Eks Legislator Bandung Segera Diadili Atas Kasus Korupsi Pengadaan RTH
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Eks Legislator Bandung Segera Diadili Atas Kasus Korupsi Pengadaan RTH

Kamis, 21 Mei 2020 | 20:05 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung tahun 2012 dan 2013.

Tiga tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat, dan dua mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyatakan, berkas penyidikan ketiga tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan ketiga tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II.

"Setelah berkas dinyatakan lengkap, Penyidik KPK melaksanakan Tahap II yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk ketiga tersangka ke tim JPU," kata Ali melalui keterangannya, Kamis (21/5/2020).

Dalam merampungkan penyidikan ini, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 287 saksi dan empat Ahli. Atas pelimpahan ini, penanganan terhadap ketiga tersangka beralih kepada Jaksa Penuntut dengan dilakukannya penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 8 Juni 2020.

Tim Jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap ketiganya. Nantinya, surat dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung untuk disidangkan. "Persidangan akan digelar di Pengadilan Tipikor Bandung," katanya.

Kasus dugaan korupsi RTH Kota Bandung yang menjerat Herry Nurhayat, Dabbul Qomar dan Kadar Slamet ini bermula pada tahun 2011. Wali Kota Bandung saat itu, Dada Rosada menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung yang merupakan usulan kebutuhan anggaran pengadaan tanah RTH untuk tahun 2012 sebesar Rp15 miliar untuk 10.000 meter persegi.

Setelah rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, diduga terdapat anggota DPRD meminta penambahan anggaran dengan alasan adanya penambahan lokasi untuk Pengadaan Ruang Terbuka Hijau. Besar penambahan anggarannya dari yang semula Rp15 miliar menjadi Rp57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Murni) tahun 2012.

Penambahan anggaran diduga dilakukan lantaran lokasi lahan yang akan dibebaskan merupakan lokasi yang sudah disiapkan dan terlebih dahulu dibeli dari warga sebagai pemilik tanah. Upaya ini diduga dilakukan supaya beberapa pihak memperoleh keuntungan.

Sekitar bulan September 2012, diajukan kembali penambangan anggaran dari Rp57 miliar menjadi Rp123, 93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp115,22 miliar di tujuh kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

Dalam proses pengadaan tanah ini, Pemerintah Kota Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan Kadar Slamet dan Dadang Suganda sebagai makelar.

Dadang menjadi makelar lantaran memiliki kedekatan dengan Sekda Bandung saat itu, Edi Siswadi yang kemudian memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah tersebut. Dadang kemudian membeli tanah pada pemilik tanah atau ahli waris dengan harga yang lebih murah ketimbang NJOP.

Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang Suganda. Namun Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah.

Dari Rp 30 miliar keuntungan yang diperoleh Dadang, sebanyak sekitar Rp 10 miliar diberikan kepada Edi Siswadi. Uang tersebut digunakan untuk menyuap Hakim dalam perkara Bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap kepada hakim tersebut dan dihukum 8 tahun pidana penjara. Belakangan, KPK menjerat Dadang Suganda sebagai tersangka.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

IDI Papua Desak Jaminan Keamanan Para Nakes di Papua

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Papua mendesak jaminan keamanan untuk para tenaga kesehatan (nakes) di Papua.

NASIONAL | 17 September 2021

Guru Besar IPB: Sapi Berdampak pada Pemanasan Global

Guru Besar IPB, Anuraga Jayanegara, menyatakan adanya 16 juta ekor sapi pedaging dan 600.000 sapi perah di peternakan di Indonesia berdampak pemanasan global.

NASIONAL | 17 September 2021

Waspadai Cuaca Ekstrem di 23 Wilayah Ini

BMKG memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrem dengan curah hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi di 23 wilayah di Tanah Air, Jumat.

NASIONAL | 17 September 2021

Ikatan Dokter Indonesia Dukung Tatap Muka di Pesantren dengan Prokes Ketat

Pembukaan pesantren dapat dilakukan dengan syarat para santri dan pengasuh sudah divaksinasi dan seluruh protokol kesehatan diterapkan secara ketat.

NASIONAL | 17 September 2021

Bantu Kesulitan Ekonomi Pendakwah, MUI dan ACT Luncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai

ACT dan MUI berkolaborasi meluncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai untuk membantu para pendakwah yang kesulitan ekonomi di masa pandemi ini.

NASIONAL | 17 September 2021

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Nadiem bermalam di rumah seorang guru di Plaosan, Tlogoadi, Mlati, Sleman, DI Yogyakarta.

NASIONAL | 17 September 2021

IDI: Serangan terhadap Nakes di Kiwirok Kejahatan Kemanusiaan Serius

IDI menyatakan bahwa serangan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Papua, merupakan kejahatan kemanusiaan serius.

NASIONAL | 17 September 2021

Kasus Asusila di Pringsewu, Pelaku Diganjar 7 Tahun 6 Bulan Penjara

Febri Wijaya alias Protol (29) diganjar hukuman penjara 7 Tahun 6 Bulan karena terbukti telah melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur

NASIONAL | 16 September 2021

LAN Serahkan Sertifikat Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan, Ini Daftarnya

LAN pada tahun 2021, kembali melakukan akreditasi tahap I terhadap 24 Lembaga Pelatihan

NASIONAL | 15 September 2021

Forum Rektor: Siapkan Perkuliahan Bauran dengan Melihat Kondisi Setempat

Forum Rektor Indonesia menyatakan para rektor menyambut baik persiapan perkuliahan tatap muka (PTM) terbatas yang dilaksanakan secara bertahap dan bersyarat.

NASIONAL | 15 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
IDI Papua Desak Jaminan Keamanan Para Nakes di Papua

IDI Papua Desak Jaminan Keamanan Para Nakes di Papua

NASIONAL | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings