PPDB 2020, Pemda Harus Pastikan dan Umumkan Daya Tampung Sekolah

PPDB 2020, Pemda Harus Pastikan dan Umumkan Daya Tampung Sekolah
Jumlah pendaftar di SMPN 115 Jakarta membludak. Orang tua murid bahkan ada yang sudah mengantre sejak pukul 03.00 WIB dini hari.
Maria Fatima Bona / IDS Senin, 1 Juni 2020 | 22:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada prinsip pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Pada saat pembukaan PPDB, pemda dan dinas pendidikan harus memastikan daya tampung setiap sekolah dalam satu zonasi. Daya tampung ini kemudian disampaikan kepada masyarakat.

"Dengan demikian, masyarakat atau orang tua calon siswa baru akan mengetahui sejak awal secara transparan," tuturnya ketika dihubungi SP, Senin (1/6/2020) .

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdikbud 2020, diperkirakan terdapat sebanyak 10.944.797 juta calon peserta didik dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan mengikuti PPDB 2020. Sedangkan daya tampung yang dipersiapkan sebanyak 12.94.140 kursi.

Menurut Chatarina, dalam menerapkan PPDB daring, akan lebih mudah jika Pemda memastikan daya tampung terlebih dulu karena sejak awal telah ada perhitungan berapa jumlah siswa di setiap satuan pendidikan dalam zonasi. Bagi calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah tujuan, telah disiapkan sekolah dalam zonasi sejak awal.

Untuk itu, ia mengatakan, pemda dan dinas pendidikan yang menjalankan PPDB daring harus menyiapkan aplikasi PPDB daring untuk melakukan verifikasi data. Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik baru untuk verifikasi data berbeda di masing-masing daerah tergantung juknisnya. Misalnya, ada daerah yang menggunakan kartu keluarga (KK), sementara ada yang menggunakan surat domisili untuk zonasi.

Dengan berbasis daring ini, Chatarina menyebutkan, orang tua tidak perlu mengirim dokumen asli siswa ke sekolah tujuan. Mereka dapat melakukan pendaftaran di sekolah asal dengan mengunakan data salinan berupa hasil scan yang akan diverifikasi oleh pihak sekolah berdasarkan jalur PPDB telah ditetapkan.

“Untuk dokumen asli itu nanti saja. Untuk pendaftaran awal, dokumen yang diberikan dalam bentuk scan untuk kartu keluarga, prestasi siswa, dan persyaratan lainnya sehingga tidak ada kejadian sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau data yang typo atau salah ketik saat pendaftaran enggak menjadi masalah,” ujarnya.

Menurut dia, saat pembukaan PPDB, proses verifikasi data calon peserta biasanya memakan wakt selama 14 hari. Dengan demikian, apabila ada kesalahan atau typo dalam pendaftaran awal, orang tua siswa dapat menghubungi sekolah asal anaknya untuk perubahan data.

“Anak ini hanya berada dalam satu zonasi yang juga satu kecamatan. Misalnya suatu kecamatan ada pilihan tiga SMP. Jadi siswa dan orang tua tidak perlu harus ke masing-masing sekolah, cukup input data di sekolah asal anaknya,” ujarnya.

Bagi daerah yang mengalami kesulitan mengakses jaringan, Chatarina menuturkan, Pusdatin Kemdikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan PPDB daring.

Chatarina menuturkan, Kemdikbud mengatur regulasi pelaksanaan PPDB dalam bentuk Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB. Terdapat empat jalur untuk PPDB yakni jalur zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, dan jalur prestasi sebanyak sisa kuota dari tiga jalur yang harus diterjemahkan pemda dalam bentuk petunjuk teknis mulai (juknis).

“Pemda dan Dinas Pendidikan menerjemahkan Permendikbud yang telah kita sosialisasikan dalam bentuk juknis. Mulai dari tahap pembukaan PPBD hingga memastikan semua siswa dalam zonasi tertampung di zonasi,” kata Chatarina.



Sumber: BeritaSatu.com