DPR: Penetapan Normal Baru Bergantung Upaya Daerah Tangani Covid-19

DPR: Penetapan Normal Baru Bergantung Upaya Daerah Tangani Covid-19
Tubagus Ace Hasan Syadzily (Foto: istimewa)
Robertus Wardi / JAS Selasa, 2 Juni 2020 | 23:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, mengemukakan rencana implementasi kebijakan normal baru (new normal) mempertimbangkan berbagai hal. Hal utama adalah studi yang dilakukan para ahli epidemiologi serta kesiapan regional di masing-masing daerah dalam penanganan Covid-19 seperti pengembangan penyakit, pengendalian virus, dan kapasitas kesehatan yang dimiliki daerah tersebut.

"Berdasarkan atas studi yang dilakukan para ahli epidemiologi dan hasil penilaian dari tingkat keparahan pandemi, pemerintah daerah dapat memberlakukan kebijakan new normal," kata Ace di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Ia menjelaskan kebijakan new normal sebetulnya baru akan diterapkan pemerintah daerah setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan persebaran Covid-19 di daerah-daerah. New normal merupakan suatu keadaan kenormalan baru, dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat. Hal itu agar setiap masyarakat tetap terhindar dari penularan virus Covid-19.

Menurut politisi Partai Golkar ini, dengan penetapan new normal, masyarakat dapat bekerja seperti biasa di luar rumah, terutama pada sektor ekonomi. Namun tetap menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta mematuhi protokol yang telah ditetapkan pemerintah di masing- masing sektor atau bidang.

Selain itu, dalam penerapan new normal, akan dipertimbangkan secara seksama kesiapan dari berbagai sektor publik. Hingga saat ini masih dirumuskan skenario new normal di sektor pendidikan, restoran, akomodasi, pariwisata, transportasi dan sektor lainnya.

"Skenario new normal bukan berarti kita menyerah terhadap Covid-19. Kebijakan ini merupakan langkah strategis, sebagaimana juga rekomendasi WHO dan sudah diberlakukan di beberapa negara lainnya di dunia. Agar keberlanjutan pembangunan terutama di bidang perekonomian agar tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan sama sekali kesehatan dan keselamatan masyarakat," jelas Ace.

Dia menambahkan kebijakan new normal dilakukan untuk menekan laju pelambatan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, mengatasi kemungkinan semakin bertambahnya pemutusan hubungan kerja (PHK), mengatasi pengangguran. Kebijakan itu juga diambil agar tetap berjalannya roda perekonomian, khususnya penawaran (supply) dan permintaan (demand) dan dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi agar perlahan-lahan kembali normal.

"Dalam bahasa agama, kebijakan new normal ini merupakan upaya menyeimbangkan antara menjaga jiwa dan menjaga perekonomian," tegas Ace.

Dia menambahkan implementasi dari kebijakan new normal life harus didasarkan pada evaluasi data epidemiologi yang betul-betul transparan dan akurat di suatu daerah. Kemudian berdasarkan kapasitas dari penanganan daerah dalam hal kesehatan warga, serta kedislipinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan ketiga hal tersebut," tutup Ace. 



Sumber: BeritaSatu.com