Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Bangun Jaringan Sekolah Virtual
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Bangun Jaringan Sekolah Virtual

Selasa, 2 Juni 2020 | 13:29 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar aturan normal baru (new normal) untuk kegiatan sekolah tak dilaksanakan secara normal di gedung-gedung pendidikan. Namun, tetap dengan protokol sekolah secara virtual, selama belum ada vaksin atau obat penyakit akibat virus corona.

Secara spesifik, Dasco meminta agar Pemerintah segera membangun sebuah aplikasi khusus untuk kegiatan belajar mengajar secara virtual. Aplikasi itu bisa dibangun oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Wabah Covid-19 masih berlangsung, obatnya belum ditemukan sampai saat ini. Saya ingin Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Kemkominfo, membuat jaringan khusus pendidikan. Interaksi sekolah tetap berlangsung seperti biasa tapi jarak jauh," kata Dasco, Selasa (2/6/2020).

Menurut Dasco, Pemerintah bisa membuat aplikasi khusus sekolah dan membangun jalur koneksi internet tersendiri yang stabil. Setiap murid diberikan ID khusus untuk bisa akses ke aplikasi. ID itu akan masuk pada jalur internet khusus sehingga bisa digunakan secara gratis, tidak membebankan orangtua murid.

"Karena tidak semua orangtua murid mampu membeli kuota," imbuhnya.

Dengan itu, maka kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan seperti biasa, di mana ada jadwal mata pelajaran, guru yang bergantian mengajar, sehingga anak tidak kehilangan sentuhan pendidikan.

Menurut dia, model pendidikan demikian memang sudah dilakukan, tapi sangat terbatas di sisi waktu maupun cakupannya. Alasan teknisnya adalah tidak semua orangtua murid mampu membeli kuota yang mahal. Kekuatan jaringannya pun berbeda-beda.

Pada titik itulah Pemerintah harus memfasilitasi. Pendidikan di tengah pandemi tetap tak berubah, yang berubah hanyalah lokasi belajar saja.

"Maka untuk itu sangat diperlukan kerja sama antar kementerian untuk bisa menyajikan proses belajar mengajar seperti biasa. Jangan biarkan pendidikan anak bangsa terbengkalai, tapi jangan juga membiarkan anak-anak ada dalam ancaman virus yang berbahaya ini," kata Dasco.

Bila kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di gedung sekolah, menurutnya, pihak sekolah tak akan mampu menggaransi anak-anak terbebas dari penularan virus di sekolah, dan akan menjadi masalah baru ketika ada salah satu murid yang terinfeksi. Sekolah akhirnya diliburkan lagi dan sekolah akan mendapat tuntutan hukum dari orangtua.

"Saya harap dalam waktu dekat, solusi dengan aplikasi dan jaringan yang dijamin Pemerintah ini bisa terlaksana, atau bisa ada solusi lain yang lebih baik. Ini keresahan masyarakat akan pendidikan anak-anak mereka ketika memasuki new normal dan ini jangan dibiarkan berlarut- larut," pungkas Dasco.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Indeks 98: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Murni Persoalan Hukum

Upaya judicial review AD/ART Partai Demokrat murni persoalan hukum sehingga semua pihak harus tunduk dan patuh pada upaya tersebut.

NASIONAL | 28 September 2021

Acuan Melaut dan Tangkap Ikan, Nelayan Diminta Manfaatkan Aplikasi InfoBMKG

BMKG mendorong nelayan Indonesia memanfaatkan aplikasi InfoBMKG sebagai acuan dalam melaut dan menangkap ikan.

NASIONAL | 28 September 2021

KPK Minta MA Tolak PK Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta majelis hakim Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis.

NASIONAL | 28 September 2021

Ekonomi Sirkular Jadi Strategi Pembangunan Rendah Karbon

Ekonomi sirkular yakni model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai barang & sumber daya selama mungkin.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres: Hak untuk Tahu Adalah Hak Asasi

Wapres Maruf Amin menyatakan hak untuk tahu adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

NASIONAL | 28 September 2021

Hamish Daud Jadi "Pemulung Modern"

Menurut Co-Founder Octopus, Hamish Daud, aplikasi ini dibentuk untuk membantu mengatasi masalah sampah kemasan bekas pakai untuk didaur ulang.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Tekankan Pentingnya Ketepatan Informasi di Masa Pandemi

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa diharapkan Wapres dapat berjalan secara demokratis, transparan, adil, efektif, dan efisien.

NASIONAL | 28 September 2021

Kepada BEM SI, La Nyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka yakni koperasi, BUMN, dan swasta.

NASIONAL | 28 September 2021

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Kemensos memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah.

NASIONAL | 28 September 2021

Ketua DPD RI: Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial

Dijelaskan La Nyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

NASIONAL | 28 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Indeks 98: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Murni Persoalan Hukum

Indeks 98: Judicial Review AD/ART Partai Demokrat Murni Persoalan Hukum

NASIONAL | 15 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings