Disebut Korupsi, Wali Kota Sorong Klarifikasi ke KPK

Disebut Korupsi, Wali Kota Sorong Klarifikasi ke KPK
Wali Kkota Sorong, Papua Barat, Lambertus Jitmau. (Foto: Istimewa)
Jeis Montesori / JEM Minggu, 24 Mei 2020 | 10:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wali Kota Sorong, Papua Barat, Lambertus Jitma, melalui tim kuasa hukumnya, melakukan klarifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada dirinya oleh sekelompok orang di Papua Barat.

Klarifikasi tersebut disampaikan pada Selasa (19/5/2020) dengan menunjukkan bukti-bukti otentik tentang laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong yang dinyatakan sudah clear atau selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Pemerintah Kota Sorong, Haris Nurlette didampingi Asisten Sekretaris Pemkot Sorong Bidang Pemerintahan, Rahman, dan perwakilan masyarakat Sorong, Marthen Kambuaya di Jakarta, Sabtu (23/5/2020).

Dalam surat klarifikasi tersebut disampaikan bahwa tidak benar Wali Kota Sorong Lambertus Jitma dan juga Ketua DPRD Kota Sorong Petronela Kambuaya, melakukan korupsi seperti diduga oleh Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) di Jabodetabek, Rajit Patiran. Rajit dalam laporannya ke KPK dan juga lewat media massa menduga adanya praktik korupsi senilai Rp 145 miliar di Pemkot Sorong.

Haris Nurlette mengatakan, sebagai kuasa hukum, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke KPK. "Klarifikasi juga kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan BPK RI dengan menyertakan bukti-bukti otentik berupa hasil termuan BPK  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 Pemerintah Kota Sorong yang terdiri dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan,"kata Haris.

Dalam klarifikasi tersebut, kata Haris, bahwa hal dimaksud bukanlah perkara korupsi karena BPK sudah menerbitkan surat tentang opini wajar atas semua Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Sorong. “Itu adalah bentuk temuan BPK Provinsi Papua Barat," jelas Haris.

Dikatakan, dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong  tersebut terdiri dari neraca per 31 Desember 2018, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan saldo catatan atas laporan keuangan tahun terakhir.

"Berdasarkan laporan keuangan dimaksud BPK Papua Barat sudah menerbitkan Laporan Opini Wajar dengan pengecualian (Nomor 24.A/LHP/19.MAN/06/2019/ tanggal 28 Juni 2019), dan laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI). Jadi ini bukan korupsi, sebab semua sudah selesai,” sebut Haris.

“Kalau Pak Wali Kota Sorong dituduh ada dugaan korupsi Rp 145 miliar, jangankan sebesar itu, sebesar Rp 2 miliar saja, maka masyarakat Kota Sorong sudah pasti heboh. Karena dalam setiap tahun selalu ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat agar dugaan melakukan praktik korupsi mesti memiliki dasar yang benar,” sebut Haris.

Menurut Haris, apa yang dilaporkan aktifis AMPB  sebagai upaya menggiring opini publik seolah-olah wali kota Sorong diduga telah melakukan korupsi, padahal sebetulnya tidak seperti itu.

Menanggapi tuduhan itu, Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau mengatakan, dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya tidaklah benar dan tidak berdasar. Menurutnya, itu lebih bersifat tendensius dan pembunuhan karakter politik.

"Jadi ini sangat politis dilakukan oleh pihak tertentu dan ini perbuatan pencemaran nama baik," kata Wali Kota Sorong Lambertus Jitma.

 



Sumber: BeritaSatu.com