Azis Syamsuddin Ungkap Kiprah DPR Saat Pandemi Covid-19

Azis Syamsuddin Ungkap Kiprah DPR Saat Pandemi Covid-19
Azis Syamsuddin (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / ALD Jumat, 29 Mei 2020 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan, DPR terus berkoordinasi dengan berbagai pihak menyusul disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020. Perppu tersebut mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19.

Menurut Azis, regulasi turunan dari perppu itu berupa peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lain sebagainya. Azis berharap tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

“Di dalam masa-masa tertentu reses secara periodik ini, DPR tetap masuk supaya bisa menjalankan fungsi dan tugasnya. Tetap dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja dalam hal ini pemerintah,” kata Azis dalam diskusi virtual Zooming with Primus bertajuk “Kiprah DPR Saat Pandemi Covid-19” yang disiarkan Berita Satu TV, Jumat (29/5/2020).

Azis menanggapi pertanyaan Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu mengenai langkah-langkah DPR dalam percepatan penanganan Covid-10. Selain itu juga antisipasi pascapandemi memasuki tatanan normal baru atau new normal.

“Di dalam masalah pandemi ini, DPR tentu melakukan protokol-protokol Covid-19. Kita lakukan penyesuaian tata tertib DPR dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Dalam hal tertentu kita dapat mengadakan rapat fisik maksimal 20 orang di suatu tempat, dengan jarak yang kita atur secara protokol kesehatan. Sisanya mitra kerja dan sekretariat mengikuti secara virtual,” ujar Azis.

Azis menambahkan kunjungan kerja wakil rakyat saat reses diganti dengan penyaluran sembilan bahan pokok kepada masyarakat. Prosesnya, lanjut Azis, dilaksanakan dengan masing-masing tim dari anggota DPR. “Tetap gunakan protokol kesehatan,” imbuh Azis.

Garda Terdepan
Pada kesempatan itu, Azis mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam membantu program pemerintah memasuki new normal. “Saya mengajak seluruh masyarakat, mari menjadi garda terdepan, bantu program pemerintah, karena tanpa kedisplinan dan ketertiban masyarakat menjalankan protokol kesehatan, akan terjadi kesulitan,” kata Azis.

Menurut Azis, DPR pun tetap mendukung berbagai kebijakan pemerintah sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan sampai nantinya menuju new normal. Diperkirakan new normal akan dilaksanakan pada 4 atau 5 Juni 2020.

“Kepada TNI dan Polri nanti dalam membantu menegakkan kedisiplinan, tentunya harus dilakukan secara humanis, sehingga masyarakat terayomi, dan new normal berjalan dengan baik, program UMKM (usaha mikro kecil menengah) bisa berjalan,” ungkap wakil ketua umum Partai Golkar tersebut.

Azis menjelaskan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad didaulat sebagai koordinator Satgas Lawan Covid-19 yang dibentuk DPR, sedangkan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menjadi ketua tim pengawas. Menurut Azis, Satgas dan Timwas bertugas membantu dan mengecek penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

“Bagaimana penanganan dari Kementerian Kesehatan, lalu dalam rangka menuju new normal bagaimana melaksanakan ibadah. Satgas ini yang akan membantu, mempersingkat hal-hal yang terhambat oleh birokrasi,” ujar Azis.

Azis pun menegaskan bahwa Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan fokus perhatian DPR kini membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19. “DPR tentu ingin agar pandemi Covid-19 ditangani dengan optimal,” imbuh Azis.

Diskusi juga melibatkan narasumber Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, dan Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, Fadhil Hasan.



Sumber: BeritaSatu.com