Indonesia Perlu Pertahankan Sistem Pidana Mati

Indonesia Perlu Pertahankan Sistem Pidana Mati
Ilustrasi Hukuman Mati (Foto: Istimewa)
Yeremia Sukoyo / YS Selasa, 2 Juni 2020 | 17:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah elemen masyarakat kembali menyuarakan agar hukuman mati dapat dihapuskan dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hukuman mati dianggap mengacuhkan prinsip perikemanusiaan dan hampir seluruh negara di dunia pun telah menghapus hukuman tersebut.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengakui, saat ini dalam Rancangan Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (RKUHP) masih mempertahankan sistem pidana mati yang dianggap moderat.

Namun, sistem pidana mati ditetapkan secara alternatif dan dengan masa percobaan penundaan 10 tahun.

"Sistem pidana mati masih dianggap untuk mempertahankan keseimbangan antara perlindungan kepada masyarakat atau Ketertiban umum dan efek destruktif perkembangan dan bentuk tindak pidana yang dinamis," kata Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Dijelaskan, bila masa tunda percobaan tersebut telah memenuhi syarat UU, maka pidana mati bisa diubah mejadi pidana seumur hidup atau paling tidak menjadi penjara selama 20 tahun.

Karena itulah, dengan memperhatikan perlunya mempertahankan keseimbangan antara menjaga perlindungan atau ketertiban umum masyarakat dengan perkembangan dan bentuk destruktif tindak pidana yang dinamis, maka sebaiknya tetap perlu dipertahankan sistem pidana mati alternatif moderat. Yaitu dengan cara penundaan dan percobaan tersebut.

"Dikhawatirkan bila sistem pidana mati dihapus, akan menimbulkan ambigu terhadap tindak pidana dan menjadi pidana sebagai kejahatan yang tirani dan destruktif yang sangat mengganggu dan tidak terukurnya ketertiban masyarakat," ucap Indriyanto.



Sumber: Suara Pembaruan