KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi Idulfitri, Nilainya Rp 62,8 Juta
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi Idulfitri, Nilainya Rp 62,8 Juta

Senin, 1 Juni 2020 | 18:17 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sekitar 58 laporan gratifikasi terkait momen bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2020. Puluhan laporan gratifikasi dengan nilai total Rp 62,8 juta itu diterima KPK hingga 29 Mei 2020.

"Pelaporan tersebut berasal dari 10 kementerian atau lembaga yaitu sebanyak 28 laporan, tiga pemerintah provinsi dan sembilan pemerintah kabupaten/kota sebanyak total 22 laporan, dan lima BUMN/D dengan total delapan laporan," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (1/6/2020).

Dikatakan Ipi, barang-barang gratifikasi yang dilaporkan ke KPK berkisar pada parcel makanan, barang pecah belah, voucher dan uang dengan nilai laporan terendah Rp 50.000 hingga Rp10 juta. Barang-barang tersebut diberikan kepada pegawai negeri maupun penyelenggara negara dengan maksud beragam, seperti tunjangan hari raya (THR) hingga ucapan terima kasih.

"Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadan, tunjangan hari raya (THR) Idulfitri hingga ucapan terima kasih karena telah menggunakan produk tertentu," katanya.

Ipi mengatakan, KPK menerima puluhan laporan gratifikasi tersebut melalui sejumlah medium. Terdapat 36 laporan gratifikasi yang dilaporkan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) individu. Selain itu, terdapat 14 laporan melalui GOL unit pengelola gratifikasi (UPG).

"Untuk surat elektronik baik yang disampaikan oleh individu maupun melalui UPG sebanyak delapan laporan," katanya.

Dalam kesempatan ini, KPK kembali mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait momen bulan Ramadan dan perayaan Idulfitri, agar segera melaporkan kepada KPK. Dikatakan Ipi, berdasar peraturan perundang-undangan, penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

"Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," katanya.

Dijelaskan, sesuai Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ingin melaporkan gratifikasi yang diterimanya dapat mengisi formulir laporan dengan setidaknya memuat informasi tentang identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; informasi pemberi gratifikasi; jabatan penerima gratifikasi; tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; uraian jenis gratifikasi yang diterima; nilai gratifikasi yang diterima; kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi. Formulir isian laporan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Pelaporan gratifikasi saat ini juga semakin mudah melalui aplikasi GOL. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store atau App Store. Pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirim surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id," paparnya.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hari Lahir Pancasila, Ini Pesan Menpora kepada Pemuda Maritim

Menpora Zainudin Amali mengingatkan agar Maritim Muda Nusantara (MMN) tetap memegang nilai Pancasila, serta cepat beradaptasi dengan era digital.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Yudi Purnomo Tak Lagi Jabat Ketua WP KPK

Kepengurusan WP KPK yang dipimpin Yudi Purnomo telah berakhir masa baktinya pada Mei 2020 kemarin.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Pasien Positif Covid-19 di Sumut Bertambah 8 Orang

Untuk jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia masih tetap 41 orang.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Persiapkan Normal Baru, Polda Jateng Bentuk 285 Kampung Siaga

Kampung Siaga Covid-19 ini merupakan role model yang bisa diaplikasikan dimana saja dengan memberdayakan potensi masyarakat dan solidaritas sosial.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Peringatan Resmi Hari Lahir Pancasila Setelah 71 Tahun

1 Juni 1945 Ir Soekarno menyampaikan gagasannya melalui pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila.

NASIONAL | 1 Juni 2020

New Normal, UI Pertimbangkan Sistem Blended Learning

UI akan menggunakan sistem pembelajaran campuran atau blended learning.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Polda Sumut Tetapkan 17 Tersangka Bentrokan di Tapsel

Bentrokan terjadi karena sekelompok anak remaja tidak senang ditegur saat bermain senapan angin.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Abaikan Protokol Kesehatan, Polisi Bubarkan Pengunjung THM di Medan

Upaya humanis dalam membubarkan kerumunan diterima dengan baik oleh pengunjung.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Ketua KPK: Korupsi Khianati Pancasila

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, seluruh elemen bangsa sudah sepatutnya memerangi korupsi yang secara nyata menyalahi prinsip-prinsip dasar Pancasila.

NASIONAL | 1 Juni 2020

Pesan Menteri PAN RB untuk ASN di Masa New Normal

Tjahjo Kumolo berharap aktivitas ASN menerapkan protokoler kesehatan.

NASIONAL | 1 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS