ICJR Berharap Penghapusan Pidana Mati Dibahas di RKUHP

ICJR Berharap Penghapusan Pidana Mati Dibahas di RKUHP
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Yeremia Sukoyo / YS Selasa, 2 Juni 2020 | 17:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berharap, pemerintah bersama dengan DPR dapat melahirkan kebijakan penghapusan hukuman atau pidana mati dalam Rancangan Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (RKUHP). Semua dilakukan agar Indonesia dapat lebih menghormati semangat perikemanusiaan.

"Pemerintah termasuk DPR harus melahirkan kebijakan pidana yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satunya dapat dimulai dengan RKUHP, yang mewacanakan penghapusan hukuman mati," kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Menurutnya, pendiri bangsa yang juga presiden pertama RI Soekarno telah menyampaikan lima prinsip dasar negara. Masing-masing yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan prinsip kelima yang menyatakan Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Salah satu prinsip yang kemudian ditekankan Bung Karno adalah prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip Perikemanusiaan (Menselijkheid) menurut Bung Karno adalah jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dan manusia lainnya ada hubungannya. Yakni jiwa yang hendak mengangkat/ membedakan jiwa manusia itu lebih tinggi daripada jiwa binatang.

"Perikemanusiaan adalah hasil perkembangan rohani, budaya, dan masyarakat dari tingkat rendah ke tingkat tinggi," ujar Erasmus.

Untuk mengukur sejauh mana prinsip itu ditanamkan, maka Indonesia bisa merujuk kebijakan pidananya. Sebab, dalam konteks kebijakan pidana, salah satu tujuan utama dan paling mendasarnya adalah keadilan.

"Kebijakan pidana yang kita punya di Indonesia rasanya belum menggambarkan jiwa bangsa dan semangat perikemanusiaan yang diinginkan pendiri bangsa," ucapnya.

Dikatakan, pemerintah sebagai penyelenggara negara selama dalam 75 tahun sejak merdeka masih belum bisa sepenuhnya menghadirkan hukum pidana yang mencerminkan prinsip-prinsip negara. Yakni salah satunya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

"Salah satu pidana yang jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah hukuman mati. Selama hukuman mati masih menjadi satu bentuk sanksi dalam hukum pidana kita, maka Indonesia masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila," katanya.

Menurutnya, hukuman mati hadir dalam sistem hukum di Indonesia karena alasan rasial dan stigma penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Saat itu bangsa Indonesia dianggap tidak dapat diatur dan merupakan bangsa yang tidak bisa dipercaya sehingga perlu tetap diberlakukan hukuman mati.

"Saat ini, Indonesia negara yang merdeka, segala kebijakan berbasis stigma seperti hukuman mati, harusnya dihapuskan. Hukuman mati yang diturunkan oleh penjajah jelas juga tidak menggambarkan kemajuan secara nasional ataupun internasional," ujar Erasmus.

Dirinya mengingatkan, Indonesia sekarang masih menjadi salah satu dari hanya sedikit negara di dunia yang masih mempraktikkan hukuman mati di dalam kebijakan pidanananya. Sedangkan sebanyak 142 negara lainnya sudah menghapus total hukuman mati.

Data olahan tim ICJR dari data Ditjen Pemasyarakatan (2019) dan Database ICJR mengenai hukuman Mati di Indonesia (2020) menunjukkan masih ada sekitar 274 terpidana mati dalam Lapas. Dari jumlah itu sebanyak 60 orang sudah masuk dalam deret tunggu eksekusi mati selama lebih dari 10 tahun.



Sumber: Suara Pembaruan