Kuasa Hukum KSP Indosurya Sesalkan Opini Negatif di Tengah Proses PKPU

Kuasa Hukum KSP Indosurya Sesalkan Opini Negatif di Tengah Proses PKPU
Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir. Kini, KSP Indosurya berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan berupaya mengajukan perdamaian melalui restrukturisasi. (Foto: Majalah Investor / Fajar Widhiyanto)
Fana F Suparman / YS Minggu, 31 Mei 2020 | 20:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Kuasa hukum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Hendra Widjaya menyesalkan adanya pihak tertentu yang sengaja membangun opini negatif untuk menyudutkan kliennya secara pribadi atas permasalahan gagal bayar yang dialami KSP Indosurya Cipta terhadap nasabah atau anggota dan calon anggotanya. Bahkan, Hendra menyebut opini negatif tersebut menjurus pada dugaan fitnah.

"Kami menyesalkan adanya opini negatif yang dibangun oknum-oknum tertentu di tengah proses PKPU ini. Kami telah temukan ada yang memberikan opini negatif bahkan cenderung menjurus adanya dugaan fitnah yang merusak dan mencemarkan nama baik klien kami," kata Hendra dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Minggu (31/5/2020).

Padahal, lanjut Hendra, KSP Indosurya saat ini sedang berupaya menyelesaikan masalah gagal bayar tersebut melalui proses perdamaian dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Proses ini, menurutnya sesuai dengan keinginan pihak kreditor, yakni anggota dan calon anggota koperasi.

"Kami tengah menjalankan opsi terbaik bersama-sama dengan pihak kreditor untuk menyelesaikan masalah ini dalam proses PKPU yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tujuannya untuk menyelamatkan dana anggota dan calon anggota dalam menyelesaikan masalah ini," ungkap Hendra.

Hendra menegaskan, pihaknya sedang mempertimbangkan sejumlah langkah hukum terkait penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik yang bersifat pribadi kepada kliennya serta yang berusaha mengganggu proses persidangan PKPU ini. Salah satu yang sedang dipertimbangkan, yakni melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan fitnah dan mengganggu proses PKPU tersebut kepada pihak kepolisian.

Kami sudah memiliki bukti-buktinya, baik secara digital maupun kesaksian, kami akan diskusikan dengan Klien kami untuk membawa permasalahan ini kepada persoalan hukum lain. Akan kami laporkan secara pidana," katanya.

PKPU KSP Indosurya Cipta ditetapkan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan surat putusan Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat. Saat ini, proses PKPU tersebut telah memasuki tahap verifikasi piutang.

Proses PKPU ini dibagi dalam enam tahap mulai dari rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan, rapat pencocokan piutang, rapat pembahasan rencana perdamaian, rapat pemungutan suara (voting) rencana perdamaian, hingga sidang permusyawaratan majelis hakim. 



Sumber: Suara Pembaruan