Perpres TNI Dinilai Ancam HAM dan Demokrasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Perpres TNI Dinilai Ancam HAM dan Demokrasi

Rabu, 27 Mei 2020 | 16:45 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dinilai berpotensi mengganggu criminal justice system serta mengancam HAM dan demokrasi. Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat melalui Petisi Bersama Masyarakat Sipil pun menolak perpres tersebut.

"Rancangan perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme mengganggu criminal justice system, mengancam HAM dan demokrasi," kata Direktur Imparsial sekaligus juru bicara petisi, Al Araf, di Jakarta, Rabu (27/5).

Menurutnya, pada 4 Mei 2020 lalu pemerintah akhirnya menyerahkan draf Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ke DPR. Selanjutnya DPR akan memberikan pertimbangan kepada pemerintah sebagai bentuk bagian dari konsultasi pemerintah kepada DPR sebagaimana di atur dalam UU 5/2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebelum nantinya disahkan atau tidak disahkan oleh Presiden.

"Kami menilai bahwa hukum dalam masyarakat demokratik, berfungsi untuk memberi, mendefinisikan dan mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan negara. Dengan cara menetapkan batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara, hukum melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan abuse of power," ucap Al Araf.

Dengan berpijak pada kondisi itu, maka produk kebijakan penanganan teorisme di Indonesia harus dapat menjaga keseimbangan imperatif antara perlindungan terhadap liberty of person dalam suatu titik dengan perlindungan terhadap security of person.

Lebih jauh Al Araf beserta aktivis dan tokoh masyarakat yang menandatangi petisi menilai pengaturan tentang kewenangan TNI di dalam draf peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme terlalu berlebihan sehingga akan mengganggu mekanisme criminal justice system, mengancam HAM dan kehidupan demokrasi itu sendiri.

"Pengaturan kewenangan penangkalan dalam rancangan peraturan presiden sangat luas, yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya (Pasal 3 draf Perppres). Sementara itu, peraturan presiden ini tidak memberi penjelasan lebih rinci terkait dengan operasi lainnya," ucapnya.

Dengan Pasal ini, menurutnya, TNI dapat terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme secara lebih leluasa di dalam negeri, sehingga berpotensi membahayakan kehidupan HAM di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama dirinya mengingatkan, secara konsepsi, istilah penangkalan tidak dikenal dalam UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU tersebut hanya mengenal istilah pencegahan, yakni sebagai tugas pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT (Pasal 43 UU 5/2018), yang kewewenangannya diberikan kepada BNPT bukan kepada TNI. Berbeda halnya dengan rancangan perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan penangkalan.

Pihaknya menganggap, pemberian kewenangan yang luas kepada TNI dalam mengatasi terorisme tanpa di barengi dengan kejelasan mekanisme akuntabilitas untuk tunduk dalam sistem peradilan umum tentu membahayakan hak-hak warga.

Jika terdapat kesalahan operasi di lapangan yang mengakibatkan hak-hak warga negara terlanggar maka mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas karena militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer dan belum tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum.

"Kami menilai, rancangan perpres tersebut akan mengganggu mekanisme criminal justice system dalam penanganan terorisme di Indonesia," katanya.

Dengan alasan kejahatan terorisme, militer yang bukan merupakan bagian dari aparat penegak hukum dikhawatirkan dapat melakukan fungsi penangkalan dan penindakan secara langsung dan mandiri dalam mengatasi ancaman kejahatan terorisme di dalam negeri.

Hal ini tidak sejalan dengan hakikat dibentuknya militer (raison d’etre) sebagai alat pertahanan negara yang dilatih untuk menghadapi perang, bukan untuk penegakan hukum. Pemberian kewenangan penangkalan dan penindakan tindak pidana terorisme di dalam negeri dengan alasan menghadapi ancaman terorisme kepada presiden, objek vital dan lainnya (Pasal 9 draf perpres) akan merusak mekanisme criminal justice system.

Tak hanya itu, adanya tugas penangkalan dan penindakan yang bersifat mandiri (bukan perbantuan) untuk mengatasi kejahatan tindak pidana terorisme di dalam negeri, dipandang akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan tugas antara militer dengan kelembagaan negara lainnya yakni dengan BNPT, aparat penegak hukum dan lembaga intelijen negara itu sendiri.

Pola penanganan terorisme dengan memberikan kewenangan yang berlebihan kepada TNI sebagaimana dimaksud dalam draft peraturan presiden tersebut akan membuka ruang dan potensi collateral damage yang tinggi, cenderung represif, stereotyping (stigmatisasi) sehingga menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Perbaiki

Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM Najib Azca menilai, dalam petisi itu aktivis, akademisi maupun tokoh masyarakat mendesak kepada parlemen dan pemerintah untuk memperbaiki draf peraturan presiden secara lebih baik dan lebih benar. Mengingat, secara substansi memiliki banyak permasalahan.

"Presiden Jokowi perlu hati-hati dalam membuat peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme karena jika hal itu tidak dibuat dengan benar maka peraturan presiden itu justru akan menjadi cek kosong bagi militer dalam mengatasi terorisme di Indonesia dan akan memundurkan jalannya reformasi TNI itu sendiri serta kehidupan demokrasi di Indonesia," kata Nazib.

Selain Al Araf dan Najib Azca, sejumlah aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang turut menandatangani petisi diantaranya Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas'oed, guru besar FH UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP UI Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana.

Kemudian ada Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, Sigit Riyanto, Usman Hamid, Nur Iman Subono, dan dosen Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kereta Api Tabrak Angkot di Medan, 4 Meninggal

Kereta api menabrak angkutan kota di Medan, Sumut menyebabkan 4 orang meninggal dunia.

NASIONAL | 5 Desember 2021

Kepala BNPB Pimpin Rakor Penanganan Bencana Semeru

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan bencana gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu (55/12/2021).

NASIONAL | 5 Desember 2021

Baznas Bangun Pos Kesehatan untuk Korban Erupsi Semeru

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah menurunkan 14 personel yang terdiri dari Baznas Tanggap Bencana (BTB), dokter, perawat, farmasis, dan relawan untuk membangun pos kesehatan dan pengobatan mobile bagi warga korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur

NASIONAL | 5 Desember 2021

Kasus Mahasiwi Bunuh Diri Mendapat Perhatian Kapolri

Kasus  mahasiswi bunuh diri menjadi trending topic di dunia maya serta mendapat perhatian Kapolri.

NASIONAL | 5 Desember 2021

SMAN 1 Oksibil Dibakar Orang Tak Dikenal

Bangunan SMA Negeri 1 Oksibil, Distrik Serambakom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Minggu (5/12/2021), sekitar pukul 03.45 WIT, dibakar oleh orang tak dikenal (OTK).

NASIONAL | 5 Desember 2021

Presiden Jokowi Sebut "Hati-hati" 25 Kali, Ada Apa?

Presiden memberikan penekanan pada beberapa aspek terkait dampak pandemi dengan menyebut kata “hati-hati” sebanyak 25 kali.

NASIONAL | 5 Desember 2021

Ini Penyakit Akibat Letusan Gunung Berapi dan Pencegahannya

Asap dan debu vulkanik dari letusan gunung berapi seperti Semeru bisa berisiko memunculkan penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). 

NASIONAL | 5 Desember 2021

Erupsi Semeru, 13 Meninggal dan 41 Orang Alami Luka Bakar

Sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia dan 41 mengalami luka-luka akibat erupsi Gunung Semeru Sabtu (4/12/2021) kemarin.

NASIONAL | 5 Desember 2021

BNPB: 13 Warga Meninggal Dunia Akibat Erupsi Semeru

BNPB melaporkan sebanyak 13 warga meninggal akibat erupsi Gunung Semeru, Sabtu (4/12/2021).

NASIONAL | 5 Desember 2021

Gelar ACFFest, KPK Kampanyekan Antikorupsi Lewat Film

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar malam anugerah Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2021, Sabtu (4/12/2021).

NASIONAL | 5 Desember 2021


TAG POPULER

# Semeru


# Omicron


# Mahasiswi Bunuh Diri


# Pasien Covid-19


# Monumen Pahlawan Covid-19



TERKINI
Kereta Api Tabrak Angkot di Medan, 4 Meninggal

Kereta Api Tabrak Angkot di Medan, 4 Meninggal

NASIONAL | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings