TII: Perluas Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

TII: Perluas Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi

Rabu, 27 Mei 2020 | 18:42 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Transparency International Indonesia (TII) mendorong diperluasnya partisipasi publik dalam penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Rekomendasi ini disampaikan TII setelah memantau pelaksanaan Stranas PK selama setahun terakhir.

Apalagi, kewajiban keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan hingga pemantauan Stranas PK tertuang dalam Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Memastikan inklusivitas dan memperluas keterlibatan publik," kata Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko, di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Selain itu, TII merekomendasikan pembenahan kapasitas unit-unit pelaksana Stranas PK. Agenda penguatan kapasitas di unit-unit pelaksana tersebut dinilai harus menjadi prioritas pembenahan di masa depat.

"TII juga merekomendasikan untuk memperkuat komitmen politik lokal. Selain penguatan kapasitas institusi, keberhasilan dari strategi antikorupsi nasional, seperti Stranas PK di Indonesia, sangat bergantung pada komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan. Rekomendasi berikutnya mempercepat pelaksanaan Stranas PK di empat sub-aksi yakni Pembentukan Unit Pengadaan Pengadaan barang dan Jasa, Percepatan Pelaksanaan OSS atau online single submission, Implementasi one map policy, dan Percepatan pelaksanaan Sistem Merit)," paparnya.

Rekomendasi ini disampaikan berdasarkan pemantauan yang dilakukan TII bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil di daerah. Selain mendapatkan informasi pelaksanaan Stranas PK di daerah, pemantauan ini juga dilakukan dengan tujuan memberikan catatan kepada Timnas PK yang terdiri dari KPK, Kantor Staf Presiden (KSP), Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN RB selaku pelaksana dan Koordinator Stranas PK.

Dikatakan, pemantauan pelaksanaan Stranas PK ini dilakukan di sembilan wilayah yang meliputi Kota Banda Aceh, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, dan Kota Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Povinsi Jawa Timur dan provinsi Sulawesi Utara.

“Pemantauan dilakukan hanya berfokus pada empat sub aksi dari 27 Sub aksi pencegahan korupsi, yakni Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Percepatan Pelaksanaan OSS, Implementasi Kebijakan Satu Peta (one map policy) dan Percepatan Sistem Merit. Keempat sub-aksi tersebut dipantau karena menjadi perhatian publik, dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, serta berkontribusi langsung pada korupsi,” papar Danang.

Dalam pemantauan ini, TII menggunakan instrumen pemantauan yang disusun dari komponen UNCAC Pasal 5 dan The Kuala Lumpur Statement. Terdapat lima dimensi di antarannya Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Akuntabilitas, Mitigasi Risiko Korupsi, dan Pelibatan Masyarakat, serta 25 indikator di dalamnya untuk meninjau kinerja dan kapasitas masing-masing unit kerja.

Hasil pemantauan pelaksananan Stranas PK di sembilan Wilayah menemukan bahwa capaian pelaksanaan bervariasi. Terkait, pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan/Jasa misalnya,

Kurang Memadai
Danang mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan berada dalam kategori kurang memadai. Dari sembilan wilayah, Kota Banda Aceh, Kota Pontianak, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan dalam kelompok kurang memadai, sementara untuk Kota Gorontalo, Kota Yogyakarta, Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Timur dikategorikan dalam kelompok memadai. Sementara terkait pelaksanaan online single-submission, hasil pemantauan di sembilan wilayah menunjukkan berada dalam kategori memadai.

"Kota Banda Aceh, Kota Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau dan Provinsi jawa Timur dalam kategori memadai. Sementara kota Pontianak, Kota Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara dalam kategori kurang memadai," katanya.

Untuk implementasi Kebijakan Satu Peta di dua provinsi yang dipantau, yakni Provinsi Riau dan Kalimantan Timur dinilai dalam kondisi kurang memadai.

Dari pemantauan ini ditemukan wilayah belum memiliki cukup dukungan politik dan dikategorikan masih rawan intervensi politik, baik terjadi proses pemetaan, penerbitan izin lahan, hingga peninjauan efektivitas fungsi lahan.

"Situasi ini didukung oleh kapasitas sumber daya manusia dan anggaran yang belum mencukupi, dimana masing-masing wilayah memiliki regulasi yang dinamis perubahannya," katanya.

Sementara untuk percepatan Sistem Merit, Danang mengatakan, hasil pemantauan di sembilan wilayah menunjukkan berada dalam kategori memadai. Dari sembilan wilayah yang dipantau, Kota Banda Aceh, Kota Pontianak, Kota Gorontalo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jawa Timur berada dalam kategori memadai. Sementara di Kota Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sulawesi Utara dalam kategori kurang memadai.

Selain laporan hasil pemantauan Stranas PK, TII juga menyampaikan kertas kebijakan Rekomendasi Masyarakat Sipil terhadap Penyusunan Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022. Aksi Pencegahan Korupsi sebelumnya yakni 2019-2020 akan habis pada akhir tahun 2020.

Untuk itu, Timnas PK sudah seharusnya merumuskan Aksi PK untuk periode selanjutnya dari sekarang. Diharapkan aksi PK periode 2021-2022 mampu menjawab kekurangan-kekurangan pada aksi sebelumnya. Dengan demikian pelaksanaan Stranas PK tidak hanya berbasis dokumen saja, tapi juga sudah memasuki pada dampak dari Stranas PK.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Antisipasi Tsunami Terulang, BMKG Sempurnakan Sistem Peringatan Dini

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga terkait sedang menyempurnakan sistem gempabumi dan peringatan dini tsunami.

NASIONAL | 19 September 2021

Dirtipidum: Napoleon Pukuli dan Lumuri M Kece dengan Kotoran

Hasil pemeriksaan perkara penganiayaan yang dialami Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri terungkap bahwa Napoleon Bonaparte memukuli dan melumuri kotoran

NASIONAL | 19 September 2021

Komisi I DPR Dukung Peremajaan Alutsista Koamarda II Surabaya

Komisi I DPR mendukung peremajaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Koarmada II Surabaya.

NASIONAL | 19 September 2021

9 Nakes Korban Kekerasan KKB Jalani Pemulihan Trauma

Sebanyak sembilan tenaga kesehatan korban kekerasan d Kiwirok, Pegunungan Bintang, Provinsi Papua pada Senin (13/9/2021)saat ini menjalani pemulihan trauma

NASIONAL | 19 September 2021

Mulai 25 September, Denpasar Terapkan Ganjil Genap di Daerah Tujuan Wisata

Polrestra Denpasar akan menerapkan peraturan lalu lintas berupa penyekatan ganjil genap bagi kendaraan di Daerah Tujuan Wisata (DTW) mulai 25 September 2021.

NASIONAL | 19 September 2021

Wasekjen Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Honorer

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru honorer.

NASIONAL | 19 September 2021

BNPT: Sikap Intoleran Sebabkan Bencana, Hargai Perbedaan

Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, sikap intoleran terhadap agama dapat menyebabkan bencana sehingga mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan

NASIONAL | 19 September 2021

Ini Isi Lengkap Surat Terbuka Irjen Napoleon Soal Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Bonaparte menuliskan surat terbuka terkait dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Kece atau Muhammad Kace. Ini isi lengkap surat tersebut.

NASIONAL | 19 September 2021

Banjir Rendam Ratusan Rumah di Mukomuko

Sebanyak 108 rumah warga Desa Rawa Mulya Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sejak Sabtu (18/9/2021) sampai Minggu (19/9/2021) terendam banjir.

NASIONAL | 19 September 2021

Tulis Surat Terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte Bertanggung Jawab atas Penganiayaan Muhammad Kece

Dalam surat terbuka, Irjen Napoleon Bonaparte mengaku akan bertanggung jawab atas dugaan pemukulan terhadap Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Barcelona vs Granada: Tuan Rumah di Atas Angin

Barcelona vs Granada: Tuan Rumah di Atas Angin

BOLA | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings