Inovasi Pelayanan Publik Harus Bisa Gerakkan Daerah

Inovasi Pelayanan Publik Harus Bisa Gerakkan Daerah
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Kamis, 21 Mei 2020 | 17:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo berharap, inovasi terbaik dari ajang tahunan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 dapat menggerakkan dan mengorganisir daerah lain agar selalu melahirkan inovasi pelayanan publik. Tercatat ada 3.059 proposal yang masuk dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) tersebut.

Baca Juga: ASN Bakal Diganjar Sanksi Tegas Jika Nekat Mudik

Tjahjo Kumolo menyambut baik kompetisi yang telah terselenggara sejak 2014. Menurut Tjahjo, ajang ini telah memberi kontribusi signifikan untuk akselerasi kualitas pelayanan publik.

"Saya harap inovasi terbaik bisa menggerakkan dan mengorganisir daerah agar terangsang melahirkan inovasi," kata Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Kamis (21/5/2020).

Inovasi pada bidang pelayanan publik tentu menjadi salah satu bagian reformasi birokrasi. Tjahjo menjelaskan, salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya juga mempercepat proses perizinan.

Baca Juga: Revolusi Mental ASN untuk Tujuan Pembangunan

Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa melaporkan tahun ini jumlah proposal yang terekam Sinovaik memang mengalami sedikit penurunan. Pada 2019, ada 3.156 proposal, sedangkan tahun ini terkumpul sebanyak 3.059.

"Hal itu dapat dimaklumi, dalam masa pandemi Covid-19, konsentrasi instansi pemerintah terbagi dan mobilitas terbatas," ungkap Diah.

Meski begitu, menurut Diah, jumlah inovasi yang disubmit ke admin Kementerian PANRB, mengalami peningkatan, dari 1.872 proposal pada 2019, menjadi 2.307 proposal, atau meningkat sekitar 23 persen.

Baca Juga: Cuti Bersama Lebaran 2020 Digeser ke Desember

Diah berharap, KIPP tahun ini bisa mendorong pemda lain bisa termotivasi sehingga muncul sebagai penerima top inovasi. "Hal ini juga harus menjadi penyemangat bagi daerah lainnya," imbuh Diah.

Pemberian DID kepada pemda didasarkan pada perhitungan jumlah inovasi yang berpartisipasi dari pemda. Mulai dari jumlah inovasi yang lolos seleksi administrasi, masuk Top 99 inovasi, dan menjadi Top 45 inovasi. Besaran DID tahun 2019, berkisar antara Rp7 miliar hingga Rp13 miliar per pemda. 



Sumber: BeritaSatu.com