Penyaluran BLT Dana Desa Capai 93%

Penyaluran BLT Dana Desa Capai 93%
Ilustrasi Dana Desa (Foto: Istimewa)
Herman / FER Rabu, 3 Juni 2020 | 17:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk membantu masyarakat miskin di desa yang belum mendapatkan berbagai skema bantuan sosial (bansos), pemerintah sudah menggulirkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia, saat ini sebanyak 55.042 desa atau 80 persen desa sudah menyalurkan BLT Dana Desa.

Baca Juga: 47.030 Desa Sudah Salurkan BLT Dana Desa

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanta Bhakti menyampaikan, program BLT Dana Desa ini merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020, manfaatnya pun telah diperbesar dari sebelumnya hanya untuk tiga bulan menjadi enam bulan.

"Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan BLT Dana Desa Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan mulai April 2020, kemudian di tiga bulan berikutnya mendapatkan Rp 300.000 per bulan,” terang Astera Primanta Bhakti dalam acara diskusi webinar 'Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19' yang digelar Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemkeu, Rabu (3/6/2020).

Menurut data yang disampaikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa), per 1 Juni 2020, Dana Desa yang sudah masuk ke Rekening Kas Desa (RKDes) telah mencapai Rp 23 triliun. Dari jumlah tersebut, dana yang digunakan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp 1,4 triliun.

"Penyaluran PKTD ini mengindikasikan jika Desa-desa mulai menggeliat menuju ke new normal sesuai dengan anjuran pemerintah," kata Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar.

Baca Juga: Kepala Desa Diminta Selektif Salurkan BLT Dana Desa

Selanjutnya, Dana Desa yang digunakan untuk program Desa Tanggap Covid-19 telah Rp 2,654 triliun. Alokasi ini untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 pada tingkat Orang Dalam Pemantauan (OPD) karena ruang isolasi yang disiapkan di desa hanya untuk ODP. Sedangkan untuk BLT Dana Desa, yang telah masuk ke RKDes sebanyak 69.443 desa, atau setara 93 persen dari total jumlah desa 74.953 desa.

Merujuk pada data, desa yang sudah Musdesus dan telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 67.640 desa atau 90 persen. Desa yang telah salurkan BLT sebanyak 55.042 desa atau setara 80 persen, sedang desa yang sudah Musdes tapi belum salur ada 12.598 desa.

"Total KPM BLT Dana Desa yang sudah tercover sebanyak 5.806.900 yang terdiri atas 1.213.506 keluarga yang kehilangan mata pencaharian, dan 247.283 yang anggota keluarga yang menderita penyakit kronis dan menahun," kata Abdul Halim.

Per 1 Juni 2020, total BLT Dana Desa yang sudah tersalur mencapai Rp 3.484.140.000. Tingkat kabupaten yang telah 100 persen penyaluran sebanyak 153 kabupaten/kota, yang capai 75 persen hingga 92 persen sebanyak 144 kabupaten/kota, tingkat 50 persen hingga 74 persen 45 kabupaten/kota, dan di bawah 50 persen ada 69 kabupaten/kota.

Baca Juga: Pemerintah Relaksasi Penyaluran Dana Desa

Untuk total KPM yang bakal menerima BLT diprediksi mencapai 8 juta dari target simulasi yang mencapai 12 juta KPM. Angka prediksi ini mengacu pada simulasi saat penyaluran telah mencapai 70 persen.

Abdul Halim baru-baru ini juga melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) penyaluran BLT Dana Desa di empat kabupaten di Provinsi Banten. Alasannya karena Banten termasuk daerah yang penyaluran BLT masih berada di 20 persen. Selain Banten, lima daerah yang penyaluran masih di bawah 50 persen yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen, Maluku 44 persen, Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen dan Papua Barat 44 persen.

Dari hasil sidak tersebut ditemukan sejumlah fakta yaitu hasil sinkronisasi data tidak segera turun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Camat. Dana Desa baru masuk rekening kas desa (RKDees) disebabkan keterlambatan terbitnya Pergub soal alokasi dana desa.

"Surat Kuasa Bupati untuk pemindahbukuan dana di KPPN ke RKDes belum ada. Meski sekarang sudah ada PMK Nomor 50 tahun 2020 tidak butuh lagi Perbup untuk percepatan. Cukup laporkan kesiapan, maka dikeluarkan dari KPPN," kata Abdul Halim.

Baca Juga: Penyaluran BLT Dana Desa di Jatim Tertinggi di Indonesia

Fakta lainnya Bantuan Sosial (Bansos) tingkat provinsi maupun Kabupaten belum turun, sementara BLT minta disalurkan setelah Bansos itu telah disalurkan.

"Solusi yang kita berikan, kita instruksikan desa-desa untuk salurkan BLT sesuai data yang diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Langkah berikutnya sampaikan ke Pemda jika BLT sudah disalurkan hingga mereka yang harus menyesuaikan sinkronisasi dan tidak tumpah tindih,” kata Abdul Halim.



Sumber: BeritaSatu.com