Publik Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat Tangani Covid-19

Publik Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat Tangani Covid-19
Doni Munardo: 90 Persen Penularan Covid-19 dari Tangan (Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV)
Carlos KY Paath / EHD Selasa, 26 Mei 2020 | 14:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas publik tidak puas dengan cara pemerintah pusat menangani Covid-19. Demikian salah satu temuan survei Radio Republik Indonesia (RRI) dan Indo Barometer. Survei mencatat warga yang tak puas sebanyak 53,8 persen. Sementara itu yang menyatakan puas mencapai 45,9 persen.

Secara rinci, 53,8 persen yang tidak puas terdiri dari 48,5 persen yang tidak puas dan 5,3 persen yang tidak puas sama sekali. Sementara itu, dari 45,9 persen, sebanyak 43,9 persen merasa puas dan 2 persen sangat puas. Alasan tertinggi disebabkan akibat kebijakan yang tidak konsisten dengan 17,3 persen responden menjawab.

Berikutnya, pemerintah lambat mendistribusikan bantuan sosial (10,7 persen), data penerima bantuan tidak akurat (10,1 persen), penanganan secara umum lambat (10,1 persen). Kemudian, kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda (8,9 persen), aturan banyak dilanggar (6,5 persen), pasien terinfeksi semakin banyak (6 persen), pemerintah tidak tegas terhadap TKA (5,4 persen), penerapan PSBB tidak serius (5,4 persen).

Pemerintah kurang perhatian terhadap rumah sakit rujukan Covid-19 (4,8 persen), kebijakan pemerintah simpang siur dan meresahkan masyarakat (4,8 persen), bantuan pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (3 persen). Ekonomi Indonesia terpuruk (3 persen), banyak konflik tentang bantuan sosial (2,4 persen), penanganan lebih cepat di daerah (1,8 persen).

"Ada beberapa alasan mengapa mayoritas warga tidak puas dengan cara Jokowi menangani wabah corona. Pertama, masyarakat menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten. Kedua, pemerintah dianggap lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial. Ketiga, data penerima bantuan juga tidak akurat. Kemudian alasan keempat masyarakat menilai penanganan secara umum lambat," ungkap Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari, Selasa (26/5/2020).

Pihak yang puas terhadap penanganan pemerintah beralasan; penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19,2 persen), mulai banyak yang sembuh (10,6 persen).

Selanjutnya, kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen), terlihat kerja nyata (6 persen), Jokowi mementingkan rakyat banyak (4,6 persen), sosialisasi himbauan pencegahan sudah baik (4,6 persen).

Ada beragam bansos dari pusat (4 persen), penanganan di Indonesia cukup bagus dibandingkan negara lain (2,6 persen), pemerintah menanganinya secara serius (2,6 persen), fasilitas kesehatan sudah memadai (2,6 persen).

Keterbukaan informasi perkembangan data pasien (1,3 persen), persentase yang terinfeksi masih rendah dibandingkan jumlah penduduk (1,3 persen).

Survei juga memberi rekomendasi ke pemerintah. Berkaca dari survei soal opini masyarakat tersebut, harusnya pemerintah mengubah kinerja dalam penanganan wabah Covid-19 karena mayoritas tidak puas.

"Khususnya bila terkait masalah pengangguran dan kemiskinan. Dua masalah pokok terlihat benang merahnya dari jawaban responden yang tidak puas, yakni soal bantuan sosial dan kebijakan yang tidak konsisten. Ini harus diperbaiki," ujar Qodari.

Survei yang dilakukan RRI dan Indo Barometer dilaksanakan di 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan pada 12-18 Mei 2020.

Metode penarikan sampel menggunakan quota dan purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 400 orang dengan margin of error 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dilakukan wawancara via telepon seluler dengan kuesioner.

 



Sumber: BeritaSatu.com