Pilkada Serentak di Jabar Bakal Berlangsung di 8 Kabupaten/Kota

Pilkada Serentak di Jabar Bakal Berlangsung di 8 Kabupaten/Kota
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: Antara)
Adi Marsiela / JEM Minggu, 31 Mei 2020 | 15:20 WIB

Bandung, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar), Rifqi Ali Mubarok menyatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat berlanjut dengan jadwal pelaksanaan pada 9 Desember 2020 mendatang. Pelaksanaan pilkada ini hasil ketetapan KPU, Pemerintah, serta DPR-RI.

“Saat ini KPU RI tengah menyusun peraturan KPU perubahan serta peraturan KPU yang mengatur tahapan pemilihan lanjutan. Tahapannya pilkada serentak dilakukan mulai 15 Juni 2020,” ujar Rifqi ketika dihubungi akhir pekan lalu.

Pilkada serentak di Jabar bakal berlangsung di Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Konsekuensi dari berlanjutnya agenda pilkada serentak ini, ungkap Rifqi, adalah penganggaran tambahan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan dengan protokol kesehatan semasa pandemi Covid-19. Anggaran itu terkait penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan seperti pengadaan masker, pelindung wajah, pembersih tangah, hingga sarung tangan.

Sembari menanti terbitnya peraturan KPU tentang tahapan pilkada serentak, Rifqi mengatakan, penyelenggara pilkada serentak harus menyusun dan menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan tersebut. Hasil koordinasinya dengan delapan KPU kabupaten dan kota, memperlihatkan semuanya tidak memiliki kemampuan finansial buat menyelenggarakan tahapan pilkada langsung dengan protokol kesehatan.

“Alternatif yang paling memungkinkan (dibantu) oleh APBN (anggaran pendapatan belanja negara). Pola ini dimungkinkan di undang-undang. Nanti KPU RI yang akan meneruskan (permohonan tambahan anggaran) ke Kementerian Keuangan bersama DPR dan Kementerian Dalam Negeri,” imbuh Rifqi.

Sebelumnya, para penyelenggara pilkada serentak ini sudah mendapatkan pembiayaan dari masing-masing pemerintah daerah. “Anggaran yang normal. Kalau harus siapkan APD (alat perlindungan diri) buat semua tahapan harus nambah. Kami sudah minta agar pengajuan ini dilakukan secepatnya,” tambah Rifqi.

Dia memberikan ilustrasi, penambahan kebutuhan anggaran itu sekitar 10 persen dari alokasi biaya yang sudah diterima sebelumnya. “Misal kebutuhan di Kabupaten Bandung itu anggaran yang disediakan pemerintah kabupaten Rp99 miliar, dari APBN itu meminta tambahan sekitar 10 persen dari yang sudah ada,” ujar Rifqi.

Sebagian besar anggaran yang sudah diterima penyelenggara pilkada serentak itu untuk kebutuhan logistik serta honor panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), hingga petugas pemutakhiran data pemilih.

Rifqi memaparkan, sebagian penyelenggara sudah membentuk PPK dan PPS. Namun, mereka belum mendapatkan bimbingan teknis terkait tugas-tugasnya dalam pilkada serentak nanti. “Proses bimbingan teknis ini agar mereka ada kompetensi. Harus tatap muka, ketentuannya sudah ada dengan dibatasi jumlahnya dan menjalankan jaga jarak. Pelaksanaannya nanti dilakukan setelah ada peraturan KPU yang baru,” tutur Rifqi.

Dia menambahkan beberapa tahapan pilkada serentak jadi perhatian seiring upaya pencegahan penularan Covid-19 adalah kegiatan pelantikan PPS, verifikasi faktual calon perseorangan, pembentukan panitia pemuktahiran data pemilih, serta pemutakhiran data pemilih. “Selanjutnya pada metoda kampanye. Undang-undang menetapkan kampanye tatap muka harus ada, kampanye umum atau rapat umum, termasuk saat pemungutan dan penghitungan suara,” imbuh Rifqi.

Secara terpisah, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meminta KPU Jabar responsif dan inovatif dalam penyelenggaraan tahapan pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Dia menyarankan, KPU Jabar memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

“Gugus Tugas Jabar diberi apresiasi sebagai Gugus Tugas paling tanggap merespons dinamika Covid-19 yang kompleks. Polda Jabar dievaluasi Kapolri masuk kategori Polda terbaik merespons Covid-19. KPU Jabar juga kami harapkan jadi terbaik di masa pandemi, harus paling responsif, paling ilmiah,” tutur Ridwan.

--



Sumber: BeritaSatu.com