Bappenas Susun Kerangka Kenormalan Baru

Bappenas Susun Kerangka Kenormalan Baru
Pengguna transportasi MRT bersama prajurit TNI yang berjaga di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Ari Supriyanti Rikin / YUD Jumat, 29 Mei 2020 | 18:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandemi Covid-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan, ketiga kriteria itu juga sekaligus menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah sebelum menerapkan kenormalan baru.

Baca juga: New Normal, KAI akan Wajibkan Penumpang Gunakan Face Shield

"Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman Covid-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO," katanya dalam telekonferensi di kantor BNPB, Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Kriteria pertama adalah epidemiologi. Dalam hal ini, angka reproduksi dasar daya tular awal untuk Covid-19 berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Artinya satu orang dapat menularkan virus kepada 2 sampai 6 orang. Hal itu sangat tinggi, dan harus dapat diturunkan hingga di bawah satu.

Baca juga: Pakar Epidemiologi: New Normal Terlalu Dini di Indonesia

"Daya tular harus di bawah satu," ucap Subandi.

Kriteria yang kedua adalah sistem kesehatan dengan mengukur kemampuan pelayanan kesehatan. Sebagaimana syarat yang dianjurkan oleh WHO bahwa suatu wilayah harus mampu memiliki kapasitas tempat tidur 20 persen lebih banyak dari adanya kasus baru.

"WHO memberikan syarat bahwa jumlah kasus baru rata-rata harus dapat dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak dari penderita kasus baru," jelasnya.

Baca juga: Kapolri Keluarkan Surat Telegram Penerapan New Normal

Kemudian kriteria selanjutnya adalah pengawasan yang cukup. Subandi mengatakan, bahwa syarat lain yang harus ditegakkan untuk menuju kenormalan baru adalah dengan menjamin bahwa jumlah pengawasan melalui tes dapat tercukupi.

Selanjutnya data dari ketiga kriteria itu akan dikumpulkan ke dalam dashboard yang dikoordinatkan oleh sistem aplikasi Bersatu Lawan Covid-19 untuk kemudian dianalisa.

Dari analisa itu maka dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi tiap-tiap daerah apakah sudah dapat mengendalikan kasus Covid-19 atau belum.

Bappenas juga telah mengumpulkan seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meminta dukungan data harian _real time_ sebagai analisa yang lebih kredibel.

Menurut Subandi, dalam melaksanakan tiga kriteria tersebut juga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Sebab melawan pandemi Covid-19 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran unsur lainnya dalam pentaheliks meliputi dunia usaha, akademisi/komunitas, masyarakat dan media massa sehingga tercipta pemahaman yang sama.

"Melawan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus paham dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga nanti bagaimana bisnis melakukan itu, termasuk media yag bisa menyampaikan informasi yang betul untuk pemahaman yang sama," papar Subandi. 



Sumber: BeritaSatu.com