Kejagung Diminta Usut Kasus Tekstil Ilegal Asal Tiongkok

Kejagung Diminta Usut Kasus Tekstil Ilegal Asal Tiongkok
Ilustrasi Kejaksaan (Foto: Istimewa)
Yuliantino Situmorang / YS Selasa, 2 Juni 2020 | 17:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung diminta mengusut kasus peredaran tekstil ilegal asal Tiongkok yang merugikan keuangan negara ratusan miliar Rupiah per tahun. Termasuk memeriksa sejumlah pihak terkait yang diduga ikut meloloskan tekstil ilegal itu.

“Kami sudah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung secara bertahap yakni pada 2 April 2020 dan 13 Mei 2020. Kejaksaan Agung perlu segera bertindak,” ujar Koordinator Aktivis dari Komunitas Pemuda Merah Putih (KPMP) Bergerak, Asli Yusu Halawa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/6/2020).

Disebutkan, peredaran tekstil ilegal tanpa membayar bea masuk safeguard itu, selain merugikan keuangan negara, juga mengancam produk tekstil lokal. Pengusaha tekstil dalam negeri bisa gulung tikar karena kesulitan menghadapi tekstil murah dari Tiongkok yang masuk secara ilegal.

Ia memaparkan, penyidik Kejaksaan Agung telah menggeledah rumah dua pejabat Bea dan Cukai KPU Batam pada 11 Mei 2020. Salah satu rumah yang digeledah adalah rumah Kepala KPU Bea dan Cukai Batam Susila Brata di Kompleks Bea Cukai di Jalan Bunga Raya Baloi Indah, Batam.

Yusu menyambut baik langkah Kejaksaan Agung dalam penggeledahan itu. Namun, pengusutan kasus tekstil ilegal tersebut jangan berhenti di pejabat BC Batam. Pasalnya, pasokan tekstil ilegal asal Tiongkok ke Jakarta diduga sudah berlangsung sekitar satu tahun.

“Sebanyak 27 kontainer barang bukti tekstil ilegal yang tertangkap dan ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini, hanya sebagian dari ratusan kontainer yang sudah lolos masuk ke Jakarta dalam satu tahun terakhir. Karena itu, kami meminta agar penyidik Kejaksaan Agung memeriksa kasus ratusan kontainer yang sudah lolos ke pasaran di Jakarta,” ujar Yusu.

Seperti diketahui, tekstil impor dari Tiongkok itu dikatakan ilegal karena lolos masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk safeguard. Sindikat pemasok tekstil ilegal tersebut kemudian memasarkan tekstil-tekstil itu di Jakarta, antara lain di Pasar Tanah Abang.

Menurut dia, selama sekitar satu tahun berjalan, tidak ada penindakan dari BC, terutama Kabid P2 BC Kanwil Jakarta. Pihak penyidik Kejagung dinilai perlu memeriksa pejabat terkait soal adanya pembiaran lolosnya barang ilegal tersebut. Ia mengakui, laporan pihaknya ke Kejagung juga memuat sejumlah nama pejabat tinggi di BC.

 



Sumber: Suara Pembaruan