Menteri PAN dan RB Ungkap Implementasi Normal Baru dalam Sistem Kerja ASN

Menteri PAN dan RB Ungkap Implementasi Normal Baru dalam Sistem Kerja ASN
Ilustrasi pegawai negeri sipil. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / JAS Kamis, 28 Mei 2020 | 16:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pada masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Covid-19 di Indonesia, memaksa perubahan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara radikal. Perubahan sistem kerja ASN sudah dilakukan sejak pertengahan Maret 2020.

ASN menerapkan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal masing-masing. Di tengah upaya menanggulangi Covid-19, maka perlu percepatan implementasi paradigma baru yang dikenal sebagai new normal atau normal baru dalam sistem kerja ASN.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kepada Beritasatu.com, Kamis (28/5/2020). "Paradigma new normal dalam pelaksanaan sistem kerja ASN dapat difokuskan pada tiga hal," kata Tjahjo.

Pertama, fleksibilitas jam kerja. ASN Diberikan fleksibilitas dalam hal pengaturan jam kerja dan lokasi bekerja. Meski hal ini dinilai memang dapat berpengaruh terhadap fleksibilitas waktu, tempat dan jumlah pekerjaan.

"Tentunya dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif," ujar mantan menteri dalam negeri tersebut.

Kedua, infrastruktur penunjang. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat penting dalam rangka mendukung fleksibilitas jam kerja.

"Produktivitas dan pemenuhan kinerja organisasi perlu didukung dengan pola kerja yang cerdas atau smart working. Hal ini menjadi momentum untuk percepatan implementasi penerapan SPBE," ucap Tjahjo.

Menurut Tjahjo, beberapa aplikasi yang semestinya segera disiapkan antara lain layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik seperti aplikasi e-office, aplikasi perencanaan dan lain-lain. Berikutnya, aplikasi komunikasi dan kolaborasi melalui konferensi video, email dan lain-lain.

Selain itu juga aplikasi pendukung lainnya seperti penyimpanan melalui cloud storage. Penggunaan TIK dalam kondisi new normal, lanjut Tjahjo, menciptakan cara kerja baru penyelenggaraan pemerintah yaitu bekerja secara fleksibel, dinamis, dan kolaboratif.

"Namun perlu diikuti dengan perbaikan sistem keamanan informasi pemerintah, dan mendorong penggunaan tanda tangan elektronik. Perlu dilakukan protokol khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kerja, ruang rapat, dan penggunaan gedung serta ruang pelayanan," kata Tjahjo.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM). Prinsipnya, Tjahjo mengatakan, penggunaan sistem kerja baru dengan fleksibilitas bukan merupakan hak pegawai ASN, tetapi ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai ASN. Dengan demikian perlu disusun kriteria pekerjaan yang menggunakan fleksibilitas jam kerja.

"Hal lain yang perlu diperhatikan pada aspek SDM adalah perubahan pola pikir dan adaptasi yang cepat dari ASN berorientasi pada pencapaian kinerja. Pimpinan melakukan pengawasan dan penilaian baik terhadap disiplin maupun kinerja pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan jarak jauh dengan berbagai tools/sistem yang jelas dan terukur," ungkap Tjahjo.

Tjahjo juga menyatakan, mengingat belum ada kepastian mengenai berakhirnya pandemi, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu Keputusan Presiden 68/1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Sebab pada ketentuan tersebut diatur mengenai lokasi dan jam kerja yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.

"Dalam waktu dekat Kementerian PAN dan RB akan mengeluarkan surat edaran kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Surat edaran bagi kerja ASN tetap merujuk pada pokok-pokok yang sudah menjadi keputusan Gugus Tugas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," pungkas Tjahjo. 



Sumber: BeritaSatu.com