Transportasi Umum Multak Terapkan Disiplin Protokol Kesehatan Ketat

Transportasi Umum Multak Terapkan Disiplin Protokol Kesehatan Ketat
Pengguna transportasi MRT bersama prajurit TNI yang berjaga di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Bayu Marhaenjati / CAH Jumat, 29 Mei 2020 | 17:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerhati masalah transportasi, Budiyanto mengatakan, sistem transportasi umum mutlak menerapkan protokol kesehatan yang ketat terkait rencana penerapan new normal di masa pandemi Covid-19.

Budiyanto mengungkapkan, pemerintah mewacanakan new normal dalam rangka menuju kesadaran dan kebiasaan baru dengan dasar proyeksi perkembangan Covid-19 yang menunjukan trend melandai bulan Mei ini. Karena itu, pemerintah menyiapkan skenario normal baru yakni, kembalinya aktivitas sosial-ekonomi warga disertai pelaksanaan disiplin protokol kesehatan.

"Intinya bahwa new normal akan dilaksanakan dengan pertimbangan adanya penurunan Covid-19 dan penekanan pada protokol kesehatan. Kegiatan sosial-ekonomi tidak terlepas dari masalah-masalah transportasi karena setiap mobilitas manusia dan barang pasti akan menggunakan sarana transportasi," ujar Budiyanto, Jumat (29/5/2020).

Baca Juga: Pendisiplinan Protokol Kesehatan, TNI-Polri Bangun Pos Pengamanan

Dikatakan Budiyanto, prinsip dasar transportasi umum harus memenuhi standar pelayanan minimal dari aspek keamanan, kenyaman dan keselamatan.

"Dalam menyongsong era new normal sistem transportasi yang akan dihadirkan disamping harus memenuhi prinsip dasar tadi, juga harus melaksanakan disiplin protokol kesehatan yang ketat sesuai Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 dan Permen Kesehatan tentang Kedaruratan Kesehatan. Bagaimana menerapkan physical distancing, penggunaan masker dan menjaga kebersihan. Hal ini mutlak harus dilaksanakan karena kita masih berdampingan dengan Covid-19 yang belum selesai dan untuk mencegah serta memutus penularan covid-19," ungkapnya.

Budiyanto menyampaikan, dengan memberlakukan disiplin yang ketat terhadap sistem operasional angkutan umum, mau tidak mau akan terjadi imbas pembengkaan biaya atau cost operasional. Hal itu tentu akan dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa dengan penyesuaian harga atau tarif.

Baca Juga: Pendisiplinan Protokol Kesehatan Normal Baru, Ini Cara Bertindak TNI-Polri

"Pemerintah perlu mencarikan langkah-langkah yang solutif untuk memberikan payung hukum terhadap tarif angkutan umum supaya terkontrol atau tidak terlalu membebani masyarakat, termasuk menjamin penambahan jumlah armada, waktu kedatangan yang tidak lama untuk menghindari penumpukan atau antrean penumpang, dan mengefektifkan petugas pengawasan guna meminimalisir pelanggaran," katanya.

Budiyanto mengungkapkan, perlu langkah pengkajian yang komprehansif berkaitan pelaksanaan new normal dengan menerapkan aspek kesehatan sebagai landasan menghidupkan sektor-sektor sosial ekonomi secara bertahap. Faktor sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman terhadap rencana new normal juga perlu digaungkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga apa yang diharapkan dalam rangka menuju kesadaran dan kebiasaan baru dapat terealisasi dengan baik melalui penerapan disiplin protokol kesehatan, termasuk dalam sistem transportasi.

"Sistem transportasi tidak bisa dilepaskan dari seluruh aktivitas manusia. Hal yang mendasar bagi seluruh manusia bersosialisasi, hidup tidak bisa diisolasi selamanya. Era new normal merupakan jalan tengah yang bijak dalam rangka menuju kesadaran dan kebiasaan baru dengan tetap memperketat protokol kesehatan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam mempersiapkan sistem transportasi," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com