Survei Roda Tiga Konsultan

66,5% Responden Dukung Larangan Ibadah Berjemaah

66,5% Responden Dukung Larangan Ibadah Berjemaah
Masjid Istiqlal Jakarta meniadakan segala aktivitas selama Ramadan 1441 hijriah. ( Foto: Antara )
Anselmus Bata / AB Sabtu, 23 Mei 2020 | 13:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 65 persen responden mendukung kebijakan pemerintah yang melarang beribadah secara berjemaah di rumah ibadah selama pandemi Covid-19. Sebaliknya, 31,5 persen responden tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Sebanyak 82,7 persen responden juga mendukung larangan mudik Lebaran.

Hal tersebut tertuang dalam siaran pers yang diterima redaksi, Sabtu (23/5/2020), dari Roda Tiga Konsultan (RTK). Lembaga kajian isu-isu strategis ini melakukan survei telepon bertajuk “Pandangan Masyarakat terhadap Penanganan Pandemi Covid-19”. Survei yang digelar pada 7-17 Mei 2020 melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui stratified random sampling dengan margin of error 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga mendapat dukungan responden. Lebih dari separuh responden (51,4 persen) mengatakan PSBB sudah tepat dilakukan, bahkan 35,5 persen menyatakan kebijakan PSBB masih kurang tegas. Hanya 9,9 persen responden yang menyatakan tidak perlu ada kebijakan PSBB.

Dari survei tersebut juga terungkap bahwa 73,2 persen responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya saat ini lebih buruk dibanding sebelum pandemi Covid-19. Sebanyak 24,2 persen responden menyebutkan tidak ada perubahan dalam ekonomi rumah tangganya dan hanya 1,6 persen responden yang mengaku kondisi ekonominya lebih baik.

Menyangkut kinerja pemerintah dalam penanganan Covid-19, responden menilai sedang-sedang saja dan tidak istimewa. Dari tiga lapisan pemerintahan, kinerja pemerintah pusat dinilai paling rendah dengan skor 6,78 (skala 10), pemerintah kabupaten/kota 6,99, dan pemerintah provinsi 7,05.

Kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19 juga sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah, yaitu berada pada level sedang dengan skor 7,09.