KPAI Dorong Pemda Buat Juknis PPDB 2020

KPAI Dorong Pemda Buat Juknis PPDB 2020
Ilustrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). (Foto: ANTARA FOTO)
Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 27 Mei 2020 | 20:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah daerah (pemda) melalui dinas pendidikan di provinsi, kota dan kabupaten untuk segera membuat petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020 yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19.

"Mengingat pelaksanaan PPDB kali ini di tengah pandemi Covid-19, maka juknis harus mengadopsi protokol kesehatan," kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, Rabu (27/5/2020).

Ia mengatakan, dalam juknis tersebut dinas pendidikan harus menyertakan aturan-aturan yang sesuai dengan protokol pencegahan penularan Covid-19.

"Misalnya, pastikan dalam juknis bahwa PPDB dilakukan dengan daring. Jadi tidak perlu datang ke sekolah tujuan. Semua data dapat dikirim secara daring, di mana prosesnya akan dibantu operator sekolah," kata dia.

Pihak di sekolah asal siswa yang mendaftar juga sudah disarankan untuk memasukkan nilai para siswa calon pendaftar di kanal nilai dinas pendidikan setempat agar datanya valid. Ini , kata Retno, semua demi mencegah kerumuman di sekolah tujuan.

"Namun, jika orang tua calon siswa tak mampu mengakses internet, maka yang bersangkutan boleh datang ke sekolah terdekat untuk dibantu memasukkan data calon peserta didik. Tentu saja dengan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setibanya di sekolah tujuan," katanya.

Kemudian, KPAI juga mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindak tegas daerah yang menetapkan jalur zonasi murni di bawah 50% sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Permendikbud No. 44/tahun 2019 tentang PPDB. Tindakan tegas diperlukan agar pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat dijamin oleh pemerintah atau negara.

Selain itu, KPAI juga mendorong dinas-dinas pendidikan di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk segera menetapkan zonasi di wilayahnya dan dicantumkan dalam juknis PPDB.

"Dengan demikian, masyarakat terutama para orang tua pendaftar dapat segera mengetahui dan bersiap mendaftarkan anaknya sebagai peserta didik baru di sekolah tujuan sesuai pembagian zonasi di wilayahnya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com