Perbaiki Muatan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Perbaiki Muatan RUU Haluan Ideologi Pancasila
Ilustrasi Pancasila (Foto: istimewa / istimewa)
Carlos KY Paath / YS Rabu, 3 Juni 2020 | 16:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan menegaskan, muatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sepatutnya diperbaiki secara hati-hati, teliti, dan cermat.

Menurut Syarief, tidak boleh ada ruang sedikit pun masuknya ideologi terlarang komunis.

Syarief menyatakan Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/1966 harus dimasukkan dalam RUU HIP. Tujuannya untuk menghadirkan kepastian hukum bahwa tidak ada ruang bagi ideologi terlarang masuk dan menyusup dalam nilai-nilai Pancasila.

"Tap MPRS XXV/1966 harus dimasukkan sebagai salah satu landasan hukum pada konsideran ‘mengingat’ dalam RUU HIP. Hal ini perlu untuk menghadirkan kepastian hukum bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang tidak boleh disusupi ideologi lain terutama ideologi terlarang," kata Syarief, Rabu (3/6/2020).

Seperti diketahui Tap MPRS XXV/1966 berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Syarief menjelaskan, dalam pembuatan suatu aturan tata kelola negara harus mengedepankan prinsip kepastian hukum. Secara normatif makna kepastian hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas, dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau pun multitafsir.

Sementara logis yaitu hadir sebagai sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lain dan tidak menimbulkan konflik norma. Konflik norma akibat ketidakpastian hukum dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Syarief melihat muatan dalam RUU HIP dipandang secara hukum menimbulkan keraguan, multitafsir, dan tidak jelas sehingga melahirkan ketidakpastian hukum.

Syarief mencontohkan istilah Trisila dan Ekasila sebagai ciri Pancasila memunculkan multitafsir tentang ideologi Pancasila.

"Sebab, Trisila hanya mencantumkan tiga nilai dan Ekasila hanya mencantumkan satu nilai yakni gotong royong, sehingga pada akhirnya mengaburkan atau mengabaikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai lainnya. Tidak adanya penyebutan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga akan berpotensi memudahkan masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," ungkap Syarief.



Sumber: Suara Pembaruan