Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan, program reformasi birokrasi yang berproses menata birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, akan terus dilaksanakan. Keberhasilan reformasi birokrasi tercermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik.
"Reformasi birokrasi akan sangat menentukan keberhasilan pelayanan publik, apakah tercapai atau tidak. Itu sangat tergantung pada upaya kita melakukan reformasi birokrasi," kata Ma’ruf Amin ketika menerima Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Periode 2020-2024 melalui teleconference, Kamis (28/05/2020).
Menurut Wapres, Pemerintah terus mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses tersebut, lanjut Wapres, adalah dengan menetapkan prioritas. Lalu mempelajari proses reformasi birokrasi dari negara lain yang nantinya dapat diadopsi dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia.
“Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa? Dan bagaimana kemungkinan kita Indonesia menerapkan pola-pola itu,” ujar Ma'ruf.
Wapres pun berharap agar hasil pertemuan hari ini dapat membawa manfaat bagi negara pada umumnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada khususnya, meskipun pertemuan secara fisik masih terhalang karena adanya pandemi Covid-19.
Ketua TIRBN Eko Prasodjo mengungkapkan bahwa reformasi briokrasi yang digulirkan saat ini memiliki target untuk membangun birokrasi kelas dunia. Sesuai dengan Perpres 81/2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi, pihaknya menargetkan sampai dengan tahun 2025, dilakukan upaya membangun birokrasi kelas dunia.
"Kita sedang mempersiapkan birokrasi Indonesia menyongsong berbagai perubahan dengan memiliki standar kelas dunia,” kata Eko.
Lebih lanjut Eko menyatakan, pihaknya memprediksi, di masa mendatang, masyarakat akan lebih menginginkan pelayanan publik yang baik, cepat, transparan dan akuntabel seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, TIRBN melihat keinginan masyarakat tersebut akan mendorong corak pemerintahan bergeser pada pemerintahan berbasis teknologi.
“Terjadinya perubahan di semua sektor kehidupan, menguatnya artifcial intelegence, big data dan pelayanan online akan menjadi corak penyelenggaraan pemerintahan di masa datang. Termasuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan menggunakan data yang lebih valid,” terangnya.
Terkait transformasi, Eko memandang terdapat empat faktor utama yang menjadi prioritas reformasi birokrasi saat ini yang dapat dilakukan. Yaitu transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital, dan reformasi regulasi melalui deregulasi serta re-regulasi.
TIRBN adalah tim yang bertugas untuk memberikan saran pemecahan masalah dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi nasional kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. TIRBN dibentuk dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024.
Melalui teleconference, hadir bersama Eko Prasodjo para anggota TIRBN, yaitu Erwan Agus Purwanto, Danang Girindrawardana, Eva Kusuma Sundari, Sumarsono, Haris Turino, JB. Kristiadi dan Wila Chandrawila Supriadi.
Sumber: BeritaSatu.com
