Baru 47% Wilayah di Indonesia Mampu Gelar PPDB Online

Baru 47% Wilayah di Indonesia Mampu Gelar PPDB Online
Suasana antrean PPDB 2019 di SMA 1 Kota Depok (Foto: Investor Daily/Beritasatu / Bhakti Hariani)
Maria Fatima Bona / IDS Kamis, 28 Mei 2020 | 21:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menetapkan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 akan dilakukan dengan dua cara yakni daring dan luring. Sebab, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 47% atau 221 kabupaten/kota yang mampu melaksanakan PPDB secara daring. Sisanya, sebanyak 63% atau 293 kabupaten/kota masih berbasis luring.

Oleh karena itu, Kemdikbud mewajibkan sekolah untuk memberikan pengumuman agar peserta yang mendaftar segera mengikuti protokol kesehatan.

“Dinas pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB ysng mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya orang tua dan siswa secara fisik di sekolah,” kata Plt. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD dan Dikdasmen), Hamid Muhammad, dalam acara Bincang Sore Kemdikbud terkait PPDB secara daring, di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Hamid menyebutkan, untuk 2020 ini terdapat sebanyak 10.944.797 calon peserta didik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diperkirakan akan mengikuti PPDB 2020.

Untuk itu Hamid berharap, sekolah dan pemda menjalankan PPDB sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 untuk membuat juknis PPDB sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Termasuk terkait dengan PPDB pada jalur prestasi, SE mengatur agar dapat dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan rata-rata akumulasi nilai lima semester terakhir, nilai ujian kelulusan daring, dan/atau nilai prestasi akademik, atau nonakademik.

Selain itu, bagi daerah yang kesulitan mengakses jaringan, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan PPDB daring.

“Layanan bantuan teknis PPDB yang disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud meliputi layanan data dan layanan aplikasi,” terangnya.

Untuk layanan data, Pusdatin menyediakan data awal PPDB berupa data peserta didik pada pendidikan anak usia dini, kelas 6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, kelas 9 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemdikbud dan Education Management Information System Kementerian Agama(Kemag).

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, pelaksanaan PPDB secara daring ini sudah dilaksanakan sejak 2017, sehingga bagi pemda yang sudah menjalankan sebelumnya ia menyatakan tidak akan ada masalah.

Sedangkan untuk daerah yang sulit terjangkau jaringan internet PPDB dapat berlangsung secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan seperti harus menggunakan masker, ada tempat cuci tangan, pembersih tangan, disinfektan dan seterusnya. Kemudian jaga jarak juga harus dilakukan.

“Pada prosesnya intinya kalau luring sama seperti kita saat ini ke bank. Beberapa bank yang sudah buka mengatur jaga jarak. Nah itu yang perlu diambil dan dijadikan contoh untuk dinas pendidikan dan pemda,” ujarnya.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 44/2019, PPDB 2020 terdiri dari empat jalur dengan persentase meliputi jalur zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, dan jalur prestasi sebanyak sisa kuota dari tiga jalur tadi.



Sumber: BeritaSatu.com