Perludem: Publikasi DPT oleh KPU Belum Lindungi Data Pribadi

Perludem: Publikasi DPT oleh KPU Belum Lindungi Data Pribadi
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. (Foto: Beritasatu.com)
Robertus Wardi / JAS Senin, 25 Mei 2020 | 22:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pengaturan soal publikasi atau distribusi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dibarengi atau diiringi dengan kesadaran utuh untuk melindungi data pribadi seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih yang dapat mengidentifikasi atau memprofil seseorang. KPU tidak bisa hanya berlindung pada regulasi atau aturan yang mengamanatkan untuk membuka data pemilih dan abai pada perlindungan data pribadi.

"Meskipun data pemilih tersebut bisa diakses untuk menjamin penyusunan daftar pemilih yang inklusif, transparan, dan akuntabel, penyelenggara pemilu harusnya tetap tunduk pada sejumlah prinsip perlindungan data pribadi," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Senin (25/5/2020).

Ia menanggapi berita yang menyebutkan ada sekitar dua juta data pemilih diduga dijualbelikan di situs forum peretas. Akun Twitter @underthebreach pada Kamis (21/5/2020) lalu, mengungkap penjualan data terdiri atas nama lengkap, alamat, nomor identitas, tanggal lahir, umur, status kewarganegaraan, dan jenis kelamin.

Dalam tangkapan layar di cuitan, data kependudukan itu diduga berasal dari Formulir Model A.3-KPU yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Titi menjelaskan sejumlah prinsip perlindungan data pribadi yang harus diatur dalam Undang-Undang (UU). Pertama, pembatasan tujuan yang spesifik, eksplisit, dan sah. Data pribadi dalam DPT hanya boleh diproses untuk tujuan tertentu yaitu untuk menjamin akurasi data pemilih, yang harus dikomunkasikan pada subjek data.

Kedua, harus meminimalisasi data. Artinya, penyelenggara pemilu sebagai pengendali data hanya mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang relevan dan terbatas pada hal yang diperlukan dan berkaitan dengan tujuan.

Ketiga, perlu pembatasan penyimpanan. Penyelenggara pemilu sebagai pengendali data harus menentukan batas waktu penyimpanan dan penghapusan data pribadi. Data pribadi di DPT disimpan selama masih diperlukan untuk mencapai tujuan.

Keempat, perlu perlindungan kerahasiaan. Penyelenggara pemilu harus memastikan kerahasiaan data pribadi dengan menerapkan langkah teknis yang memadai seperti pseudonymization dan enkripsi untuk melindungi keamanan penyimpanan data.

Penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas pemilu, juga harus menyiapkan sistem pengawasan secara teratur terhadap perlindungan data pribadi serta menyiapkan prosedur pelaporan dan penyelesaian jika ditemukan kebocoran data pribadi.

"Prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi ini harus diadopsi di dalam Undang-undang Pemilu dan diselaraskan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan itu, KPU bisa mengatur langkah-langkah teknis yang memadai untuk melindungi data pribadi pemilih dari eksploitasi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang tidak semestinya," jelas Titi Anggraini.

Menurut Titi Anggraini, selama ini, publikasi Formulir Model A.3-KPU telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 9/2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Formulir itu berisi DPT yang disusun dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota serta kemudian diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Salinan formulir tersebut wajib diberikan pada perwakilan peserta pemilu dan panitia pengawas pemilu baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat kecamatan dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah.

"Dari pengaturan soal publikasi atau distribusi Formulir Model A.3-KPU ini, KPU mengklaim bahwa DPT bersifat terbuka dan dikeluarkan sesuai dengan regulasi untuk memenuhi kebutuhan publik," jelas Titi Anggraini.

Dia menyebut pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, pengaturan publikasi DPT yang dituangkan dalam Formulir Model A.3-KPU memuat sedikit perbaikan. Salinan DPT yang diberikan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) pemilih secara utuh. Penyampaian dokumen pada peserta pemilu dan pengawas pemilu juga mesti disertai dengan berita acara.

 



Sumber: BeritaSatu.com