Pengajuan Hak Interpelasi Kepada Gubernur Banten Telah Penuhi Syarat

Pengajuan Hak Interpelasi Kepada Gubernur Banten Telah Penuhi Syarat
Gubernur Banten Wahidin Halim. (Foto: Beritasatu Photo / Laurens Dami)
Laurens Dami / EHD Rabu, 3 Juni 2020 | 20:51 WIB

Serang, Beritasatu.com - Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan Rekening Khas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dari Bank Banten ke Bank Jabar Banten (BJB) berbuntut panjang.

Sebanyak 15 anggota DPRD Banten telah menandatangani pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Wahidin Halim. Hal ini dilakukan karena kebijakan Gubernur Wahidin Halim dinilai telah merugikan Bank Banten, yang merupakan bank milik masyarakat Banten.

Anggota dewan yang telah menandatatangani pengajuan hak interpelasi itu yakni Fraksi PDIP sebanyak 13 orang, ditambah Fraksi NasDem-PSI sebanyak satu orang yakni Maretta Dian Arthanti dan satu anggota Fraksi Gerindra Ade Hidayat.

Sesuai tata tertib DPRD Banten, pengajuan hak interpelasi membutuhkan syarat dukungan 15 anggota dari minimal dua fraksi, atau dengan kata lain secara aturan dengan jumlah anggota Fraksi PDIP sebanyak 13 orang, ditambah satu anggota Fraksi NasDem-PSI, dan satu anggota Fraksi Gerindra hak interpelasi telah memenuhi syarat dan bisa diusulkan ke dalam rapat parpiurna.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan pengajuan hak interpelasi merupakan hak melekat pada setiap anggota DPRD Banten. Hak ini bisa digunakan apabila terdapat kebijakan yang dirasa membutuhkan keterangan lebih jelas dari gubernur. Langkah ini pun dianggap pas untuk membedah kebijakan pemindahan RKUD yang dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Ini merupakan langkah normatif. Saya sebagai anggota DPRD Banten yang merupakan representasi konstituen saya memiliki hak untuk bertanya kepada Gubernur Banten tentang pemindahan RKUD sehingga semuanya jelas,” kata Ade, Rabu (3/6/2020).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten, Muhlis mengatakan, pihaknya belum tahu kapan akan menyerahkan pengajuan hak interelasi tersebut.

“Hak interpelasi bukan lagi urusan Fraksi PDIP semata namun juga beberapa anggota DPRD Banten yang lain. Nanti kita musyawarahkan, kapan waktunya kita menyerahkan hak interpelasi itu. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pak Ade Hidayat,” kata Muhlis.

Muhlis mengatakan, pihaknya tetap terbuka kepada anggota DPRD Banten lainnya, yang ingin bergabung untuk mengajukan hak intereplasi.

“Kami masih menunggu kawan-kawan fraksi lain yang ingin ikut sama-sama mengajukan hak interpelasi. Dan mereka juga saat ini tengah berkonsultasi dengan partainya masing-masing. Tapi dengan jumlah sekarang sih sebenarnya sudah cukup,” ujarnya.

Muhlis menegaskan, kebijakan pemindahan RKUD telah menimbulkan polemik. Sementara penjelasan yang utuh dan menyeluruh belum disampaikan.

“Maka salah satunya jalan untuk mengetahuinya ya itu dengan interpelasi. Saya pikir interpelasi merupakan langkah biasa diajukan oleh DPRD. Bertanya kepada kepala daerah untuk mendapatkan jawaban utuh,” ujarnya.

Langkah Tepat

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp), Uday Suhada menilai inisatif Fraksi PDIP Banten beserta 2 orang dari fraksi lain untuk menggunakan hak interpelasi merupakan langkah tepat.

“Ini merupakan langkah konstitusional. Hak interpelasi itu hak yang melekat pada anggota dewan. Tujuannya untuk mendapat penjelasan yang utuh dari Gubernur Banten,” ujar Uday Suhada, Rabu (3/6/2020).

Uday mengatakan, penggunaan hak interpelasi itu jangan dimaknai sebagai upaya pemakzulan.

“Interpelasi itu untuk mengetahui argumentasi gubernur atas pemindahan RKUD dan merger Bank Banten ke BJB, serta rencana peminjaman Rp800 miliar dari BJB,” ujarnya.

Untuk diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim pada tanggal 21 April 2020 mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 580/Kep 144-Huk/2020 tentang Penunjukkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) dan Banten Kantor Cabang Khusus Banten sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemprov Banten.

Gubernur mengambil kebijakan memindahkan dana ke BJB, karena Bank Banten mengalami kesulitan likuiditas.

Dalam Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim tertanggal 21 April 2020 tersebut, dijelaskan bahwa kondisi Bank Banten tidak likuid dan mengalami stop kliring. Karena itu, diperlukan langkah penyelamatan segera atas dana milik Pemprov Banten yang berada di rekening khas umum daerah Bank Banten.

 



Sumber: BeritaSatu.com