Perpres TNI Dinilai Ancam HAM dan Demokrasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perpres TNI Dinilai Ancam HAM dan Demokrasi

Rabu, 27 Mei 2020 | 16:45 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dinilai berpotensi mengganggu criminal justice system serta mengancam HAM dan demokrasi. Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat melalui Petisi Bersama Masyarakat Sipil pun menolak perpres tersebut.

"Rancangan perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme mengganggu criminal justice system, mengancam HAM dan demokrasi," kata Direktur Imparsial sekaligus juru bicara petisi, Al Araf, di Jakarta, Rabu (27/5).

Menurutnya, pada 4 Mei 2020 lalu pemerintah akhirnya menyerahkan draf Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana di atur dalam UU 5/2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebelum nantinya disahkan atau tidak disahkan oleh Presiden.

"Kami menilai bahwa hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk memberi, mendefinisikan dan mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan negara. Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power," ucap Al Araf.

Dengan berpijak pada kondisi itu, maka produk kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara perlindungan terhadap liberty of person dalam suatu titik dengan perlindungan terhadap security of person.

Lebih jauh Al Araf beserta aktivis dan tokoh masyarakat yang menandatangi petisi menilai pengaturan tentang kewenangan TNI di dalam draf peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme terlalu berlebihan sehingga akan mengganggu mekanisme criminal justice system, mengancam HAM dan kehidupan demokrasi itu sendiri.

"Pengaturan kewenangan penangkalan dalam rancangan peraturan presiden sangat luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya (Pasal 3 draf Perppres). Sementara itu, peraturan presiden ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan operasi lainnya," ucapnya.

Dengan Pasal ini, menurutnya, TNI dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama dirinya mengingatkan, secara konsepsi, istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT (Pasal 43 UU 5/2018), yang kewewenangannya diberikan kepada BNPT bukan kepada TNI. Berbeda halnya dengan rancangan perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan penangkalan.

Pihaknya menganggap, pemberian kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme tanpa di barengi dengan kejelasan mekanisme akuntabilitas untuk tunduk dalam sistem peradilan umum tentu membahayakan hak-hak warga.

Jika terdapat kesalahan operasi di lapangan yang mengakibatkan hak-hak warga negara terlanggar maka mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer dan belum tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum.

"Kami menilai, rancangan perpres tersebut akan mengganggu mekanisme criminal justice system dalam penanganan terorisme di Indonesia," katanya.

Dengan alasan kejahatan terorisme, militer yang bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum dikhawatirkan dapat melakukan fungsi penangkalan dan penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme di dalam negeri.

Hal ini tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer (raison d’etre) sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk penegakan hukum. Pemberian kewenangan penangkalan dan penindakan tindak pidana terorisme di dalam negeri dengan alasan menghadapi ancaman terorisme kepada presiden, objek vital dan lainnya (Pasal 9 draf perpres) akan merusak mekanisme criminal justice system.

Tak hanya itu, adanya tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak pidana terorisme di dalam negeri, dipandang akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan kelembagaan negara lainnya yakni dengan BNPT, aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara itu sendiri.

Pola penanganan terorisme dengan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada TNI sebagaimana dimaksud dalam draft peraturan presiden tersebut akan membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi, cenderung represif, stereotyping (stigmatisasi) sehingga menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Perbaiki

Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM Najib Azca menilai, dalam petisi itu aktivis, akademisi maupun tokoh masyarakat mendesak kepada parlemen dan pemerintah untuk memperbaiki draf peraturan presiden secara lebih baik dan lebih benar. Mengingat, secara substansi memiliki banyak permasalahan.

"Presiden Jokowi perlu hati-hati dalam membuat peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme karena jika hal itu tidak dibuat dengan benar maka peraturan presiden itu justru akan menjadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia dan akan memundurkan jalannya reformasi TNI itu sendiri serta kehidupan demokrasi di Indonesia," kata Nazib.

Selain Al Araf dan Najib Azca, sejumlah aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang turut menandatangani petisi diantaranya Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas'oed, guru besar FH UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP UI Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana.

Kemudian ada Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, Sigit Riyanto, Usman Hamid, Nur Iman Subono, dan dosen Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Bertemu Presiden Jokowi, Peternak Ayam Adukan Berbagai Masalah

Para peternak ayam mengadukan beberapa masalah mulai dari persaingan dengan korporasi perusahaan hingga tingginya bahan pakan ayam kepada Presiden Jokowi.

NASIONAL | 22 September 2021

Pembangunan PLBN Jagoi Babang Rampung Juli 2022

Pemerintah menargetkan pembangunan PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat rampung pada Juli 2022.

NASIONAL | 22 September 2021

Grobogan Siap Suplai Kebutuhan Jagung Peternak

Pada bulan September dan Oktober ini, produksi jagung di Kabupaten Grobogan mencapai 170 ribu ton.

NASIONAL | 22 September 2021

Program Pemberdayaan SAD dari Unja Harus Diserap Forum Multipihak

Pemberdayaan suku anak dalam (SAD) sangat kompleks, sehingga perlu melibatkan banyak pihak (multipihak) dalam penanganannya.

NASIONAL | 22 September 2021

Penggunaan PeduliLindungi di Bandara AP II Tembus 1 Juta

Penggunaan aplikasi PeduliLindungi di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II telah menembus 1 juta.

NASIONAL | 22 September 2021


Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran Kemdagri 2022 Rp 3,03 T

Dalam rapat kerja dengan Mendagri, Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kemdagri tahun 2022 sebesar Rp 3,03 triliun.

NASIONAL | 22 September 2021

Bupati Kolaka Timur Bersama 5 Staf Diperiksa KPK

upati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Merya Nur, diperiksa KPK di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra bersama lima anak buah.

NASIONAL | 22 September 2021

Pantau Vaksinasi di Jambi, Nadiem Makarim: Penuntasan Vaksinasi PTK Jadi Fokus Kemdibudristek

Mendikbudristek mengatakan, penuntasan vaksinasi bagi PTK menjadi fokus Kemdikbudristek dan Kemkes dalam menghadirkan sekolah yang aman dan nyaman.

NASIONAL | 22 September 2021

Ditangkap KPK, Bupati Kolaka Timur Masih Diperiksa di Mapolda Sultra

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra).

NASIONAL | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Akumindo: Holding Ultra Mikro Bukti Keberpihakan Pemerintah pada UMKM

Akumindo: Holding Ultra Mikro Bukti Keberpihakan Pemerintah pada UMKM

EKONOMI | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings