Doni Monardo: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Doni Monardo: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei
Doni Monardo. (Foto: B1/Mohammad Defrizal)
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 27 Mei 2020 | 21:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, pemerintah sudah mulai menyalurkan insentif kepada tenaga kesehatan. Insentif tersebut sudah mulai disalurkan secara bertahap mulai 22 Mei 2020 lalu.

Baca Juga: Ini 10 Indikator WHO untuk Longgarkan PSBB

"Bapak Menteri Kesehatan (Terawan Agus Putranto) telah melaporkan kepada bapak Presiden (Jokowi) tentang insentif kepada tenaga kesehatan yang sudah mulai disalurkan sejak tanggal 22 Mei yang lalu yaitu pada hari Jumat dan terus berlanjut sampai dengan selesai," kata Doni Monardo seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi melalui video conference, Rabu (27/5/2020).

Doni memastikan penyaluran insentif diberikan sesuai data Kementerian Kesehatan (Kemkes). Sehingga anggaran untuk insentif tenaga kesehatan ini betul-betul dipertanggungjawabkan secara tepat.

"Artinya data-data ini akan tetap menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan sehingga tidak salah nama dan alamat penerima betul-betul akurat sehingga anggaran yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan,“ ujar Doni Monardo.

Baca Juga: Kunjungi Wisma Atlet, Doni Monardo Ucapkan Terima Kasih

Seperti diketahui, pemberian intensif kepada tenaga kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 yang dikeluarkan pada 27 April 2020. Besaran nilai insentif ditentukan sesuai dengan keahliannya.

Adapun insentif untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta, dokter umum dan gigi yakni Rp 10 juta, bidan dan perawat sebesar Rp 7,5 juta, tenaga medis lainnya Rp 5 juta.

Kemudian, pemberian insentif juga diberikan kepada tenaga medis di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP), Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP), dinas kesehatan provinsi dan kabupaten atau kota, puskesmas, serta laboratorium sebesar Rp 5 juta.



Sumber: BeritaSatu.com