Cegah Penumpukan di TPS, DPR Minta Pengaturan Jam Pencoblosan

Cegah Penumpukan di TPS, DPR Minta Pengaturan Jam Pencoblosan
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: SP/Muhammad Reza)
Roberth Wardhy / YS Selasa, 2 Juni 2020 | 17:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pilkada serentak sudah diputuskan akan digelar tanggal 9 Desember 2020. Pelaksanaannya digelar ditengah masih menyebarnya wabah Covid-19. Guna menghindari penyebaran Covid-19, sudah disepakati bahwa setiap tahapan pilkada dan proses pencoblosan dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, sarung tangan, termometer suhu, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, dan sebagainya.

Selain menjalankan protokol kesehatan yang ketat, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia juga mengusulkan agar pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan beberapa gelombang dan diatur jamnya.

“Tidak seperti terjadi selama ini, numpuk di jam-jam pagi saja. Siangnya sepi. Jadi diatur per RT dan per jam,” kata Doli dalam diskusi virtual bertema “Menimbang Risiko Pilkada Serentak 9 Desember 2020” di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Ia menjelaskan, pengaturan per gelombang agar tidak terjadi penumpukan di TPS. Di sisi lain, agar petugas bisa mengatur jarak bagi para pemilih yang antri di TPS. Hal itu untuk mencegah penularan Covid-19.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendukung pengurangan pemilih dalam satu TPS dengan menambah jumlah TPS. Namun hal itu bergantung kesiapan anggaran negara karena penambahan TPS butuh biaya besar. Apalagi jika kotak coblos juga diperbanyak.

“Memang risiko Pilkada di tengah pandemi seperti sekarang ada tambahan biaya. Besok, kami akan mengadakan rapat lagi dengan pemerintah, penyelenggara untuk membahas masalah ini,” jelas Doli.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang juga tampil sebagai pembicara pada diskusi tersebut menyebut KPU sedang menyiapkan Peraturan KPU (PKPU) yang memuat aturan teknis untuk setiap tahapan Pilkada. Aturan disusun oleh berbagai pihak terkait, termasuk dengan gugus tugas penanganan Covid-19 karena harus disesusaikan dengan keberadaan Covid-19 yang masih menyebar.

KPU juga, lanjut Dewa, sedang menyusun detail atas permintaan dana tambahan sebesar Rp 550 miliar. Hal itu sebagai pertanggungjawaban atas dana yang diminta, di luar anggaran yang sudah ada sebelumnya.

“Kami hanya berharap agar tidak ada lagi hambatan-hambatan kedepan. Semoga Covid-19 tidak lebih parah dari sekarang atau tidak nambah lagi dari sekarang. Karena akan menyulitkan kami dalam menyiapkan pilkada ini,” tutur Dewa.



Sumber: Suara Pembaruan