Awasi Dana Bansos, Ketua KPK Dinilai Implementasikan Pencegahan Korupsi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Awasi Dana Bansos, Ketua KPK Dinilai Implementasikan Pencegahan Korupsi

Jumat, 22 Mei 2020 | 14:58 WIB
Oleh : Fana Suparman / MPA

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Margarito Kamis menilai tak ada yang keliru dari kehadiran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk memeriksa langsung distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Presiden bersama Menteri Sosial, Juliari Batubara beberapa waktu lalu.

Margarito berpendapat, kehadiran Firli justru dalam rangka mengimplementasikan fungsi pengawasan dan pencegahan agar pemberian bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Hal ini disampaikan Margarito menanggapi pernyataan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang menilai kehadiran Firli Bahuri dalam penyaluran bansos lebih terlihat seperti politisi ketimbang Ketua KPK.

"Bagi saya ini biasa saja, malah itu merupakan bagian cara lain yang mengimplementasikan fungsi pencegahan. Sejauh yang saya mengerti, dia (Firli) bicara bahwa tindakan pembagian bansos dan segala macam harus tepat sasaran. Bagi saya itu bagus," kata Margarito saat dihubungi di Jakarta, Kamis (21/5/2020) malam.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, menilai pernyataan ICW tersebut tidak perlu ditanggapi karena tidak ada substansi permasalahan. Ditekankan Margarito, tidak ada yang salah atas tindakan Firli.

"Menurut saya, Firli jalan saja, tidak ada yang fatal disitu. Kalau pernyataan (ICW) apapun itu, biarkan saja, itu bagian dari penilaian. Yang paling pokok adalah bahwa tindakan-tindakan dia (Firli) tidak mendegradasi atau mengakibatkan kewenangan-kewenangan KPK itu tertangguhkan," katanya.

Menurutnya, tindakan Firli tidak mendegradasi atau menunda kewenangan lembaga antikorupsi. Sebaliknya, kehadiran Firli
dalam melakukan pengecekan pembagian bansos dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan.

"Kehadiran Firli di peristiwa itu sama sekali tidak berakibat tertangguhkannya kewenangan KPK, andai ada hal-hal lain. Malah kehadiran itu merupakan implementasi dari fungsi pencegahan KPK. Kalau dia (Firli) tidak mendampingi, bagaimana memberikan penilaian terhadap fungsi pencegahan. Kemudian apakah dengan mendampingi itu terus mengakibatkan kalau ada peristiwa melawan hukum, lalu berubah menjadi tidak melawan hukum hanya karena didampingi oleh Firli, bagi saya kan tidak," tegasnya.

Margarito menyatakan, perlu ada strategi khusus dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan yang dilakukan KPK terhadap penyaluran bansos. Dengan strategi yang komprehensif, Margarito berharap pencegahan korupsi dapat berjalan lebih maksimal.

"Tentu saja di masa depan harus ada strategi yang lebih komprehensif dalam mengimplementasikan fungsi pencegahan itu," jelasnya.

Apalagi, katanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk melibatkan penegak hukum, termasuk KPK dalam penyaluran bantuan sosial dan pengelolaan anggaran penanganan pandemi corona. Margarito meminta KPK menempatkan diri secara cerdas dalam mengawasi pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.

"KPK mesti cerdas menempatkan diri, itu harus dipikirkan oleh Firli, terutama dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanganan Covid-19 yang menelan biaya Rp 405,1 triliun. Di titik itu KPK dengan Firli sebagai ketua, harus menemukan cara dan strategi yang tepat di dalam mengelola pengawasan itu," katanya.

Sebelumnya, Firli menyatakan, kehadirannya turun langsung mengawasi agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan di lapangan.

“Kami sengaja datang untuk memberi kepastian bahwa setiap warga negara berhak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran, dan pengecekan distribusi bansos bukan hanya tugas pencegahan yang tertuang di pasal 6 huruf a namun ini juga tugas monitoring sesuai pasal 6 huruf c UU KPK no 19 tahun 2019,” kata Firli.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Suap, Golkar Akan Berikan Bantuan Hukum

Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum kepada Azis Syamsuddin jika yang bersangkutan memintanya

NASIONAL | 25 September 2021

Gerakan Mobil Masker BNPB Sambangi 4 Klaster Penyelenggara PON Papua

BNPB menurunkan gerakan mobil masker di 4 klaster penyelenggara pertandingan yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

NASIONAL | 25 September 2021

KPK Dalami Keterlibatan Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Eks Bupati Kukar

KPK mendalami dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin terkait dugaan suap eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin.

NASIONAL | 25 September 2021

Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Mundur dari Wakil Ketua DPR

DPP Golkar akan segera memproses penggantian Azis Syamsuddin dalam waktu dekat.

NASIONAL | 25 September 2021

Polisi Ringkus Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Aparat Polrestabes Makassar berhasil meringkus seorang pria berinisial K yang diduga kuat telah membakar mimbar Masjid Raya Makassar.

NASIONAL | 25 September 2021

JK Kecam Pembakaran Mimbar Masjid Raya Makassar, Masyarakat Jangan Terprovokasi

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla atau JK mengecam keras tindakan pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar, Sabtu (25/9/2021) dini hari.

NASIONAL | 25 September 2021

Kasus Dugaan Suap Azis Syamsuddin, KPK Telusuri Tersangka Lain

Penyidik KPK tidak akan pernah berhenti melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Azis Syamsuddin.

NASIONAL | 25 September 2021

Sebagai Wakil Rakyat, Azis Syamsuddin Harusnya Jadi Contoh Antikorupsi

KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Kabupaten Lampung Tengah.

NASIONAL | 25 September 2021

IT Del Berkontribusi Mencetak Talenta Baru Percepatan Transformasi Digital

Indonesia hingga 2030 bakal membutuhkan setidaknya sembilan juta talenta digital atau sekitar 600 ribu talenta per tahun.

NASIONAL | 25 September 2021

Elnusa Petrofin Tuntaskan Rangkaian CSR Hibah Head Truck

Hibah head truck bertujuan sebagai sarana belajar mahasiswa teknik untuk menjalankan praktikum yang mendukung teori.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Permasalahan Gigi Meningkat Selama Pandemi

Permasalahan Gigi Meningkat Selama Pandemi

KESEHATAN | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings