Indonesia Perlu Pertahankan Sistem Pidana Mati
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Indonesia Perlu Pertahankan Sistem Pidana Mati

Selasa, 2 Juni 2020 | 17:24 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah elemen masyarakat kembali menyuarakan agar hukuman mati dapat dihapuskan dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Hukuman mati dianggap mengacuhkan prinsip perikemanusiaan dan hampir seluruh negara di dunia pun telah menghapus hukuman tersebut.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji mengakui, saat ini dalam Rancangan Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (RKUHP) masih mempertahankan sistem pidana mati yang dianggap moderat.

Namun, sistem pidana mati ditetapkan secara alternatif dan dengan masa percobaan penundaan 10 tahun.

"Sistem pidana mati masih dianggap untuk mempertahankan keseimbangan antara perlindungan kepada masyarakat atau Ketertiban umum dan efek destruktif perkembangan dan bentuk tindak pidana yang dinamis," kata Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Dijelaskan, bila masa tunda percobaan tersebut telah memenuhi syarat UU, maka pidana mati bisa diubah mejadi pidana seumur hidup atau paling tidak menjadi penjara selama 20 tahun.

Karena itulah, dengan memperhatikan perlunya mempertahankan keseimbangan antara menjaga perlindungan atau ketertiban umum masyarakat dengan perkembangan dan bentuk destruktif tindak pidana yang dinamis, maka sebaiknya tetap perlu dipertahankan sistem pidana mati alternatif moderat. Yaitu dengan cara penundaan dan percobaan tersebut.

"Dikhawatirkan bila sistem pidana mati dihapus, akan menimbulkan ambigu terhadap tindak pidana dan menjadi pidana sebagai kejahatan yang tirani dan destruktif yang sangat mengganggu dan tidak terukurnya ketertiban masyarakat," ucap Indriyanto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tatanan Normal Baru Dinilai Menjadi Jalan Tengah

Dengan adanya kebijakan new normal ini, masing-masing pihak harus menyesuaikan, menetapkan basis dasar asumsi kebijakan dan target pencapaian yang baru.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Terapi Plasma Konvalesen, Harapan Baru untuk Pasien Covid-19 di Indonesia

Terapi Plasma Konvalesen telah menjadi titik terang bagi penanganan pasien positip Covid-19 di Indonesia.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Kejagung Diminta Usut Kasus Tekstil Ilegal Asal Tiongkok

Peredaran tekstil ilegal tanpa membayar bea masuk safeguard itu, selain merugikan keuangan negara, juga mengancam produk tekstil lokal.

NASIONAL | 2 Juni 2020

DMI Jakarta Ikut Arahan Pemprov DKI Terkait Pembukaan Masjid

Menunggu keputusan terkait prosedur tetap.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Adaptasi Normal Baru, Jajaran Polri Diminta Humanis

Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap jajaran kepolisian mengedepankan pendekatan humanis menjelang new normal tersebut.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Polri: Arus Mudik dan Balik, 132.582 Kendaraan Diputarbalik

Polri mencatat ada 274 pelanggar yang ditilang dan 7.078 pelangggar ditegur. Totalnya 7.352 pelanggar.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Angka Rt Jateng di Bawah 1, Ganjar Pranowo Tak Gegabah Terapkan Normal Baru

Ganjar Pranowo belum tergesa-gesa mengambil kebijakan normal baru meski angka reproduksi atau potensi penularan Covid-19 terus menunjukkan penurunan.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Ketua Komisi III DPR Minta Kapolda DIY Usut Intimidasi Diskusi UGM

"Kita semua harus ingat, kebebasan berpendapat dan berdiskusi merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang selama memang tidak melanggar ketertiban sosial."

NASIONAL | 2 Juni 2020

Polri Kembali Buka Pelayanan SIM

Sebelumnya pelayanan SIM akan ditutup sampai 29 Juni 2020 untuk mencegah penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 2 Juni 2020

KPU Diyakini Mampu Atur Teknis Pilkada Sesuai Protokol Kesehatan

Jadi, ada tahapan-tahapan Pilkada yang tidak harus dilakukan secara fisik, tapi juga ada juga yang dilakukan secara virtual.

NASIONAL | 2 Juni 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS