Ombudsman Sesalkan Sikap DKPP Terkait Pemberhentian Evi Novida
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ombudsman Sesalkan Sikap DKPP Terkait Pemberhentian Evi Novida

Selasa, 2 Juni 2020 | 16:10 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Ombudsman Republik Indonesia menyayangkan dan kecewa atas sikap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat diminta penjelasan atau klarifikasinya mengenai dugaan penyimpangan prosedur oleh DKPP terkait proses pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Padahal, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menyatakan, Ombudsman berhak meminta penjelasan kepada terlapor mengenai permasalahan yang dilaporkan dan telah dinyatakan ditangani oleh Ombudsman.

Adrianus Meliala, Anggota Ombudsman yang menangani laporan Evi Novida menjelaskan, Ombudsman menerima laporan dugaan penyimpangan prosedur oleh DKPP terkait proses pemberhentian Evi selaku Komisioner KPU.

Dalam laporannya kepada Ombudsman, Evi keberatan lantaran menilai rapat pleno DKPP yang memutuskan memberhentikannya sebagai Komisioner KPU bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan rapat pleno putusan dilakukan secara tertutup oleh tujuh Anggota DKPP kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP.

“Sedangkan terhadap pengaduan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut, rapat pleno putusan tanggal 10 Maret 2020 hanya dihadiri 4 orang Anggota DKPP," kata Adrianu Meliala dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Selain itu, berdasarkan Pasal 32 ayat (10) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilaksanakan dengan menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor.

“Namun dalam hal ini, Pelapor merasa tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan penjelasan atau melakukan pembelaan diri,” jelas Adrianus.

Menurut Adrianus, melalui surat Ketua Ombudsman Nomor B/577/LM.15-K1/0108.2020/IV/2020, Ombudsman meminta klarifikasi atau penjelasan DKPP mengenai laporan Evi Novida. Namun, setelah menunggu lama, Ombudsman kecewa dengan tanggapan DKPP.

Melalui surat nomor 045/K.DKPP/SEt-04/IV/2020 tertanggal 29 April 2020, DKPP justru menyatakan tidak tepat untuk untuk menjelaskan kembali perkara yang telah diperiksa dan diputus untuk menghindari berbagai kemungkinan tafsir dan dapat menimbulkan ketidakpastian Putusan.

Jajaran Ombudsman pun berupaya meminta tanggapan langsung dari DKPP melalui video conference, namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak DKPP. Adrianus mengungkapkan kekecewaan pihaknya atas Sikap DKPP tersebut.

"DKPP selalu berdalih dan berlindung pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu di mana putusan DKPP bersifat final dan mengikat," katanya.

Dikatakan Adrianus, pihaknya terpaksa menghentikan dan menutup laporan Evi Novida di Ombudsman karena saat ini substansi permasalahan yang dilaporkan telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia itu didaftarkan dengan Nomor Perkara: 82/G/2020/PTUN.JKT pada tanggal 17 April 2020.

Diberitakan, Evi Novida didampingi kuasa hukumnya, Fadli Nasution melaporkan pemecatannya sebagai Komisioner KPU yang dilakukan DKPP kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Dalam pelaporannya, Evi menduga adanya malaadministrasi dalam putusan DKPP yang memberhentikannya dari keanggotaan KPU.

Evi menyatakan pengadu yakni caleg DPRD Kalimantan Barat dari Partai Gerindra Hendri Makaluasc telah mencabut aduannya kepada DKPP secara lisan dan tertulis.

Pencabutan aduan ini disampaikan Hendri pada sidang pendahuluan 13 November 2019 atau sebelum dalil-dalil dalam pokok pengaduannya dibacakan di hadapan persidangan.

Untuk itu, Evi menilai pengaduan Hendri seharusnya dinyatakan gugur dan batal demi hukum. Selain itu, Evi menilai proses pembuktian menjadi tidak sempurna dan cacat hukum. Hal ini lantaran meski DKPP memutuskan sidang tetap dilanjutkan pada persidangan kedua pada 17 Januari 2020 dengan agenda pembuktian, Hendri tidak hadir lagi dan tidak ada pihak yang membuktikan pokok perkara dengan alat bukti maupun saksi.

Padahal, terdapat asas hukum 'siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan'. Sementara tanpa dihadiri Hendri, dugaan pelanggaran kode etik yang ditujukan kepada KPU, tidak ada lagi pihak yang dapat membuktikannya.

Tak hanya itu, Evi menyatakan tidak pernah menghadiri persidangan DKPP karena alasan dinas dan kesehatan (operasi) yang bersamaan dengan jadwal sidang DKPP. Sehingga secara pribadi sebagai pihak yang diputus telah melanggar kode etik, Evi tidak pernah diperiksa dan memberikan jawaban dalam persidangan.

Dalam laporannya ini, Evi menyatakan, Keputusan KPU Kalbar menetapkan perolehan suara dan caleg terpilih DPRD Provinsi Kalbar di Dapil Kalbar 6, semata-mata hanyalah menjalankan Putusan MK yang bersifat final dan binding, sebagaimana arahan kebijakan dari KPU yang diputuskan secara kolektif kolegial.

Lebih jauh, Evi juga berargumentasi jika Putusan DKPP diambil dalam rapat pleno tertutup yang hanya dihadiri 4 orang dari seharusnya 7 orang atau minimal 5 orang dalam keadaan tertentu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ini Upaya Sub PB PON Klaster Mimika Tertibkan Penonton PON di Papua

Jumlah tiket yang dijual saat ini sebagian besar atau 60% dijual melalui aplikasi di atas dan sisanya sebanyak 40% melalui offline.

NASIONAL | 27 September 2021

Hunian Kamar Hotel di Sumut Sudah Capai 50%

Kenaikan hunian hotel di Sumut terjadi secara bertahap sejak 24 Agustus 2021.

NASIONAL | 27 September 2021

Akhiri Masa Jabatan di APJII, Ini Catatan Kesuksesan Jamalul Izza

Ketua Umum APJII, Jamalul Izza menyebut pengurus yang dipimpinnya telah merealisasikan 94 persen amanat Munas tahun 2018.

NASIONAL | 27 September 2021

Banjir Bandang Hantam Puluhan Rumah Warga di Sumsel

Tidak ada korban jiwa untuk warga yang rumahnya rusak berat.

NASIONAL | 27 September 2021

Ini Para Sesepuh yang Memutuskan Siapa Pengganti Mangkunegara IX

Penentuan penerus takhta Mangkunegaran Solo kemungkinan setelah 100 hari wafatnya Mangkunegara IX atau sekitar akhir November.

NASIONAL | 27 September 2021

Menag: Insentif Guru Bukan PNS Madrasah Segera Cair

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, insentif ini secara bertahap akan segera cair

NASIONAL | 27 September 2021


Fahri Hamzah Apresiasi Kinerja Kejagung dalam Pemberantasan Korupsi

Fahri Hamzah mengapresiasi kinerja Kejgung dalam pemberantasan korupsi. Tolak ukurnya, penyelamatan uang negara sebesar Rp 26,1 triliun.

NASIONAL | 27 September 2021

Tepis Isu Jagung Langka, Mentan Cek Stok Pabrik Pakan

Mentan Syahrul Yasin Limpo berkunjung ke pabrik pakan ternak (feedmill) milik PT. Japfa Comfeed Indonesia di Serang, Banten.

NASIONAL | 27 September 2021

Masuki Panen Raya, Pasokan Jagung dari Luar Jawa Siap

Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, panen raya terjadi hampir di semua sentra.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Piala Sudirman 2021: Greysia/Apriyani Samakan Kedudukan 2-2

Piala Sudirman 2021: Greysia/Apriyani Samakan Kedudukan 2-2

OLAHRAGA | 18 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings