Ini Alasan KPK Limpahkan Kasus UNJ ke Polda Metro

Ini Alasan KPK Limpahkan Kasus UNJ ke Polda Metro
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Bayu Marhaenjati / FMB Sabtu, 23 Mei 2020 | 15:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjelaskan latar belakang penyerahan penanganan kasus dugaan suap pegawai Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Salah satu alasan kasus dilimpahkan karena belum ditemukan penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus itu.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kronologi dugaan kasus suap UNJ bermula ketika Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta bantuan KPK terkait adanya informasi dugaan penyerahan sejumlah uang kepada pejabat Kemdikbud.

"Jadi kami tegaskan, KPK ini mendampingi tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan KPK, tapi ini KPK mendampingi. Tim itu yang kemudian meminta kepada KPK karena ada informasi bahwa ada dugaan penyerahan sejumlah uang kepada sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Ali, di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2020).

Dikatakan Ali, setelah menerima informasi KPK dan tim inspektorat kemudian bersama-sama melakukan penangkapan. "Kami bersama-sama ke lapangan, dan benar diamankan satu orang atas nama DAN sebagai Kepala Bagian Kepegawaian UNJ," ungkapnya.

Ali menegaskan, KPK dan tim inspektorat hanya mengamankan satu orang Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta Dwi Achmad Noor alias DAN. Hal ini, sekaligus mengklarifikasi pemberitaan di media yang menyebutkan pimpinan atau rektor UNJ Komarudin turut ditangkap.

"Sekarang di luar yang kami baca di media bahwa KPK mengamankan pimpinan perguruan tinggi atau rektor. Perlu kami tegaskan saat itu yang kami amankan seseorang yang bernama DAN sebagai kabag pegawaian," katanya.

Ali menjelaskan, berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sebagai aparat penegak hukum memiliki ciri khas, berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan.

"KPK punya kewenangan untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi, salah satunya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Jadi yang melibatkan penyelenggaraan negara. Kemudian ada penegak hukum dan lain-lain, termasuk kemudian kerugian negara Rp 1 miliar, di undang-undang sudah jelas," ucapnya.

Ali menambahkan, apabila suatu kasus tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 11 ayat 1, maka KPK wajib melimpahkannya kepada aparat penegak hukum lain.

"Kemudian di ayat 2 sudah cukup jelas bahwa dalam hal tindak pidana korupsi tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka KPK wajib, saya tegaskan wajib, jadi perintah, wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan. Tetapi ketika diserahkan juga, kemudian tidak serta merta kita lepas tangan. Tapi di situ, di ayat berikutnya, kita melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," katanya.

Ali menegaskan, pelimpahan kasus dilakukan karena KPK belum menemukan penyelenggara negara terlibat dalam kasus ini.

"Perlu kami sampaikan, setelah diamankan satu orang yang bernama DAN tadi, kemudian KPK menindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Jumlahnya ada enam, jadi ditambah satu dengan DAN ada tujuh. Jadi ada tujuh pihak dimintai keterangan oleh KPK. Setelah kemudian meminta keterangan tujuh orang tersebut, tim kemudian berpendapat bahwa dari keterangan-keterangan yang ada ternyata pemenuhan perbuatan pelaku penyelenggaraan negara belum ditemukan saat itu," terangnya.

Ali menuturkan, memang penyidik memeriksa Rektor UNJ Komarudin untuk diambil keterangannya, namun hasil pemeriksaan belum ditemukan perbuatan dugaan tidak pidana korupsi yang pelakunya penyelenggara negara.

"Karena itu, di Pasal 11 ayat 2, wajib diserahkan. Maka, tanggal 21 diserahkanlah kasus itu kepada kepolisian dan ditindaklanjuti Polda Metro Jaya," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, KPK menangkap Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta Dwi Achmad Noor alias DAN terkait kasus dugaan suap tunjangan hari raya (THR) kepada pejabat Kemdikbud. Dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (20/5/2020) itu, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar US$ 1.200 dan Rp 27,5 juta.



Sumber: BeritaSatu.com