Pelonggaran PSBB, Kepala Daerah Diminta Tak Lengah Antisipasi Penularan

Pelonggaran PSBB, Kepala Daerah Diminta Tak Lengah Antisipasi Penularan
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat mulai melonggarkan kebijakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Adi Marsiela / LES Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:08 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Peneliti epidemiologi dari Departemen Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Ariawan mengingatkan, para kepala daerah di wilayah Jawa Barat (Jabar) yang diperkenankan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengantisipasi adanya penularan virus corona di lapangan.

Landasan pemerintah menurunkan level kewaspadaan pada wilayah-wilayah yang dipersilahkan mengatur kenormalan baru adalah penurunan angka reproduksi kasus atau Rt. “Memang di Jawa Barat itu Rt-nya sudah 0,97 atau di bawah 1 sedikit. Itu baru dua hari. Angka itu didapat dari hasil PSBB, makanya kalau kemudian mau dilonggarkan harus ada tindakan penggantinya,” ungkap Iwa, Jumat (29/5/2020).

Tindakan pengganti itu merujuk pada pencapaian Rt senilai 0,97. Semasa PSBB, kata Iwan, mobilitas orang di luar rumah di Jawa Barat mencapai 55% merujuk pada data google mobility report. Data ini memperlihatkan hampir setengah populasi di Jawa Barat bertahan di rumah semasa PSBB yang berdampak pada penurunan angka reproduksi kasus.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan apabila Rt di sebuah wilayah bisa bertahan di 1 atau lebih kecil dari 1 selama dua pekan, berarti penyebaran virus di wilayah tersebut dalam kondisi terkendali. Rentang waktu dua pekan ini terkait dengan masa inkubasi virus corona. “Kalau sekarang dilonggarkan, artinya harus ada tindakan lain yang bisa mencegah terjadinya penularan Covid-19 seperti (saat) PSBB (orang bertahan di rumah),” terang Iwan.

Saat masyarakat kembali beraktivitas dan keluar dari rumah, imbuh Iwan, maka pemerintah harus melakukan sesuatu agar angka reproduksi kasus tetap sama seperti saat PSBB berjalan. “Tentu protokol kesehatan harus tetap dipastikan berjalan,” imbuh Iwan.

Pilihan pemerintah untuk memulai tahapan kegiatan di masyarakat seperti ibadah, industri, hingga sekolah juga harus dimulai dari kegiatan yang risiko penularannya kecil hingga besar. “Misalnya kegiatan pertanian, karena petani itu tidak bekerja dalam kerumunan. Kegiatan ini bisa dibuka duluan, setelah itu ditunggu 14 hari, jika tidak ada peningkatan kasus, maka masuk ke kegiatan yang risiko penularannya lebih besar dari pertanian. Begitu selanjutnya dilakukan secara bertahap,” kata Iwan. 



Sumber: BeritaSatu.com