DPR Dukung Modifikasi Tahapan Pilkada yang Libatkan Massa

DPR Dukung Modifikasi Tahapan Pilkada yang Libatkan Massa
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / YS Selasa, 2 Juni 2020 | 15:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi II DPR mendukung modifikasi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020, khususnya yang melibatkan massa. Pertemuan antarmanusia atau melibatkan massa sepatutnya diubah tata cara pelaksanaannya.

"Misalnya saat masa pencoblosan jumlah kotak suara harus lebih banyak dibanding pilkada dalam saat normal. Jam kedatangan pemilih harus diatur, begitu pun jarak di TPS (tempat pemungutan suara) harus sesuai aturan physical distancing (jaga jarak fisik," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Selasa (2/6/2020).

Doli juga menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan metode kampanye tanpa melibatkan massa.

Menurut Doli, mengumpulkan orang banyak di lapangan belum tentu efektif dan berkorelasi dengan penambahan jumlah dukungan.

Seperti diketahui, DPR, pemerintah, penyelenggara dan pengawas pemilu menyepakati Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020.

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja, Rabu (27/5/2020). Keputusan ini mementahkan harapan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan pegiat pemilu yang meminta pilkada diundur hingga 2021.

Pasalnya, masih tingginya ancaman terhadap kesehatan akibat pandemi Covid-19. Menurut Doli, kesepakatan yang dihasilkan sudah mempertimbangkan situasi pandemi. Doli menjelaskan, tidak ada pihak yang bisa memastikan pandemi berakhir dalam waktu dekat.

"Dari diskusi belum ada yang bisa memastikan kondisi pada tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang, bahkan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) menyatakan 2-5 tahun mendatang belum tentu virus akan hilang," ucap Doli.

Doli menyebutkan, "Agenda-agenda yang telah disusun harus tetap berjalan. Kita tidak bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Komisi I telah meminta pelaksanaan pilkada menggunakan protokol kesehatan yang ketat."

Doli mengajak semua pihak termasuk para pemantau pemilu untuk menyesuaikan diri menghadapi pilkada. Tentunya dengan menerapkan disiplin terhadap protokol kesehatan dan terus merawat pertumbuhan demokrasi.

"Atas dasar itulah saya mengajak kawan-kawan penggiat demokrasi, pemerhati pemilu bersama-sama masyarakat untuk menjalankan kehidupan demokrasi kita dengan 'pendekatan baru' melalui Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 secara baik," ujar Doli.