Publik Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat Tangani Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Publik Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Pusat Tangani Covid-19

Selasa, 26 Mei 2020 | 14:12 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas publik tidak puas dengan cara pemerintah pusat menangani Covid-19. Demikian salah satu temuan survei Radio Republik Indonesia (RRI) dan Indo Barometer. Survei mencatat warga yang tak puas sebanyak 53,8 persen. Sementara itu yang menyatakan puas mencapai 45,9 persen.

Secara rinci, 53,8 persen yang tidak puas terdiri dari 48,5 persen yang tidak puas dan 5,3 persen yang tidak puas sama sekali. Sementara itu, dari 45,9 persen, sebanyak 43,9 persen merasa puas dan 2 persen sangat puas. Alasan tertinggi disebabkan akibat kebijakan yang tidak konsisten dengan 17,3 persen responden menjawab.

Berikutnya, pemerintah lambat mendistribusikan bantuan sosial (10,7 persen), data penerima bantuan tidak akurat (10,1 persen), penanganan secara umum lambat (10,1 persen). Kemudian, kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda (8,9 persen), aturan banyak dilanggar (6,5 persen), pasien terinfeksi semakin banyak (6 persen), pemerintah tidak tegas terhadap TKA (5,4 persen), penerapan PSBB tidak serius (5,4 persen).

Pemerintah kurang perhatian terhadap rumah sakit rujukan Covid-19 (4,8 persen), kebijakan pemerintah simpang siur dan meresahkan masyarakat (4,8 persen), bantuan pemerintah tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (3 persen). Ekonomi Indonesia terpuruk (3 persen), banyak konflik tentang bantuan sosial (2,4 persen), penanganan lebih cepat di daerah (1,8 persen).

"Ada beberapa alasan mengapa mayoritas warga tidak puas dengan cara Jokowi menangani wabah corona. Pertama, masyarakat menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten. Kedua, pemerintah dianggap lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial. Ketiga, data penerima bantuan juga tidak akurat. Kemudian alasan keempat masyarakat menilai penanganan secara umum lambat," ungkap Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari, Selasa (26/5/2020).

Pihak yang puas terhadap penanganan pemerintah beralasan; penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19,2 persen), mulai banyak yang sembuh (10,6 persen).

Selanjutnya, kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen), terlihat kerja nyata (6 persen), Jokowi mementingkan rakyat banyak (4,6 persen), sosialisasi himbauan pencegahan sudah baik (4,6 persen).

Ada beragam bansos dari pusat (4 persen), penanganan di Indonesia cukup bagus dibandingkan negara lain (2,6 persen), pemerintah menanganinya secara serius (2,6 persen), fasilitas kesehatan sudah memadai (2,6 persen).

Keterbukaan informasi perkembangan data pasien (1,3 persen), persentase yang terinfeksi masih rendah dibandingkan jumlah penduduk (1,3 persen).

Survei juga memberi rekomendasi ke pemerintah. Berkaca dari survei soal opini masyarakat tersebut, harusnya pemerintah mengubah kinerja dalam penanganan wabah Covid-19 karena mayoritas tidak puas.

"Khususnya bila terkait masalah pengangguran dan kemiskinan. Dua masalah pokok terlihat benang merahnya dari jawaban responden yang tidak puas, yakni soal bantuan sosial dan kebijakan yang tidak konsisten. Ini harus diperbaiki," ujar Qodari.

Survei yang dilakukan RRI dan Indo Barometer dilaksanakan di 7 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan pada 12-18 Mei 2020.

Metode penarikan sampel menggunakan quota dan purposive sampling. Jumlah responden sebanyak 400 orang dengan margin of error 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dilakukan wawancara via telepon seluler dengan kuesioner.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Survei: Publik Lebih Puas Kinerja Pemda Tangani Covid-19

Alasan responden puas terhadap penanganan virus corona oleh pemerintah provinsi adalah gubernur lebih tanggap dibanding pemerintah pusat.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Panglima TNI: Pendisiplinan Protokol Kesehatan Akan Dilakukan Bertahap

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan mengatakan pelaksanaan pendisplinan protokol kesehatan akan dilakukan secara bertahap di 4 provinsi.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Kampus Harus Berperan Aktif dalam Transformasi “New Normal Life”

Butuh waktu untuk mengadopsi tatanan kehidupan normal baru ini. Untuk itu, edukasi terus menerus sangat dibutuhkan.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Studysaster Perkuat Peran Guru dalam Edukasi Pencegahan Covid-19

Melalui studysaster, guru tidak hanya mengedukasi bahaya Covid-19 kepada siswa, tetapi juga secara tidak langsung ke masyarakat luas.

NASIONAL | 26 Mei 2020

IPW Sesalkan IPDN Jatinangor Gelar Halalbihalal di Tengah Upaya Memutus Covid-19

Sangat aneh di tengah kerja keras pemerintah memutus mata rantai pandemi Covid 19, kampus IPDN justru membuat acara halalbihalal di kampusnya.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Covid-19 Berpotensi Meningkat di Bengkulu Pasca-Lebaran

Kepala Dinkes Bengkulu, Herwan Antoni tidak membantah hak tersebut.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Ganjar Instruksikan Rapid Test Massal di 35 Kabupaten dan Kota

Untuk mendukung rapid test massal itu, Pemprov Jateng telah mendistribusikan 38.111 alat rapid test ke seluruh kabupaten/kota.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Wawancara Siti Fadilah Supari, Deddy Corbuzier Langgar Prosedur Ditjenpas

Ditjenpas menilai kegiatan peliputan dan wawancara yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah tidak memenuhi izin dan prosedur.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Jateng Bersiap Terapkan Normal Baru

Sebelum normal baru benar-benar diterapkan di seluruh lapisan masyarakat, Ganjar Pranowo mengatakan instansi pemerintah mesti memberi contoh terlebih dahulu.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Airnav Ingatkan Pilot Waspadai Gangguan Balon Udara

AirNav Indonesia memberikan peringatan kepada pilot untuk mewaspadai gangguan balon udara liar melalui penerbitan notice to airmen (Notam).

NASIONAL | 25 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS