ICW Pertanyakan KPK Limpahkan Kasus THR Pejabat Kemdikbud ke Polisi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

ICW Pertanyakan KPK Limpahkan Kasus THR Pejabat Kemdikbud ke Polisi

Jumat, 22 Mei 2020 | 20:19 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melimpahkan kasus pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang menyeret pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ke Kepolisian. KPK melimpahkan kasus ini ke Kepolisian dengan alasan tidak menemukan unsur penyelenggara negara yang menjadi kewenangannya.

Padahal, KPK sempat menangkap Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/5/2020). Dwi Achmad atas perintah Rektor UNJ Komarudin diduga telah menyerahkan uang THR kepada sejumlah pejabat Kemdikbud. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/5/2020) itu, KPK juga sempat menyita barang bukti berupa uang sebesar US$ 1.200 dan Rp 27,5 juta.

"Dalam siaran pers yang dibuat oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto, dengan sangat mudah masyarakat dapat menemukan poin kejanggalannya. Misal, dalam siaran pers tersebut dikatakan bahwa belum ditemukan unsur pelaku yang berasal dari penyelenggara negara.

Hal ini cukup mengundang tanda tanya bagi masyarakat, sebab sedari awal dalam siaran pers tersebut telah menyebutkan bahwa Rektor UNJ mempunyai inisiatif melalui Kepala Bagian Kepegawaian UNJ untuk mengumpulkan uang THR kepada Dekan Fakultas dan lembaga di UNJ agar nantinya bisa diserahkan ke pegawai Kemdikbud," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan pers, Jumat (22/5/2020).

Kurnia menegaskan, kasus ini sebenarnya dapat ditangani KPK dan tidak perlu dilimpahkan ke Kepolisian. Terdapat setidaknya dua dugaan tindak pidana korupsi yang dapat digunakan oleh KPK dalam mengusut kasus ini. Pertama, dugaan tindak pidana pemerasan atau pungutan liar yang dilakukan oleh Rektor UNJ.

Ditegaskan, jabatan Rektor merupakan penyelenggara negara sebagaimana Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara.

Sementara Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK berwenang menangani perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Apalagi, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara tegas mengatakan penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dapat dijerat dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.

"Kasus dengan model pemerasan seperti ini bukan kali pertama ditangani oleh KPK. Pada tahun 2013 yang lalu lembaga anti rasuah ini pun pernah menjerat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Pargono Riyadi. Saat itu ia diduga melakukan pemerasan terhadap wajib pajak, Asep Hendro, sebesar Rp 125 juta," katanya.

Selain delik pemerasan, Kurnia mengatakan, KPK juga dapat memproses kasus ini atas dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Rektor UNJ kepada pejabat Kemdikbud. Dugaan suap ini akan semakin terang ketika KPK dapat membongkar latar belakang pemberian uang kepada pejabat dan pegawai Kemdikbud, apakah hanya sekadar pemberian THR atau lebih dari itu?.

Kurnia mengingatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi, "Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dihukum maksimal 5 tahun penjara."

Untuk itu, lantaran dalam kasus ini pemberi suap diduga adalah Rektor yang merupakan penyelenggara negara, KPK sudah tentu dapat mengusut lebih lanjut perkara ini.

"Atas dasar argumentasi itu, lalu apa yang mendasari KPK memilih untuk tidak menangani perkara tersebut?," tegasnya.

Kurnia menegaskan, menilai sebuah perkara tidak cukup hanya dengan melihat jumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan. Meski dalam OTT pejabat UNJ, secara nilai jumlah itu tergolong kecil, hanya sebesar Rp 55 juta, namun tak tertutup kemungkinan kasus ini melibatkan uang yang lebih besar jika didalami secara serius oleh KPK.

Pada rezim kepemimpinan KPK sebelumnya kerap ditemukan kasus-kasus yang ketika dilakukan tangkap tangan jumlah uangnya sedikit. Akan tetapi setelah didalami ternyata aliran dana yang mengalir pada oknum tertentu tergolong cukup besar. Misalnya saja pada kasus yang melibatkan mantan Ketua PPP, Romahurmuzy.




Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

Barang bukti yang diamankan di antaranya 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, satu pasang pakaian loreng KNPB,

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Tanam Mangrove untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Iklim

Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Buka Kemungkinan Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

NASIONAL | 23 September 2021

Ketua MPR Imbau Penyelenggara Negara Penuhi Kewajiban Sampaikan LHKPN

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau disapa Bamsoet mengimbau para penyelenggara negara berkomitmen memenuhi kewajiban untuk menyampaikan LHKPN.

NASIONAL | 23 September 2021

Surpres Calon Panglima TNI Diprediksi Dikirim Usai PON Papua

Tubagus Hasanuddin memprediksi surat presiden (surpres) calon panglima TNI akan dikirim usai PON Papua.

NASIONAL | 23 September 2021

Calon Panglima TNI Dinilai Tak Harus Berdasarkan Giliran Matra

Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan calon panglima TNI tidak harus berdasarkan giliran matra.

NASIONAL | 23 September 2021

Masuk Pancaroba, BMKG Minta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem

BMKG mewanti-wanti seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem pada masa peralihan (pancaroba) dari musim kemarau ke musim hujan.

NASIONAL | 23 September 2021

Venna Melinda Dorong Perempuan Berpartisipasi dalam Kancah Politik

Mantan anggota DPR Venna Melinda mendorong perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam perpolitikan di Tanah Air

NASIONAL | 23 September 2021

Gelar PTM Terbatas, Perguruan Tinggi Harus Bentuk Satgas Covid-19

Kemendikbudristek menyatakan, perguruan tinggi harus membentuk satgas penanganan Covid-19 jika ingin menggelar PTM terbatas

NASIONAL | 23 September 2021

Ini Sosok Veronika Lindawati, Orang Dekat Mu'min Ali Gunawan

Veronika Lindawati yang merupakan orang dekat Mu'min Ali Gunawan telah ditetapkan KPK sebagai tersangka penyuap dua mantan pejabat Ditjen Pajak.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings