PGRI: Buat Kajian Ilmiah Sebelum Sekolah Kembali Dibuka

PGRI: Buat Kajian Ilmiah Sebelum Sekolah Kembali Dibuka
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia(PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi. (Foto: Suara Pembaruan/Fatima Bona)
Maria Fatima Bona / IDS Rabu, 27 Mei 2020 | 11:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Pengurus Besar (PB PGRI), Prof. Unifah Rosyidi mengatakan, keputusan untuk kembali membuka sekolah harus mempertimbangkan keselamatan siswa dan bangsa. Menurut Unifah, pembukaan kembali sekolah harus memiliki dasar analisis ilmiah dari para ahli kesehatan, ahli pendidikan, dan pemerintah daerah (pemda) yang mengetahui fakta di lapangan.

“Jangan sampai kita berjudi dengan masa depan anak. Mereka ini kelompok yang paling riskan menghadapi Covid-19 terutama di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan SD (Sekolah Dasar). Jadi harus dihitung betul dampaknya. Kita belum punya analisis-analisis ilmiah yang melihat kecenderungan Covid-19 ini kapan memuncak dan kapan melandai,” kata Unifah kepada SP, Selasa (26/5/2020) malam.

Selanjutnya, guru besar pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menyebutkan, perlu adanya kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan pemda yang memiliki wewenang terhadap sekolah. Keduanya harus memiliki kesepakatan bersama.

Artinya, Kemdikbud menerbitkan pedoman serta beberapa skenario untuk menyikapi situasi di setiap daerah. Pedoman tersebut lalu diteruskan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan oleh pemda. Pemda juga harus merealokasi anggaran untuk mendukung pendidikan berdasarkan SOP pembukaan sekolah. Misalnya, untuk pembelian masker, sabun cuci tangan, pembersih ruangan, hingga sosialisasi kepada masyarakat.

“Jadi ini disiapkan oleh pemerintah. Enggak bisa diserahkan kepada orang tua,” ujarnya.

Ia juga menyebut, saat ini, para orang tua, siswa, dan guru merasa cemas karena kebijakan seputar pendidikan di tengah pandemi dilakukan tanpa ada pedoman yang jelas. Menurutnya, sejak kebijakan siswa belajar dari rumah dimulai, pemerintah belum membuat pedoman. Semua diserahkan kepada sekolah dan guru.

Dikhawatirkan, hal yang sama akan terjadi lagi hingga sekolah kembali dibuka. Padahal, pedoman dari pemerintah pusat sangat penting agar arah pendidikan Indonesia di masa pandemi jelas. Guru pun dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP.

“Sejak kasus Covid-19 merebak di Indonesia pada Maret, PGRI sudah meminta guideline, ternyata tidak ada. Benar-benar tidak jelas arah pendidikan masa pandemi ini. Kalau misalnya awal-awal masih meraba-raba, oke lah. Sekarang sudah melebihi 2,5 bulan dan tidak ada sama sekali. Ini membingungkan siapapun,” ujar Unifah.

Ia menuturkan, Kemdikbud mendorong sekolah dan guru untuk menerapkan pembelajaran bermakna yang tidak fokus pada ketuntasan kurikulum. Namun, pada kenyataannya di lapangan, pengawas sekolah dan dinas pendidikan tetap meminta target kurikulum harus dipenuhi karena mereka tidak mendapatkan pendoman yang bisa menjadi pegangan.

“Jadi guru enggak punya pegangan. Mereka enggak pernah dilatih bagaimana pembelajaran dari rumah. Mereka enggak pernah dilatih tentang pembelajaran online. Tiba-tiba diserahkan sepenuhnya tetapi kemudian harus mengisi rapor. Lalu apa yang harus diisi dalam rapor tersebut? Itu kan benar-benar tidak jelas dan membahayakan karena ada capaian yang harus dicapai. Enggak bisa hanya mengatakan ini hanya kondisi darurat,” ujarnya.

Pedoman dibutuhkan agar pemerintah dapat memotret kebutuhan pendidikan di seluruh pelosok Tanah Air yang sangat beragam. Sayangnya pemerintah tampaknya tidak siap untuk menjalankan pendidikan pada situasi pandemi.

“Tampak sekali Kemdikbud tidak siap. Mau dimajukan Juli atau Januari pun sangat berbahaya kalau tidak disiapkan skenarionya plan A dan B. Ini terjadi karena tidak memiliki konsep,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com