Penerapan Nilai Pancasila Butuh Teladan Pemerintah

Penerapan Nilai Pancasila Butuh Teladan Pemerintah
RES Fobia (Foto: Istimewa)
Rully Satriadi / RSAT Senin, 1 Juni 2020 | 10:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tema peringatan hari lahir Pancasila tahun 2020 yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Tema ini mempunyai makna mendalam bagi Bangsa Indonesia. Apalagi, saat ini seluruh anak bangsa tengah berjuang untuk keluar dari pandemi Covid-19.

Tema ini juga menunjukkan adanya kepentingan strategis untuk secara nyata menerapkan Pancasila. Dalam konteks ini, maka peran dan keteladanan pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (1/6/2020) terkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020.

Dikatakan, ada dua alasan mengapa pemerintah menjadi fokus utama sebagai teladan dalam kehidupan ber-Pancasila.

Pertama, Pancasila merupakan tata nilai yang ideal. Mengacu tema yang menghendaki praktikalitas tindakan, tentu saja dibutuhkan jembatan penghubung, pemeran kunci, motor penggerak, dan teladan berperilaku yang secara kesisteman dipandu hukum pertanggungjawaban kinerja.Nah, hal itu melekat pada pemerintah.

Kedua, berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance principle), pada keadaan khusus seperti Covid-19 ini, pemerintah memang harus mengambil peran dan tanggung jawab lebih besar dan nyata. Tak bisa dikesampingkan norma bahwa pemerintah adalah pelayan publik. Lagi pula, tema peringatannya kan menuju Indonesia maju.

Kalau disadari bahwa semua orang berisiko terkena Covid-19, maka itu berarti setiap orang harus lebih bertanggung jawab. Pemerintah perlu berjalan di depan demi tanggung jawab dimaksud, karena pemerintah pulalah yang memegang kewenangan penerapan dan pertanggungjawaban kebijakan publik. Wajah keindonesiaan di ranah internasional pun, sangat bergantung pada desain kebijakan publik yang tangguh, unggul dan sanggup memenuhi ekspektasi masyarakat.

RES Fobia mengatakan, untuk dan atas nama tindakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, maka harus ada desain sadar yang berorientasi tindakan efektif dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, keteladanan struktural pemerintahan, akan sangat berpengaruh kuat dan berdampak luas. Mengacu pada hakekat berpikir positif, maka hal ini perlu dipahami sebagai salah satu momen terbaik dalam mengartikulasi Pancasila, khususnya tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Ia menjelaskan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, panduan struktural pemerintahan ini sejalan dengan situasi faktual yang sedang dialami masyarakat. Karena kondisi saat ini membuat masyarakat semakin sadar untuk bergantung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (nilai ketuhanan), keprihatinan tentang nyawa manusia yang terancam (nilai kemanusiaan),
perasaaan senasib sepenanggungan dan kekritisan terhadap urusan kehidupan sebagai sesama warga bangsa (nilai persatuan), idealitas tentang kedaulatan rakyat (nilai kerakyatan), dan tanggung jawab negara dalam panggilan dan kehadiran untuk semua (nilai keadilan sosial).

"Kondisi ini menutut adanya optimalitas tindakan dan layanan berbasis tata pemerintahan yang baik. Sebut saja masyarakat kehilangan orang-orang terkasih, panik karena keterbatasan cara tanggap, bingung setelah kehilangan pekerjaan, calon tenaga kerja baru tak tahu harus melamar ke mana, juga berpikir keras untuk menyesuaikan dengan the new normal.

Kita butuh penjiwaan dan pemaknaan Pancasila oleh dan melalui struktur kekuasaan, supaya nyata dan bermakna
bangunan kualitas kehidupan sosial, pemerintahan, dan kenegaraan," tandas alumnus Fakultas Hukum UNS dan Graduate School of Policy Studies – Kwansei Gakuin University – Japan ini.



Sumber: BeritaSatu.com