelasi merupakan hasil kajian dan analisa secara mendalam bersama pengurus DPD PDIP Banten terkait perkembangan yang terjadi di lapangan, dampak terkait kebijakan gubernur tentang Bank Banten.

“Keputusan gubernur memindahkan RKUD dari Bank Banten ke BJB telah menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap Bank Banten. Maka kami akan secara resmi menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan gubernur Banten terkait pemindahan RKUD tersebut,” tegas Muchlis kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).

PDIP menilai kebijakan gubernur Banten yang tergesa-gesa itu telah memberikan dampak luas bagi masyarakat, baik secara nilai ataupun secara sosial dan ekonomi.

“Interpelasi bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Banten secara luas dan tidak bermaksud membuat gaduh suasana di Provinsi Banten, apalagi di saat pandemi virus corona (Covid-19). Sebagai langkah taktis kami Fraksi PDIP DPRD Banten akan membuka hotline pengaduan di nomor wa 0821 1216 2080 untuk masyarakat secara umum, yang memang sangat terdampak oleh kebijakan gubernur tersebut,” katanya.

Untuk memenuhi persyaratan hak interpelasi, PDIP akan menggalang dukungan fraksi lain. Hak interelasi digunakan kalua memenuhi syarat mendapat tanda tangan dari 15 anggota DPRD Banten. Fraksi PDIP DPRD Banten beranggotakan 13 orang. Tinggal mencari 2 tanda tangan lagi dari fraksi lain di DPRD Banten untuk meloloskan usulan interpelasi tersebut.

“Sekali lagi kami garisbawahi, bahwa kami Fraksi PDIP ingin penjelasan gubernur tentang kebijakan yang telah diambil (terkait Bank Banten) dilakukan secara terbuka dan dilindungi konstitusi sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Anggota Fraksi PDIP Yeremia Mendropa saat melakukan penandatanganan kesepakatan hak interpelasi mengatakan, berdasarkan Tata Tertib (Tatib) DPRD Banten, untuk melakukan hak interpelasi ini dibutuhkan 15 suara dari fraksi yang ada.
“Saat ini PDIP sudah mengantongi 13 kursi. Tinggal dua kursi lagi dari fraksi lain,” katanya.

Yeremia mengungkapkan, dari Fraksi PDIP baru ada empat anggota yang menandatangani usulan interpelasi tgersebut yakni Sugianto, Madsuri, Yeremia dan Ida. “Target nanti setelah Lebaran kita akan selesaikan semuanya,” jelasnya.

Sementara itu anggota fraksi lainnya Ida Rosida Luthfi mengatakan, hak ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan semua masyarakat Banten. Tidak ada unsur menjatuhkan ini atau itu. Karena kami melihat, dewan membutuhkan penjelasan dari gubernur Banten terkait kondisi Bank Banten seperti ini.



Sumber: BeritaSatu.com