Langkah KPK Limpahkan Kasus Pejabat UNJ ke Polri Dinilai Tepat

Langkah KPK Limpahkan Kasus Pejabat UNJ ke Polri Dinilai Tepat
Romli Atmasasmita. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Sabtu, 23 Mei 2020 | 19:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan kasus dugaan pemberian uang Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ke instansi Polri sudah tepat berdasarkan Undang-undang (UU) KPK.

Romli mengatakan, KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri menjalankan tugas koordinasi dan supervisi atas permintaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemdikbud). Selanjutnya, lantaran tidak ditemukan unsur penyelenggara negara, KPK pun melimpahkan kasus tersebut ke Polri.

"KPK memberikan pendampingan atas permintaan Itjen Kemdikbud sesuai dengan Undang-Undang KPK tahun 2019 tentang Tugas KPK. Penangkapan sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK," kata Romli dalam keterangan pers, Sabtu (23/5/2020).

Romli menjelaskan upaya pendampingan itu dilakukan KPK karena Itjen Kemdikbud tidak mempunyai kewenangan pro justitia terkait perkara dugaan pemberian THR. Namun, KPK melimpahkan kasus ini karena pejabat Kemdikbud dan pejabat UNJ yang terseret kasus ini bukan penyelenggara negara. Selain itu, barang bukti uang THR yang disita dalam OTT tersebut kurang dari Rp 1 miliar.

"Kasus tersebut dilimpahkan ke kepolisian sudah benar sesuai Undang-Undang KPK," tegasnya.

Romli menyatakan kasus ini merupakan strategi pencegahan yang tepat dilakukan dalam rangka koordinasi dan supervisi KPK. Menurutnya, Itjen Kemdagri juga sudah menjalankan tugasnya sesuai aturan perundang-undangan.

"Justru strategi ini menunjukkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melaksanakan perintah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Instruksi Presiden tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan baik," katanya.

Untuk itu, Romli berharap institusi lain seperti kementerian dan lembaga tinggi negara, dapat mengikuti atau meniru Itjen Kemdikbud.

"Diharapkan inspektorat-inspektorat lain di kementerian/lembaga melakukan hal yang sama. Penilaian bahwa KPK hanya berani menangani kasus-kasus kecil keliru jika hanya dilihat dari kasus ini," katanya.

Diberitakan, KPK menangkap Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta Dwi Achmad Noor terkait kasus dugaan suap tunjangan hari raya (THR) kepada pejabat Kemdikbud. Dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (20/5/2020) itu, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar US$ 1.200 dan Rp 27,5 juta.

Dwi diduga diperintahkan Rektor UNJ Komarudin mengumpulkan uang dari dekan fakultas dan lembaga penelitian di bawah UNJ untuk diserahkan kepada pejabat dan staf Kemdikbud sebagai uang THR.

Sebelum ditangkap KPK, Dwi sempat menyerahkan uang THR sejumlah Rp 5 juta kepada Karo SDM Kemdikbud, Rp 2,5 juta kepada Analis Kepegawaian Biro SDM Kemdikbud, serta Parjono dan Tuti selaku staf SDM Kemdikbud masing-masing sebesar Rp 1 juta. Selain kepada para pegawai Kemdikbud itu, uang THR rencananya juga akan diserahkan Dwi Achmad kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud.

Setelah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk Dwi Achmad dan Komarudin, KPK tidak menemukan adanya unsur penyelenggara negara dalam kasus tersebut. KPK pun melimpahkan kasus ini ke kepolisian.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menjelaskan kronologi dugaan kasus suap UNJ bermula ketika Itjen Kemdikbud meminta bantuan KPK terkait adanya informasi dugaan penyerahan sejumlah uang kepada pejabat Kemdikbud.

"Jadi kami tegaskan, KPK ini mendampingi tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bukan OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan KPK, tapi ini KPK mendampingi. Tim itu yang kemudian meminta kepada KPK karena ada informasi bahwa ada dugaan penyerahan sejumlah uang kepada sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Ali, di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2020).

Dikatakan Ali, setelah menerima informasi KPK dan tim inspektorat kemudian bersama-sama melakukan penangkapan.

"Kami bersama-sama ke lapangan, dan benar diamankan satu orang atas nama DAN sebagai Kepala Bagian Kepegawaian UNJ," ungkapnya.

Ali menegaskan, KPK dan tim inspektorat hanya mengamankan satu orang Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta Dwi Achmad Noor alias DAN. Hal ini, sekaligus mengklarifikasi pemberitaan di media yang menyebutkan pimpinan atau Rektor UNJ Komarudin turut ditangkap.

"Sekarang di luar yang kami baca di media bahwa KPK mengamankan pimpinan perguruan tinggi atau rektor. Perlu kami tegaskan saat itu yang kami amankan seseorang yang bernama DAN sebagai kabag pegawaian," katanya.

Ali menjelaskan, berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sebagai aparat penegak hukum memiliki ciri khas, berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan.

"KPK punya kewenangan untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi, salah satunya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Jadi yang melibatkan penyelenggaraan negara. Kemudian ada penegak hukum dan lain-lain, termasuk kemudian kerugian negara Rp 1 miliar, di undang-undang sudah jelas," ucapnya.

Ali menambahkan, apabila suatu kasus tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 11 ayat 1, maka KPK wajib melimpahkannya kepada aparat penegak hukum lain.

"Kemudian di ayat 2 sudah cukup jelas bahwa dalam hal tindak pidana korupsi tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka KPK wajib, saya tegaskan wajib, jadi perintah, wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan. Tetapi ketika diserahkan juga, kemudian tidak serta merta kita lepas tangan. Tapi di situ, di ayat berikutnya, kita melakukan supervisi terhadap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," katanya.

Ali menegaskan, pelimpahan kasus dilakukan karena KPK belum menemukan penyelenggara negara terlibat dalam kasus ini.
"Perlu kami sampaikan, setelah diamankan satu orang yang bernama DAN tadi, kemudian KPK menindaklanjuti dengan meminta keterangan sejumlah pihak," ungkapm Ali.

"Jumlahnya ada enam, jadi ditambah satu dengan DAN ada tujuh. Jadi ada tujuh pihak dimintai keterangan oleh KPK. Setelah kemudian meminta keterangan tujuh orang tersebut, tim kemudian berpendapat bahwa dari keterangan-keterangan yang ada ternyata pemenuhan perbuatan pelaku penyelenggaraan negara belum ditemukan saat itu," terangnya.

Ali menuturkan, memang penyidik memeriksa Rektor UNJ Komarudin untuk diambil keterangannya, namun hasil pemeriksaan belum ditemukan perbuatan dugaan tidak pidana korupsi yang pelakunya penyelenggara negara.

"Karena itu, di Pasal 11 ayat 2, wajib diserahkan. Maka, tanggal 21 diserahkanlah kasus itu kepada kepolisian dan ditindaklanjuti Polda Metro Jaya," jelasnya. 



Sumber: BeritaSatu.com