KPU Diyakini Mampu Atur Teknis Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan

KPU Diyakini Mampu Atur Teknis Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Carlos KY Paath / YS Selasa, 2 Juni 2020 | 16:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa optimistis Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mengatur teknis Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 sesuai protokol kesehatan Covid-19. Pengaturan itu nantinya dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Mungkin di tahapan-tahapan pilkadanya nanti diatur di dalam PKPU. Jadi, ada tahapan-tahapan Pilkada yang tidak harus dilakukan secara fisik, tapi juga ada juga yang dilakukan secara virtual sesuai dengan protokol Covid-19," kata Saan, Selasa (2/6/2020).

Menurut Saan, tahapan-tahapan pilkada yang bersentuhan dengan masyarakat banyak pada akhirnya dapat dihindari. Di sisi lain, Saan menyatakan, tahapan pilkada secara daring sangat tergantung kesiapan teknologi KPU daerah.

"Tetapi daerah daerah tertentu ini kan tergantung pada kesiapan teknologi kita dan yang kita lagi bahas sekarang itu yang tahap di teman-teman penyelenggara maupun yang lain bukan pada pungut hitungnya tetapi lebih kepada rekapnya. Jadi ada rekapitulasi elektronik," ucap Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR itu.

Komisi II mendukung modifikasi tahapan pilkada, khususnya yang melibatkan massa. Pertemuan antarmanusia atau melibatkan massa sepatutnya diubah tata cara pelaksanaannya.

"Misalnya saat masa pencoblosan jumlah kotak suara harus lebih banyak dibanding pilkada dalam saat normal. Jam kedatangan pemilih harus diatur, begitu pun jarak di TPS (tempat pemungutan suara) harus sesuai aturan physical distancing (jaga jarak fisik," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Doli juga menyarankan KPU menyiapkan metode kampanye tanpa melibatkan massa. Menurut Doli, mengumpulkan orang banyak-banyak di lapangan belum tentu efektif dan berkorelasi dengan penambahan jumlah dukungan.

Seperti diketahui, DPR, pemerintah, penyelenggara dan pengawas pemilu menyepakati Pilkada Serentak 2020 digelar pada 9 Desember 2020. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja, Rabu (27/5/2020).



Sumber: Suara Pembaruan