Survei: Publik Lebih Puas Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Survei: Publik Lebih Puas Kinerja Pemda Tangani Covid-19
Ilustrasi pencegatan kendaraan di "check point" saat penerapan pembatasan sosial berskala besar. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / WBP Selasa, 26 Mei 2020 | 13:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas publik lebih puas pada pemerintah daerah (pemda) ketimbang pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19. Demikian salah satu temuan survei Radio Republik Indonesia (RRI) dan Indo Barometer.

"Masyarakat yang puas terhadap kinerja pemerintah provinsi sebanyak 57,3 persen, sementara kepuasan terhadap penanganan pemerintah pusat hanya 45,9 persen," kata survei itu dalam keterangannya, Selasa (26/5/2020).

Survei yang dilakukan RRI dan Indo Barometer dilaksanakan di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan pada 12-18 Mei 2020.

Metode penarikan sampel menggunakan quota dan purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 400 orang dengan margin of error 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dilakukan wawancara via telepon seluler dengan kuesioner.

Baca jugaPerpanjangan PSBB Ditentukan Perilaku Masyarakat, Bukan Pemerintah

Dari 57,3 persen total masyarakat yang menyatakan puas terhadap penanganan pemerintah provinsi, 4 persen menyatakan sangat puas dan 53,3 persen menyatakan puas.

Alasan responden puas terhadap penanganan virus corona oleh pemerintah provinsi adalah gubernur lebih tanggap dibanding pemerintah pusat (26,2 persen), pencegahan penularan Covid-19 di daerah bagus (22,7 persen), kerja tenaga medis di daerah sudah bagus (10,2 persen).

Baca juga: Tegakkan Protokol Kesehatan, Presiden Libatkan TNI dan Polri

Selain itu, jumlah terinfeksi semakin hari semakin menurun (7,6 persen), kerja nyata gubernur (7,1 persen), gubernur lebih mengerti daerah dibanding pusat (6,2 persen), pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah sudah berjalan baik (6,2 persen).

Selanjutnya, di daerah lebih aman dibandingkan di kota (4,4 persen), gubernur menekan arus mudik (3,1 persen), ada bantuan provinsi (1,3 persen), penanganan pencegahan Covid-19 lebih tertib (1,3 persen), aturan gubernur tegas (1,3 persen), distribusi bantuan sudah baik (1,3 persen), serta imbauan gubernur jelas (0,9 persen).

Sementara masyarakat yang tidak puas dengan cara penanganan Covid-19 oleh pemerintah provinsi sebanyak 41,1 persen. Dengan perincian 38,3 persen tidak puas dan 2,8 persen tidak puas sama sekali.

Alasan yang membuat masyarakat menyatakan tak puas terhadap penanganan Covid-19 oleh pemerintah provinsi yaitu distribusi bantuan lambat (20,8 persen), PSBB banyak pelanggaran (14,6 persen), bantuan tidak tepat sasaran (12,8 persen), banyak warga di daerah tidak disiplin (11,7 persen), bantuan tidak merata (10,6 persen), kurang pengawasan terhadap penerapan PSBB (6,6 persen), alat pelindunng diri (APD) di rumah sakit kurang memadai (5,1 persen).

Berikutnya, Gubernur DKI Jakarta selalu berbeda dengan aturan pusat (4,4 persen), Jakarta terlalu banyak penyebaran Covid-19 (3,6 persen), penegakan aturan kurang tegas (2,9 persen), banyak penambahan positif corona (2,6 persen), penerapan PSBB tidak efektif (1,8 persen), gubernur sama saja dengan presiden (1,5 persen), rapid test tidak menyeluruh (1,1 persen).



Sumber: BeritaSatu.com