Penyaluran BST dari Dana Desa di Bengkulu Selatan Dikawal Ketat Inspektorat

Penyaluran BST dari Dana Desa di Bengkulu Selatan Dikawal Ketat Inspektorat
Ilustrasi Dana Desa (Foto: Istimewa)
Usmin / JEM Selasa, 26 Mei 2020 | 14:06 WIB

Bengkulu, Beritasatu.com - Penyaluran dana bantuan sosial tunia (BST) dari dana desa (DD) untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, akan dikawal oleh pihak Inspektorat setempat guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan bansos tersebut.

"Kita akan mengawasi ketat penyaluran BST dari dana desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, agar bansos ini benar-benar diberikan warga terdampak CoVid-19, sehingga program ini tepat sasaran," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, Diah Winarsih, di Bengkulu, Selasa (26/5/2020).

Ia mengatakan, pihaknya akan mengawasi penyaluran BST dari dana desa di 142 desa tersebar di 12 kecamaran di Bengkulu Selatan. "Siapa-siapa penerimanya di desa akan kita cek satu per satu untuk memastikan apakah mereka benar terdampak Covid-19 atau tidak," ujarnya.

Jika dari hasil pengecekan petugas Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, ditemukan ada penerima BST dana desa bukan orang terdampak Covid-19 ataau orang kaya, maka warga bersangkutan dicoret sebagai penerima dana BST di desa tersebut.

Selanjutnya penerima BST dana desa sebesar Rp 600.000/KK selama tiga bulan, yakni April, Mei dan Juni 2020 tersebut, akan dialihkan ke warga lain yang benar-benar layak untuk diberikan BST Covid-19 tersebut.

Dengan demikian, penyaluran BST dana desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, benar-benar tepat sasaran sesuai yang diharapkan pemerintah pusat. "Kita tidak mau penyaluran BST dana desa di Bengkulu Selatan, amburadul dan tidak tepat sasaran. Karena itu, penyaluran akan kita kawal sampai tuntas," ujarnya.

Selain itu, dengan dikawalnya penyaluran BST dana desa tersebut, maka tidak ada celah bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk memotong bansos tersebut, serta penerima bansos ini benar-benar warga terdampak Covid-19, dan mereka tidak menerima BST dari APBN serta sebagai penerima program PKH dan bantuan pangan non tunia (BPNT).

Diah menambahkan, sesuai surat keputusan Kemdes besarnya dana desa yang disalurkan dalam bentuk BST kepada warga terdampak virus corona sebesar 25-35 persen dari total dana desa yang diterima oleh masing-masing desa.

"Jika desa menerima DD sebesar Rp 1 miliar, maka dana BST yang disalurkan kepada masyarakat terdampak virus corona di desa bersangkutan sebanyak Rp 350 juta. Sedangkan sisanya Rp 650 juta lagi digunakan sesuai program yang dibuat desa bersangkutan," ujarnya.

Kepala Inspektorat Bengkulu Selatan, mengimbau para kedes di daerah ini agar selektif dalam menentukan warga penerima dana BST dari dana desa, sehingga bansos ini tepat sasaran dan dipastikan penerima dana desa tidak ada keluarga kades dan perangkat desa desa bersangkutan.

Soalnya, jika ada keluarga dekat kades dan perangkat desa sebagai penerima BST dana desa kecuali memang benar-benar layan dan pantas sebagai penerima silakan saja, tapi jika ada warga yang tergolong mampu dan PNS penerima BST sebaiknya dibatalkan daripada menjadi masalah.

Hal senada diungkapkan Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi. Ia mengharapkan para kades di daerah ini dalam menyalurkan BST dana desa harus selektif sehingga bansos ini benar-benar tepat sasaran.

"Saya minta tidak ada PNS dan orang mampu di Bengkulu Selatan, tercatat sebagai penerima BST dana desa. "Jika ada PNS dan orang kaya penerima BST dana desa tolong dilaporan kepada saya dan mereka dipastikan dicoret sebagai penerima BST tersebut," ujarnya.

 



Sumber: BeritaSatu.com