Riset LSI Denny JA: 5 Juni, 158 Wilayah Bekerja Kembali

Riset LSI Denny JA: 5 Juni, 158 Wilayah Bekerja Kembali
Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman (kanan) didampingi moderator Fitri Hari saat jumpa pers secara daring soal riset terbaru tentang Indonesia yang akan bekerja kembali secara bertahap, Sabtu (30/5/2020). (Foto: istimewa / Dok LSI Denny JA)
Yuliantino Situmorang / YS Sabtu, 30 Mei 2020 | 18:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyatakan, mulai 5 Juni 2020 sebanyak 158 wilayah di Indonesia bisa kembali bekerja.

“Wilayah ini dari Aceh hingga Papua. Sebagian wilayah tersebut telah siap untuk masuk era new normal. Warga kembali bekerja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat,” tutur peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman saat merilis hasil riset terbaru secara daring dari Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Riset dilakukan dengan metode kualitatif yaitu studi data sekunder periode. Tiga sumber data yang digunakan yakni data Gugus Tugas Covid-19, Worldometer, dan WHO.

Ia menjelaskan, sektor bisnis berskala besar maupun bisnis kecil menengah dapat kembali beroperasi dengan panduan kesehatan di tempat kerja masing-masing. Dengan demikian, Indonesia mampu memulihkan ekonomi lebih cepat dan sekaligus menghindari melonjaknya kasus baru mereka yang terpapar Covid-19.

Dalam riset itu, LSI Denny JA menemukan lima alasan yang menjadi pertimbangan mengapa Indonesia bisa kembali bekerja pada 5 Juni 2020.

Alasan pertama, wilayah yang dibuka adalah wilayah yang penyebaran virus Covid-19 relatif terkontrol. Dari riset yang dilakukan LSI Denny JA, ada 158 wilayah di Indonesia yang siap untuk bekerja kembali.

Sebanyak, 158 wilayah tersebut terdiri atas tiga gabungan kategori wilayah. Yaitu pertama, 124 wilayah Indonesia yang sejak awal pandemi masuk ke Indonesia hingga saat ini belum ada laporan warganya terpapar Covid-19. Sebanyak 124 daerah itu tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Kedua, ada 33 wilayah Indonesia yang tercatat punya kasus Covid-19 dan telah memberlakukan PSBB. Grafik tambahan kasus harian di wilayah tersebut menunjukan, masih terjadi fluktuasi tambahan kasus harian yang berbeda-beda di setiap wilayah tersebut. Namun, secara umum, pascamemberlakukan PSBB, penyebaran virus di wilayah tersebut relatif terkontrol.

Hal ini dikuatkan dengan keputusan wilayah-wilayah tersebut untuk tidak lagi memperpanjang periode PSBB. 33 wilayah yang telah siap untuk masuk era new normal adalah wilayah yang masa PSBB-nya berakhir sebelum 5 Juni 2020.

Ketiga, Provinsi Bali. Bali adalah wilayah yang mampu mengontrol penyebaran Covid-19 meskipun tanpa memberlakukan PSBB. Oleh karena itu, Bali melengkapi wilayah lain sehingga menjadi total 158 wilayah yang siap bekerja kembali pada 5 Juni 2020.

Alasan kedua, lanjut Ikrama, strategi penanganan Covid-19 diubah. Sejak awal pandemik, strategi penanganan penyebaran bersifat top down. Dengan diikuti keputusan PSBB, masyarakat diminta tetap di rumah, dan pemerintah secara aktif melakukan kontrol terhadap penyebaran virus. Melakukan tes virus terhadap mereka yang punya gejala, melacak sejarah kontak, dan melakukan perawatan.

Sejauh ini, strategi yang dilakukan memang menunjukan penyebaran virus relatif terkontrol. Namun, strategi ini membutuhkan waktu lama. Mengingat populasi Indonesia yang padat dan geografisnya yang berpulau-pulau.

“Butuh peran serta masyarakat yang lebih luas untuk mengontrol penyebaran virus. Kontrol penyebaran bisa dilakukan secara bottom-up,” kata dia.

Artinya, lanjut Ikrama, kontrol penyebaran virus secara aktif dilakukan oleh level organisasi paling bawah yang bersentuhan dengan masyarakat yaitu RT/RW ataupun desa. Sehingga tak perlu lagi menutup wilayah atau kota yang lebih luas.

Jika terdapat wilayah yang dikategorikan zona merah penyebaran virus, wilayah tersebut dikontrol lebih ketat. Kontrol berbasis klaster seperti ini memang mensyaratkan adanya peta wilayah yang akurat dari pemerintah. Mana wilayah yang hijau (tak ada kasus), kuning (sedikit kasus), dan merah (banyak kasus).

Ia menambahkan, Bali merupakan model strategi berbasis pengawasan grassroot. Bali melibatkan komunitas adat dan perangkat organisasi paling bawah yaitu RT/RW untuk mengawasi penyebaran virus. Sehingga walaupun tanpa memberlakukan PSBB, data harian di Bali sejak awal Mei 2020 hingga saat ini menunjukan tren menurun. Data rata-rata kematian akibat Covid-19 di Bali juga lebih rendah dibanding data rata-rata kematian di level nasional.

Alasan ketiga, ekonomi juga harus ditumbuhkan. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi. Para ekonom telah menunjukan bahwa pandemi Covid-19 juga ikut memperburuk kondisi ekonomi. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) merilis data bahwa per April 2020, sekitar 2 juta orang telah di PHK. Namun, Kadin menyampaikan bahwa data riil PHK bisa mencapai 15 juta orang dari data Kemnaker. Karena mayoritas pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak biasanya tidak melaporkan data mereka ke pemerintah.

Dijelaskan, Apindo bahkan memprediksi terdapat 30 juta orang yang berpotensi di PHK dari sektor properti akibat pandemi Covid-19. Data-data tersebut menunjukan bahwa dampak negatif keterpurukan ekonomi sama bahanya dengan dampak kesehatan virus corona.

“Jika Indonesia tak segera kembali bekerja, jika ekonomi tak segera dibuka, maka dampak buruknya akan lebih mematikan,” kata dia.

Alasan keempat, tambah Ikrama, bekerja kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Penyebaran virus dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan. Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut. Namun, para ahli ini juga menyatakan bahwa paling cepat, jika berhasil, vaksin ini baru bisa tersedia 12 hingga 18 bulan sejak mulai dikembangkan.

Artinya bahwa paling cepat pertengahan atau akhir 2021 baru vaksinnya akan tersedia. Di Indonesia, pemerintah melalui Balitbangkes dibantu sejumlah universitas dan lembaga swasta mulai melakukan pengembangan vaksin sendiri. Dan jika berhasil baru tersedia di tahun 2022.

“Tak mungkin, ekonomi dibuka kembali menunggu vaksin ditemukan,” ujar dia.

Oleh karena itu, warga harus “berdamai”- istilah Presiden Jokowi – dengan virus ini. Hidup di era new normal, yaitu bekerja kembali, beraktivitas kembali, dengan cara yang paling aman. Karena kita “hidup berdampingan” bersama Covid-19 yang setiap saat bisa mengancam. Kementerian Kesehatan telah menyusun protokol kesehatan di tempat kerja. Panduan tersebut harus menjadi panduan bagi semua sektor bisnis.

Alasan kelima, Indonesia tidak sendiri, negara tetangga juga sudah lebih dulu membuka ekonomi. Banyak negara di dunia telah melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas di ruang publik dan membuka kembali aktivitas ekonominya. Termasuk negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara.

Ikrama menjelaskan, Pemerintah Malaysia telah mengizinkan berbagai sektor bisnis untuk kembali membuka usahanya pada 4 Mei 2020.

Thailand membolehkan pasar tradisonal, restoran, dan bisnis kecil menengah lainnya untuk bertahap membuka usahanya pada 3 Mei 2020.

Di Filipina, pemerintah mengizinkan pusat-pusat perbelanjaan (mal) dan sejumlah sektor bisnis lainnya di Ibukota Manila, membuka kembali usahanya pada 16 Mei 2020.

Singapura meskipun data kasus harian nasionalnya menunjukan tren kenaikan, secara bertahap telah membuka sejumlah sektor bisnis sejak 12 Mei 2020 (tahap 1). Dan pada akhir Juni, akan membuka semua sektor bisnisnya (tahap 2).

“Artinya membuka ekonomi di saat pandemi belum selesai telah dilakukan berbagai negara di dunia,” papar dia.

Ia menambahkan, jika Indonesia memutuskan untuk serentak membuka aktivitas ekonomi di 158 wilayah pada 5 Juni 2020, maka keputusan tersebut didasarkan pada data perkembangan kasus, perubahan strategi, dan pengalaman negara- negara lain.



Sumber: Suara Pembaruan